PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

A. PROGRAM TAHUN 2002.

Berdasarkan arah kebijaksanaan yang telah ditetapkan maka dikembangkan Program-program Pemberdayaan Masyarakat yang pada intinya adalah mengembangkan kemampuan dan ketahanan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan sehingga secara bertahap masyarakat Kalimantan Tengah mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri, sehingga kerangka pemikiran teridentifikasi pada program/kegiatan Bidang Ekonomi, Politik Dalam Negeri, Pendidikan Sosial Budaya, Pembangunan Daerah dan Sumberdaya dan Lingkungan masing-masing

B. KONDISI AWAL TAHUN 2002.

1. Kerentanan kondisi ekonomi masyarakat, yang diindikasikan oleh kemiskinan dan pengang-guran serta akibat-akibat lanjutannya (seperti rendahnya derajat kesehatan dan gizi, rendahnya tingkat pendidikan), akibat rendahnya akses masyarakat terhadap sumberdaya, teknologi, informasi pasar, dan sumber pembiayaan yang mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif. 2. Kecenderungan memudarnya sistem nilai sosial budaya sebagai pranata utama pembentukan sikap dan perilaku masyarakat. 3. Kecendrungan kekurangpatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, yang mengakibatkan adanya kecendrungan keku-rangteraturan kehidupan masyarakat (social disorder). 4. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan, karena kurang efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga Pemerintah Desa dan lembaga masyarakat (seperti LKMD dan PKK) dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan. 5. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keteram-pilan masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya alam, termasuk dalam mendayagunakan teknologi tepat guna. 6. Rendahnya akses masyarakat (khusunya di desa-desa terisolir, terpencil, perbatasan, dan kawasan kritis) terhadap pelayanan pemerintah. 7. Belum terbinanya pola tata ruang kawasan perdesaan, sehingga masih terjadi alih fungsi lahan di lingkungan perdesaan untuk sektor modern, yang mengakibatkan sebagian masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian. 8. Masih terdapat desa/kelurahan yang kesulitan mendapatkan air bersih khususnya pada Wilayah DAS dan Pasang Surut.

C. REALISASI AKHIR TAHUN 2002.

Beberapa masalah pokok perlu diatasi melalui kebijaksanaan dan program-program pemberdayaan masyarakat secara tepat dan dilaksanakan secara efektif dengan tetap mengacu pada Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001 2005 dan Rencana Strategis Lima Tahunan (2001-2005) Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah, dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2002 mendapat alokasi dana pembangunan dari APBD Propinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 2.270.480.000,-.

Untuk memadukan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan Rapat Konsultasi Teknis Pemantapan Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Propinsi, Dinas/Instansi terkait Propinsi dengan Badan/ Dinas/Instansi terkait, LSM Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah di Palangka Raya dan Rapat Sinkronisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Propinsi di Palangkalan Bun dengan peserta terdiri dari unsur BPM, BAPPEDA, Biro Pemberdayaan Perempuan, PKK, DPRD Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Realisasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat hingga akhir Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan, kegiatan yang telah dilaksanakan : - Terlaksananya Penilaian Perlombaan Desa/Perlombaan Kelurahan mulai dari Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Tingkat Propinsi se Kalimantan Tengah, bagi Juara I, II dan III Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Propinsi diberi penghargaan dan Hadiah dari Pusat dan Pemerintah Daerah. - Tersedianya data Profil Desa/Kelurahan dengan pencapaian Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan; Swadaya 41 Desa, Swakarya 749 Desa/Kelurahan, Swasem-bada 431 Desa/Kelurahan, dari 1.221 Desa/ Kelurahan se Kalimantan Tengah.

2. Program lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan sehat, kegiatan yang telah dilaksanakan : - Refitalisasi peran Posyandu. - Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) berupa Rapat Koordinasi Teknis Lintas Sektor dalam rangka evaluasi program PMT-AS, dan bantuan stimulan untuk kebun sekolah binaan kecamatan. - Penyediaan Air Bersih Perdesaan di Wilayah DAS dan Pasang Surut berupa Alat Penjernih Air Sederhana sebanyak 1.073 Unit dan Alat/Tabung Pengolah Arang Aktif 10 Unit untuk 6 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. - Penyuluhan Penyehatan Lingkungan Keluarga di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

3. Program Penguatan Lembaga Masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan : - Inventarisasi Tingkat Perkembangan Kategori LKMD/LPM. - Penataan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). - Pembentukan Badan Penyantun Tim Penggerak PKK Propinsi Kalimantan Tengah.

4. Program Pembangunan Prasarana Pedesaan (P2D) kegiatan yang dilaksanakan : - Pemberian Stimulan Peralatan Pertukangan Sederhana bagi Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Pedesaan (KPP-P2D) di Kabupaten Kapuas, Barito Selatan dan Barito Utara. - Penyiapan masyarakat dalam pelaksanaan proyek P2D pada 15 Kecamatan lokasi Proyek di Kabupaten Kapuas, Barito Selatan dan Barito Utara.

5. Program Manunggal TNI Masuk Desa kegiatan yang dilaksanakan : - Penyiapan masyarakat dalam pelaksanaan TNI Masuk Desa dan Pemberian bantuan stimulan peralatan kerja di Lokasi Sasaran pada Kota Palangka Raya Kecamatan Pahandut dan Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2 Kecamatan. 6. Program Pemberdayaan Keluarga, kegiatan yang dilaksanakan : - Pelatihan Keterampilan dan Manajemen Kepemimpinan Wanita pada 12 Desa Binaan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. - Pembinaan dan Penilaian Lomba Pelaksana Terbaik P2W - KSS Tingkat Propinsi Kalimantan Tengah.

7. Program Pengembangan Kecamatan (PPK), kegiatan yang dilaksanakan : - Pelaksanaan PPK Tahun Anggaran 2002 pada 15 Kecamatan, dengan alokasi dana fase ke-1 dan ke-2 sebesar Rp. 23.000.000.000,- di Kabupaten Kotawaringin Timur dan pada 4 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat fase ke-2 dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan kegiatan Pengembangan Ekonomi Produktif pada 322 kelompok, Pengembangan Kelem-bagaan, Prasarana dan Sarana Ekonomi.

8. Program Penanggulangan Pekerja Anak (PPA), kegiatan yang dilaksanakan : - Pembinaan dan Monitoring Penanggulangan Pekerja Anak pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

9. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (The Community Empowerment For Rural Development/CERD), kegiatan yang telah dilaksanakan : - Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Program CERD pada lokasi Proyek Kabupaten Kapuas Kecamatan Kapuas Barat, Kecamatan Kapuas Kuala dan Kabupaten Barito Selatan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Pematang Karau dan calon Proyek di Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat. - Pembentukan Tim Koordinasi Program CERD Tingkat Propinsi Kalimantan Tengah. - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja Sekretariat Tim Koordinasi CERD.

10. Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Keluarga Miskin, kegiatan yang dilaksanakan : - Terlaksananya Program RASKIN Pembinaan dan Monitoring pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. - Lokakarya Program RASKIN Tingkat Propinsi di Palangka Raya.

11. Program Bantuan Pembangunan, kegiatan yang dilaksanakan : - Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Dana Pembangunan Desa / Kelurahan (DPD/K) pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. - Alokasi Dana DPD/K Tahun 2002 pada Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. 9 Juta per Desa/Kelurahan, sedangkan untuk Kabupaten Kotawaringin Barat hanya mengalokasikan Dana DPD/K sebesar Rp. 6,5 Juta per Desa/Kelurahan.

12. Program Teknologi Tepat Guna Perdesaan, kegiatan yang telah dilaksanakan : - Mengikuti Pameran Gelar Teknologi Tepat Guna di Medan (Sumatera Utara), dengan produk unggulan dari Propinsi menampilkan Pakan ternak sapi, ayam dan domba dari bahan limbah sawit, dari Kota Palangka Raya menampilkan Pupuk Organik, dari Kabupaten Kotawaringin Timur berupa kerajinan dari kayu ulin dan anyaman rotan, sedangkan dari Kabupaten Kotawaringin Barat berupa kerajinan Batu Permata, Obat-obatan tradisional akar kayu dan kerajinan tudung saji. - Pembentukan POKJANAL dan POKJANIS KP-TTG TASKIN Tingkat Propinsi. - Sosialisasi tentang Pembentukan Posyan-tekdes dan Wartekdes pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

12. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kegiatan : - Pembinaan, Bimbingan dan Monitoring Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Pasca Pelatihan Pembangunan Desa Terpa-du pada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. - Penyuluhan Pembangunan dan Pembinaan Perpustakaan Desa di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

13. Program Aparatur Negara dan Pengawasan, dengan kegiatan : - Pengadaan Fasilitas dan Sarana Kerja Kantor BPM Propinsi Kalimantan Tengah.

14. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dengan kegiatan : - Pembinaan dan Monitoring Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di 6 Kabupaten/Kota. - Pengadaan Fasilitas dan Sarana Kerja Kantor BPM Propinsi Kalimantan Tengah.

D. PENILAIAN ANTARA PROGRAM DAN REALISASINYA, ATAU BESARNYA DEVIASI SERTA ALASAN-ALASAN SECARA OBYEKTIF.

Dari hasil realiasai pelaksanaan program tahun 2002 belum semuanya program Pember-dayaan Masyarakat dapat dilaksanakan sepe-nuhnya, disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor terkait dalam mengisi program leading sektor pemberdayaan masyarakat baik tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/kota. 2. Terbatasnya alokasi dana pembangunan dalam menunjang pelaksanaan program pemberda-yaan masyarakat baik propinsi maupun kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan Program yang didanai dari APBD pada Tahun Anggaran 2002 dibandingkan dengan program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan, pencapaiannya masih berkisar 60 %, sehingga mengalami Deviasi 40 %.

E. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SERTA RENCANA PENANGGULANGANNYA.

1. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan. Permasalahan yang dihadapi : - Perlombaan Desa/Perlombaan Kelurahan belum seluruhnya Desa/Kelurahan diikut sertakan. - Data dasar Profil Desa/Kelurahan pengisian oleh masing-masing Desa/Kelurahan belum optimal, karena keterbatasan SDM aparat Desa/Kelurahan. Rencana Penanggulangannya : - Sistem penilaian perlu disempurnakan, serta diupayakan agar seluruh Desa/Kelurahan diikut sertakan dalam perlombaan. - Kuisioner data dasar Profil Desa/Kelurahan perlu disempurnakan lagi sehinga dapat terisi dengan baik dan akurat. - Diberikan dana penunjangan dari DPD/K untuk pengolahan dan pengisian data dasar Profil Desa/Kelurahan.

2. Program lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan sehat. Permasalahan yang dihadapi : - Refitalisasi peran Posyandu kurangnya tenaga Kader terlatih pada desa-desa diluar perkotaan. - Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) pengolahan bahan local masih belum dikelola dengan baik. - Penyediaan Air Bersih Perdesaan, Budaya perilaku sehat masyarakat di Wilayah DAS dan Pasang Surut masih rendah.

Rencana Penanggulangannya. - Refitalisasi peran Posyandu perlu dilatih Kader Posyandu pada desa-desa diluar perkotaan. - Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) perlu dimasyarakatkan penggunaan bahan lokal melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebun sekolah. - Penyediaan Air Bersih Perdesaan di Wilayah DAS dan Pasang Surut perlu adanyal penyuluhan penyehatan lingkungan keluarga secara intensif yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

3. Program Penguatan Lembaga Masyarakat. Permasalahan yang dihadapi : - Inventarisasi Tingkat Perkembangan Kate-gori LKMD/LPM dengan adanya penataan LKMD berubah menjadi LPM, sehingga desa/kelurahan masih ada yang belum membentuk LPM. - Penataan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kader PKK di desa/kelurahan banyak tidak aktif. - Badan Penyantun Tim Penggerak PKK Propinsi Kalimantan Tengah, belum optimalnya anggota Badan Penyatun dalam mengisi program PKK. Rencana Penanggulangannya : - Inventarisasi Tingkat Perkembangan Kate-gori LKMD/LPM, perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan. - Penataan Gerakan Pemberdayaan dan Kese-jahteraan Keluarga (PKK) Perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas kader PKK. - Badan Penyantun Tim Penggerak PKK Pro-pinsi Kalimantan Tengah perlu peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program.

4. Program Pembangunan Prasarana Pedesaan (P2D). Permasalahan yang dihadapi : - Belum seluruhnya Kecamatan Lokasi P2D membentuk Kelompok Pengguna dan Pemeliharaan Pembangunan Prasarana Pedesaan (KPP-P2D). Rencana Penanggulangannya : - Perlu dibentuk KPP-P2D dan diadakan pelatihan sesuai dengan spesifikasi Sarana dan Prasarana yang dibangun. - Pembinaan secara berkala oleh Tim Koordinasi dan konsultan di semua tingkatan.

5. Program Manunggal TNI Masuk Desa. Permasalahan yang dihadapi : - Pengalokasian dana APBD dalam menunjang kegiatan TNI Masuk Desa masih kurang memadai dibandingkan dengan volume kegiatan yang ditetap oleh pihak TNI. Rencana Penanggulangannya : - Perlu informasi penetapan lokasi sasaran lebih awal, sehingga perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada.

6. Program Pemberdayaan Keluarga. Permasalahan yang dihadapi : - Tidak semua Dinas/Instansi terkait mengisi programnya ke Desa Binaan P2W-KSS.

Rencana Penanggulangannya : - Diperlu keterpaduan program lintas sektor dalam mengisi kegiatannya di Desa Binaan P2W-KSS.

7. Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Permasalahan yang dihadapi : - Masih adanya kasus-kasus penyalahgunaan dana PPK oleh kelompok masyarakat penerima program. Rencana Penanggulangannya : - Diperlukan pembinaan dan pelatihan tentang pengelolaan usaha ekonomi produktif bagi kelompok masyarakat penerima program.

8. Program Penanggulangan Pekerja Anak (PPA). Permasalahan yang dihadapi : - Pendataan Penanggulangan Pekerja Anak pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota masih belum terlaksana dengan baik.

Rencana Penanggulangannya : - Diperlukan kerjasama antar Instansi khususnya BPM, Dinas tenaga kerja Statistik, dan Instansi terkait lainnya.

9. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (The Community Empowerment For Rural Development/CERD). Permasalahan yang dihadapi : - Masih banyak kelompok usaha ekonomi produktif kurang berkembang dan sehingga pengguliran dana bantuan CERD sangat rendah.

Rencana Penanggulangannya : - Diperlukan pembinaan dan pelatihan tentang pengelolaan usaha ekonomi produktif bagi kelompok masyarakat penerima program.

10. Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Keluarga Miskin. Permasalahan yang dihadapi : - Masih adanya kasus-kasus dalam penyaluran program RASKIN.

Rencana Penanggulangannya : - Diperlukan pembinaan dan pengendalian program baik oleh Pemerintah maupun LSM.

11. Program Bantuan Pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi : - Dana yang dialokasikan oleh Kabupaten/ Kota masih kurang memadai, sehingga pelayanan pemerintahan desa/kelurahan kepada masyarakat kurang optimal.

Rencana Penanggulangannya : - Pengalokasian Dana Pembangunan Desa/ Kelurahan (DPD/K) diharapkan dapat ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 12 juta per desa/kelurahan setiap tahun.

12. Program Teknologi Tepat Guna Perdesaan

Permasalahan yang dihadapi : - Produk unggulan spesifik daerah dengan Teknologi Tepat Guna Perdesaan masih belum dikembangkan secara optimal.

Rencana Penanggulangannya : - Diperlukan pengkajian kelayakan produk unggulan dengan Teknologi Tepat Guna Perdesaan bekerjasama dengan BPPT dengan Perguruan Tinggi. - Mengoptimalkan fungsi Posyantekdes dan Wartekdes.

13. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Permasalahan yang dihadapi : - KPD/KPM tidak berfungsi sebagaimana mestinya. - Perpustakaan Desa belum semuanya berfungsi, disebabkan sarana dan prasarana serta kelembagaannya belum tertata dengan baik.

Rencana Penanggulangannya : - Diperlukan Orientasi bagi KPD/KPM. - Diperlukan pembinaan, pelatihan pengelo-laan Perpustakaan Desa dan Stimulan buku-buku kepustakaan bekerjasama dengan Badan Perpustakaan Daerah.

14. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi : - Penyampaian Data Perkembangan Pokmas yang menerima dana bantuan pemerintah dari Kabupaten/Kota belum sepenuhnya terpenuhi. Rencana Penanggulangannya : - Diperlukan peningkatan Koordinasi antara Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota tentang penyampaian pelaporan.

1). Realisasi Angkutan Udara

NO

NAMA BANDARA

PESAWAT

PENUMPANG

BAGASI

BARANG

DTG

BRK

DTG

BRK

TRS

DTG

BRK

DTG

BRK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

I