MENINGKATKAN MODAL SOSIAL LPSE LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

 

SERBA SERBI IMPLEMENTASI  TOTAL PERPRES 54 / 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI KALIMANTAN TENGAH DENGAN FOKUS E-PROCUREMENT (LELANG ELEKTRONIK).

 

Bahwa suka atau tidak suka Perpres 54 / 2010 dan aturan turunannya sampai saat ini membuka banyak katup-katup yang belum / tidak terkelola sebelumnya. Misalnya, untuk menjalankan E-procurement secara utuh, belum dapat dengan mudah, steril dan independen dapat dilakukan, amat banyak keterkaitan dan ketergantungan dengan perangkat keras, software dan brainware yang sebagian atau ada  keterpautan kewenangan, prosedur dan proses dengan banyak pemangku kepentingan lainnya.

 

E-procurement yang dikenal sebagai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), di Kalteng ternyata secara tidak langsung merupakan alat bersama atau tool for economic, social dan culture engineering terhadap 3 pilar pemerintahan dalam good governance, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, karena sistem ini melibatkan semua unsur tersebut. Sebuah kinerja sistem baru yang amat relevan dengan upaya reformasi manajemen pemerintahan berbasis kinerja aparatur mengunakan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Misalnya dari tahap awal pembentukan ULP dan LPSE harus diproses olek kewenangan keorganisasian, pelatihan personil di pemerintah dan masyarakat pengguna, renumerasi, keahlian komputasi / server, jaringan / broadband, dan aneka hal lainnya melampuai manajemen pemerintahan tradisional.

 

Membuka katup-katup kinerja yang belum terbenahi selama ini menuju standar kompetensi nyata, misalnya Unit Layanan Pengadaan (ULP), auditor elektronik, sertifikasin PBJ, saksi ahli PBJ, kepiawaian menyusun kontrak, kemampuan melakukan training, kemampuan melakukan persuasi / sosialisasi dan lain – lain, melahirkan dinamika positip dan terukur (karena antara lain dapat dipantau online).

 

Keterkaitan itu lebih banyak lagi sebagaimana daftar berikut ini:

 

1.     Pengelolaan peralatan LPSE yang amat komprehensif dari tenaga ahli, pelatih, operator, engineers, dan lainnya dari multi disiplin keilmuan. Misalnya tenaga komputasi, ekonomi, dan sarjana lainnya yang mengelola informasi sektoral misanya paket tender terkait tambang, perkebunan, kehutanan dan sebagainya. Membuat pola disiplin tersendiri: mengurus server, LAN, WAN, konektivitas broadband, training organizer bagi unsur pemerintah, swasta dan masyarakat.

2.     Pembentukan ULP dengan pegawai wajib sertifikasi. Disamping harus dikoordinasikan dengan kewenangan pembentukan lembaga baru (misalnya perubahan peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah), hal ini juga menyebabkan keperluan akreditasi bagi tenaga pengadaan barang / jasa, yang juga merupakan pembentukan sistem dengan mata rantainya dimulai dengan pembentukan regulasi sampai penerbitan sertifikatnya dan memantau para pemegang sertifikat.

3.     Ketersediaan waktu dan tenaga untuk quick respons, misalnya Sanggah Banding lelang elektronik memerlukan respon cepat dan tak boleh terlambat untuk diproses oleh aparat pemerintah. Sanggah banding lelang elektronik memerlukan tenaga auditor elektronik. Sistem online 24 jam membutuhkan seluruh keahlian komputer dan sarana pendukung untuk jaminan eksistensinya.

4.     Dilemma lambannya transisi mind set aparatur, dimana masih ada kerancuan pemahaman banyak pimpinan dipemerintahan akan tupoksi LPSE, ULP,  Lembaga Pengawas dan Auditor. Seringkali LPSE diperintahkan oleh atasan untuk menangani sanggah banding, pengaduan dan lainnya yang bukan menjadi kewenangannya.

5.     Adanya keinginan daerah bahwa produktivitas  LPSE / ULP juga untuk upaya membangun pos pendapatan asli bagi daerah. Layanan publik ini 100 % ”gratis” dengan fasilitas ruang lelang / bidding, konsultasi, help desk / humas, ruang training, berserta fasilitas server, personal komputer, scanner dan koneksi internet broadband gratis, baik koneksi kabel dan nir-kabel, genset, personil yang siap melayani dengan etika kerja dan dukungan insentif yang telah ditentukan pimpinan daerah, serta mudah dijangkau.

6.     Bila proses penganggaran menyebabkan keterlambatan membuat dokumen anggaran, maka proses lelang-pun akan secara simultan terkait dalam mata rantai itu menjadi terlambat pula. Jadi proses e-procurement ini seharusnya merupakan bagian dari proses awal dan akhir penyelenggaran keuangan pemerintah, karena juga harus mengikuti siklus budgetting dan siklus perencanaan, tidak berdiri sendiri.

7.     Rencana Umum PBJ (Pengadaan Barang / Jasa) harus disusun oleh Pemerintah Daerah setelah DPA ditetapkan, secara akumulatif diumumkan pada website LPSE. Penyusunannya dilakukan oleh unit kerja yang memegang data APBD / APBN secara menyeluruh berkerjasama dengan LPSE. Pengaturan ini belum sinkron dengan pengaturan yang dilakukan oleh Menteri lainnya, sehingga ada ruang kosong atau perbedaan pelaksanaannya di berbagai daerah.

8.     Sosialisasi Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta Perubahannya menjadi kewajiban seluruh pihak terlepas dari otoritasnya masing-masing. Hal ini masih dipandang hanya tugas LPSE / ULP saja.

9.     Dokumen tender yang gagal lelang / lelang ulang, dapat diperbaiki oleh panitia untuk menghilangkan potensi kegagalan yang muncul karena isi dokumen yang kurang mengacu kondisi calon rekanan. Dokumen tender adendum / dirubah jangan melampaui / merusak struktur / kewenangan yang syah.

10.            Bila lelang manual terjadi premanisme, agar saat pemasukan dan proses mengajak KPPU sebagai pengawasnya. Namun belum ada pedoman apakah KPPU tersedia on-time bagi seluruh Indonesia.

11.            Dalam Peraturan Presiden ini juga diatur mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan persyaratan keikutsertaan perusahaan asing untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dan keberpihakan terhadap pengusaha nasional, pengaturan kontrak payung dan kontrak pembiayaan bersama (cofinancing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peningkatan nilai pengadaan yang diadakan untuk menumbuh kembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Maka TKDN belum banyak diupayakan pemerintah daerah tergantung semata kepada Kementrian Perindustrian.

12.            Membangun simpul sosial yang positip dengan konektivitas beragam stakeholders, tanpa rasa curiga akan sesuatu yang terselubung. Instansi vertikal, LSM, daerah, masyarakat berbicara topik yang sama LPSE. Namun juga menimbulkan beban bagi aparat LPSE / ULP untuk melakukan overtime melayani banyaknya users.

13.            Manajemen sosialisasi kesegala stakeholders yang cukup kompleks dari persuasi segenap Media Massa, LSM, DPR, perorangan, pejabat / instansi yang amat beragam perilakunya.

14.            Ekspektasi publik masih amat besar akan kehandalan e-procurement menghasilkan perbaikan penampilan pemerintah, sehingga mengharuskan daya tahan / stamina SPSE harus prima online non-stop. Namun pihak-pihak yang ingin merusaknya, terus mengembangkan kemampuan untuk mampu merubahnya langsung atau tidak langsung, misalnya beragam pressures langsung / tidak langsung seperti dengan mutasi personil, mengurangi alokasi biaya operasional dan pemeliharaan, makin prioritas dan detil dari biasa pemeriksaan manajemennya dan lainnya.

15.            Belum jelas pengaturan kontribusi asupan gizi dari instansi vertikal yang menggunakan LPSE Daerah, dalam hal ini volume pekerjaan personil LPSE menjadi over capacity. Juga menjadi beban bagi perangkat komputasi daerah seperti perlunya menaikkan sewa koneksi internet, menambah kapasitas hard disk server yang amat mahal, overtime dan lainnya.

16.            Manajemen ortodok, masih memandang bahwa teknologi modern itu tidak perlu dipeliharan intensif, melainkan telah menjadi pintar (smart) untuk bekerja tanpa dikelola (unattended / unmanaged). Amat jauh dari kenyataan bahwa modernisasi itu tercapai bila manusianya berkerja lebih giat dan handal dari waktu ke waktu, bukan “all relied on the fate”. Bila ada permintaan tambahan asupan gizi dari pengelola, sering dianggap alasan terselubung memanfaatkan kekurangtahuan manajemen untuk operatornya menambah pendapatan semata.

17.            Manajemen ortodok sering memandang LPSE dengan teknologi tinggi selalu mengagungkan keunikan dan capaiannya yang memang bisa diakses secara transparan, sehingga seringkali dianggap agak angkuh dibalik kekurang tahuan pihak lain. Selalu ada kalimat “semua yang ada di bumi ini adalah setara dan sama bergunanya” maka jangan berbangga diri dengan capaian yang ada, dan jangan menjadi faktor menghambarkan (discouraging) upaya pihak lain dengan menonjolkan prestasi.

18.            Dukungan berbagai pihak untuk memastikan bahwa LPSE dapat membangun kemampuan PNS / pegawai mengatasi jalur kritis PBJ, emergency (kerusakan sistem), disaster (Sumbar), petir (Kalteng), penyiapan suku cadang. Bila dukungannya hambar, maka hanya dedikasi dalam kondisi dengan kekurangan gizi bagi para pelaksana LPSE tersebut untuk bertahan, tentu bila tidak dikelola stimulasinya semua secara alami / pelan akan menjadi redup.

 

Upaya mengelola e-procurement itu amat nyata hasilnya bila kewenangan terkait e-procurement yang berada dalam banyak organisasi yang tersebar itu dapat dibuat menjadi satu paket peraturan tersendiri dan kemudian didesentralisasikan kepada pihak-pihak yang langsung mengelola e-procurement. Untuk itu skenarionya adalah menggodok peraturan terhadap aspek-aspek yang diuraikan di atas, untuk dibuat menjadi harmonis melalui sinkronisasi dan sinergi. Dan untuk daerah, pola desentralisasi diperlukan untuk membagi span of manajemen / rentang pengelolaan yang lebih ideal.

 

A. TANTANGAN DESENTRALISASI LPSE

 

Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 1,2 kali luas Pulau Jawa adalah daerah yang “amat miskin” dinilai dari ketersediaan infrastruktur dasar yang menentukan dinamika pembangunan suatu daerah. Populasi penduduknya tahun 2010 ini sekitar 13 orang / km2, tersebar dalam banyak kelompok kecil hampir merata di areal yang luas tersebut. Interkoneksi antara kelompok masyarakat tersebut dalam kegiatan sehari-hari amat terkendala dan berat, karena sarana transportasi yang masih buruk kondisinya.

Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol pelaksanaan penerapan pembangunan di masing-masing unit terkait, sehingga tercipta suatu sistem yang terintegrasi satu sama lain dengan interoperabilitas yang tinggi, sentralisasi juga dibutuhkan untuk dapat mengatur penggunaan standarisasi dalam sarana ataupun prasarana yang dibutuhkan guna memaksimalkan investasi. Desentralisasi dibutuhkan untuk menjamin fleksibilitas sistem, dan untuk meningkatkan daya respon sistem terhadap perubahan-perubahan yang diperlukan. Desentralisasi ini diwujudkan dengan memberikan kewenangan-kewenangan aparatur kepada masing-masing unit untuk mengelola secara mandiri penggunaan sumberdaya di unit masing-masing guna menghindari duplikasi yang tidak diperlukan, serta menjamin interoperabilitas antar sistem maka perencanaan dan pengembangan sumberdaya di masing-masing unit haruslah di koordinasikan secara penuh dengan sentral unit Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini juga dibutuhkan guna lebih mengefektifkan dana investasi yang dikeluarkan.

Untuk koordinasi dan implementasinya, Sekretaris Daerah melakukan pengelolaan sistem informasi yang bersifat lintas sektoral dan lintas SKPD atau e-government (urusan pemerintahan). Di lain pihak menempatkan SKPD, misalnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berada pada ujung tombak penyelenggaraan teknologi informasi yang langsung berorientasi masyarakat luas meliputi jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik, hubungan interaktif dengan dunia usaha, dan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta aspek hukum perijinan, perlindungan terhadap kekayaan intelektual, perlindungan Privacy, kebebasan penyampaian informasi, memperoleh data / informasi, komputer pornograpi, E-Transaction, Electronic Signature dan lain-lain. Jenis-jenis kegiatan yang lebih aktual saat ini mencakup penggunaan frekuensi, pembinaan warnet, wartel, radio komunikasi, penyiaran, pendirian menara, fasilitasi internet sampai di tingkat desa dan lain-lain.

Dalam periode Tahun 2011 – 2015 dengan mendasarkan pada penilaian statistik obyektif, banyak kemajuan yang bisa diperoleh masyarakat Kalimantan Tengah dalam 5 (lima ) tahun terakhir ini baik dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, penguatan SDM dan ukuran-ukuran indeks pembangunan manusia serta kemajuan dalam faktor lainnya.

 

B. KEUNTUNGAN DESENTRALISASI LPSE DI KALIMANTAN TENGAH

 

1.     Registrasi Nyata Usaha Kecil

Pada saat membangun usaha kecil yang dapat terkait dengan pengadaan barang / jasa pemerintah, kemampuan pengusaha kecil untuk melakukan mobilisasi belum cukup kuat. Karena registrasi perusahaan dalam LPSE pada tahap awal memerlukan verifikasi nyata, yaitu harus menunjukkan berkas-berkas asli kepada verifikator LPSE, maka bila lokasi LPSE jauh dari domisili pengusaha bersangkutan, akan diperlukan biaya transportasi dan konektivitas internet yang biasanya menjadi kendala bagi usaha kecil setempat.

2.     Penyediaan Fasilitas Internet / LAN Pelayanan Publik

Terkait hal di atas, LPSE yang terdekat menjadi sarana membantu usaha kecil / menengah untuk memperoleh akses yang menghindari diskoneksi datri internet, karena dalam LPSE yang dibangun akan ada fasilitas akses internet yang lebih baik disertai dengan LAN (Local Area Network) yang dapat digunakan meskipun dalam kondisi internet terputus, sehingga ada jaminan usaha kecil dapat tetap mengakses sistem melalui LPSE terdekat.

3.     Pengembangan Kemampuan Alih Teknologi Sumberdaya Lokal

Dengan pembangunan LPSE yang penuh muatan teknologi informasi, maka akan terbentuk juga pegawai, pengusaha, masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi ini. Karena sifat teknologi informasi ini mencakup sumberdaya yang komprehensif, maka secara pelan tapi pasti akan terjadi transisi pola manejemen pemerintahan yang mencakup:

(1).         Kesisteman yang rapi, menjadi pemandu SDM yang variatif. Sistem secara alamiah membuat alur proses yang konsisten karena melalui mesin yang sifatnya independen dari sifat dinamis manusia.

(2).         Kepastian Prosedur yang disusun dengan lebih jelas. Algorithma (bagan alir) prosedur melaksanakan fungsi masing-masing tersusun jelas bagi pengguna, pengelola dan pemirsa.

(3).         Muatan teknologi, segmen pemakai, operator, pengelola lebih dominan orang muda, transisi generasi, para pengusaha umumnya menggunakan tenaga komputasi orang muda. Secara tidak langsung membangun SDM dari kekinian ke masa depan yang lebih kualifaid.

(4).         Membuat pola disiplin tersendiri: mengurus server, LAN, WAN, konektivitas broadband, training organizer bagi unsur pemerintah, swasta dan masyarakat.

(5).         Manajemen sosialisasi kesegala stakeholders yang cukup kompleks dari persuasi segenap Media Massa, LSM, DPR, perorangan, pejabat / instansi yang amat beragam perilakunya.

(6).         Membangun kemampuan PNS / pegawai mengatasi jalur kritis PBJ, emergency (kerusakan sistem), disaster (Sumbar), petir (Kalteng), penyiapan suku cadang.

(7).         Terobosan renumerasi / insentif yang lebih human oriented needs. Adanya kesadaran bahwa efsiensi dan efektivitas kinerja menggunakan sistem informasi itu memberikan benefit berupa sisa tender yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan daerah.

(8).         Semangat kolektivitas / kerja kelompok yang hasilnya transparan, dapat saling melihat progres LPSE se - Indonesia.

(9).         Layanan yang obyektif setiap modul untuk panitia, verifikator, penyedia, administrator, help desks, teknisi fokus pada tugas masing-masing.

(10).    Membentuk kelola komprehensif SDM, alat, Public (interaksi broadband, kelistrikan, kehumasan, komputer / teknologi, pembagian otoritas, kunci elektronik dan lain-lain). Membentuk mind set kinerja integratif.

(11).    Penghematan kertas, sisa tender, computer user target oriented.

(12).    Memperbaiki alur prosedur hukum / peraturan melalui aplikasi lebih responsiv daripada menggunakan proses manual yang lamban dan amat birokratis.

(13).    Sarana LPSE membuka aspek lain wahana pengetahuan dengan fasilitas internet yang memenuhi standar untuk mengakses informasi secara global.

(14).    Adanya keterbukaan yang real time, hasil PBJ langsung terpantau semua pihak yang menginginkannya.

(15).    Membangun simpul sosial yang positip dengan konektivitas beragam stakeholders, tanpa rasa curiga akan sesuatu yang terselubung. Instansi vertikal (Kumham, Kemindag, POLDA, asosiasi, LSM dll) berbicara topik yang sama LPSE.

(16).    Membuka katup-katup kinerja yang belum terbenahi selama ini menuju standar kompetensi nyata, misalnya Unit Layanan Pengadaan (ULP), auditor elektronik, sertifikasin PBJ, saksi ahli PBJ, kepiawaian menyusun kontrak, kemampuan melakukan training, kemampuan melakukan persuasi / sosialisasi dan lain – lain, melahirkan dinamika positip dan terukur (karena dapat dipantau online).

(17).    Adanya agenda nasional pertemuan LPSE yang dilakukan secara reguler melibatkan semua pihak terkait dan peluang bagi LPSE berprestasi menjadi pembicara / mewakili daerahnya di forum nasional dalam kesetaraan lingkup wawasan yang identik dari daerah satu ke lainnya tanpa memandang hierarki kemajuan fisik atau modernitas infrastruktur.

(18).    Hubungan yang kontsruktif dan harmonis antara personil LPSE yang tak ada lagi gap karena level sistem yang digunakan identik tanpa diskriminasi dari satu daerah ke daerah lainnya.

 

4.     Pengembangan Kelembagaan

LPSE menyebabkan di Kalimantan Tengah terbentuknya Biro LPBJ Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sejak Tahun 2014 yang merupakan fokus kerja ULP. Upaya membangun ULP yang profesional dilakukan dengan meningkatkan kelembagaannya sehingga menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi pemerintah yang terus meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja pemerintah daerah.

5.     Aspek Regional LPSE

Hadir Rakorda 7 LPSE Kab Kota se Prov Kalsel Peningkatan Kualitas SDM &    Inovasi Layanan LPSE Pelaihari 13-14 April 2016. Kegiatan ini di buka oleh Wkl Bupati Kabupaten Tanah Laut (Tala) H. Sukamta. Materi Utama oleh Dir Pengemb Layanan SPSE LKPP Gatot Pambudi P. H. Hadir H. Anang Adriani Noor Karo Ekonomi, Kabag Administrasi Pembangunan Kab. Tala H. Said Zakaria (sdr Pak Habib H. Ismail), Ibu Mina Kasubag  Pengendalian Adm Pemb Sekr LPSE & Kabag Adpemb Setda Kab Tala. Biaya kegiatan ini tertuang dalam DPA Kabupaten Taanh Laut dalam  kegiatan fasilitasi.  Tamu dari Kalimanatan Utara dan Kalimantan Tengah.  Selengkapnya kegiatan dihadiri unsur aparat 3 Provinsi. Perkembangan  IT update. Parameter indikator  17 item. LPSE yang kredibel butuh input output terus diupdate. Kabupaten Tala mencanangkan memasang ayat-ayat Kitab Suci mendukung moral kegiatan LPSE. Gatot Pambudi Putranto S.Kom SPMM Dir Pengemb Layanan SPSE LKPP. Kebijakan e-proc nas.  Indonesia e proc tersebar. Negara lain terpusat. Prioritas standardisasi. Penyedia terkualifikasi SPSE 4 Juni 2016 SIKaP terpaut banyak tupoksi lain. TEPRA terlibat LPSE. Cloud LPSE. ULP. Katalog daerah deputi 2. Inpres 1 /2015. Perpres Baru PBJ LPSE sentral LPBJ Sirup LPSE. Total elektronik. E proc dr perenc sd e contract manaj syarat SPJ , monev online sismon TEPRA. Ekosistem pengadaan. Inpres 1/2016 SIRUP e Purchasing lelang cepat SIKaP dst. LPSE & TEPRA satu kesatuan. Pembaruan SLA. Keamanan SPSE. Kelembagaan. Pengem SDM. E gov. Modal Sosial PBJ harus terus ditingkatkan dikembangkan bukan hanya sebagai materi silaturahmi, tetapi menjadi modus operandi LPSE yang bersih, baik dan benar atau kredibel tulen.

6.     Perkembangan Instrumen TEPRA Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran

Dalam Pemerintahan era Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono upaya Pengelolaan Anggaran melalui TEPPA Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran yang kemudian di era Bapak Presiden Joko Widodo menjadi TEPRA Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran, terdapat catatan penulis tentang kesinambungan peran LPSE di dalam kegiatan tersebut.

 

A.    Raker & Evaluasi Realisasi APBD Kab / Kota se Indonesia 07/12/2013 Kegiatan tersebut dilaksanakan di Nusa Dua, Bali yang diikuti oleh seluruh Kabupaten / Kota se Indonesia bersama dengan pejabat penghubung TEPPA Provinsi. Hadir dari Provinsi Kalimantan Tengah Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan.

 

Pokok-pokok arahan Pemerintah Pusat sebagai berikut:

 

1.      Kuntoro Mangkusubroto menjelaskan tentang aspek TEPPA yang terkait dengan keterbukaan informasi public (UU keterbukaan informasi publik).

2.      Mardiasmo Kepala BPKP menjelaskan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pendekatan WTP, pemberantasan korupsi, SPIP, Reformasi Birokrasi, Pengelolaan Keuangan Amanah, Pajak PNBP Pusat,  retribusi daerah, PBJ yang baik dari RUP sampai LPSE / ULP (Kalteng, Bali dipuji kepala BPKP untuk RUP sudah dimulai). Titik kritis  penetapan APBD eksekutif, legislatif harus sesuai, bila terlambat, semua kegiatan akan terlambat.

3.      Kementerian Keuangan (Ani Ratnawati, wakil menkeu), masalah alokasi anggaran penentuan lokasi desa yang dilakukan setelah penetapan anggaran yang harusnya dilakukan dari bawah / bottom up.  Aspek PNPM Mandiri Perdesaan yang masih banyak kendala dan problematikanya. Monev program / kegiatan harus dilakukan secara konsisten.

4.      Sambutan Mendagri, Dirjen Keu Daerah, Yuswandi.  TEPPA terkait amanat Inpres No. 1 ? 2013 ttg pemberantasan korupsi, pengelolaan anggaran (3 rencana aksi). Piloting 105 Provinsi 30 Kab 40 Kota 32. Transparansi & akuntabiltas (yang sudah ada websitenya). Ada 12 dokumen yang harus diupload ke Transparansi Anggaran. 23 Provinsi sudah upload.

5.      Capaian per triwulan (B03, B06, B09, B12). Dari 105 kelengkapan data TPAD hanya 11 dari 33 Provinsi (aplikasi Sismontep).  2014 pelaporan Sismontep daerah 100 %. Desember 2013 12 jenis dokumen harus disampaikan online sismontep. Daya serap pendapatan dan pengeluaran tidak sinkron. Perbandingan belanja pegawai dengan BM + J. Figur pengelolaan keuangan masih belum ideal dari tahun ke tahun berulang.

6.      Laporan Keu Daerah akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

7.      Arahan/ Sambutan Wapres RI diantar Kuntoro M. Pemutaran Rekaman Video Sambutan Wapres RI. Anggaran berkuallitas itu efektif dan bermanfaat mencapai sasaran. Manfaat dapat dirasakan rakyat.  Uang rakyat maksimal digunakan untuk rakyat.

8.      Ikak G. Patriastomo (Deputi LKPP) Menjelaskan peran LPSE & ULP untuk penyelenggaraan PBJ mendukung pengelolaan anggaran dengan akuntabel.

9.      Indraswari (BPKP) Bila kita gagal merencanakan akan pasti akan besar kegagalannya.  KUA PPAS lambat. TAPD tak menyusun jadwal. TAPD tak lengkap dokumen & lampiran. Jadwal Pembahasan tidak disiplin. DPRD tak menghendaki ada APBDP. Permen Keu ttg kewajiban Inspektorat utk mereview RKA APBD bersama Bappeda, peniliaian resiko oleh Inspektorat,  Hak atas informasi public dan integrasi wasmas. / dengan APIP.

10.  Dedy Nurcahyanto (UKP-PPP). OGI Open Government Indonesia sebagai wahana Reformasi Birokrasi Untuk Dekatkan Pemerintah Dengan Rakyat. 

 

KESIMPULAN:

 

1.      Tahun 2014 dimulai dengan upaya menerapkan pola manajemen pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang dapat menghindari keterlambatan proses penyelenggaraan progam / kegiatan pembangunan dengan mempercepat penyerapan anggaran, dimulai dari perencanaan umum, penyusunan dokumen anggaran dimana pada bulan November saat RKA sudah disepakati Pemerintah dengan DPR, sudah dapat diselesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa (RUPBJ) yang dibuat secara online.

2.      RUPBJ wajib sejak 2014 sebagai langkah awal melakukan proses tender PBJ yang segera dilakukan mulai bulan Desember atau lebih cepat.

3.      Kepala BPKP menyatakan proses pengawasan PBJ akan diawali dari perencanaan umum, RUPBJ dan seterusnya secara sekuensial, karena pengawasan dimaksud tidak hanya untuk kebenaran pelaporan / kinerja program / kegiatan, melainkan juga untuk meningkatkan kinerja perencanaan sampai daya serap pembangunan yang mencakup serapan anggaran dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

4.      Transparansi anggaran / informasi pembangunan juga simultan dilakukan sejak perencanaan awal sampai pertanggungjawaban dalam siklus perencanaan umum pembangunan.

5.      Terdapat beberapa sistem informasi online yang sudah disediakan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung akse informasi publik yang lebih informatif yang sudah dipakai oleh daerah selama ini seperti Open Goernment - Tranparansi Keuangan (dengan 12 jenis dokumen), e-Procurement (mencakup e-tendering, e-pruchasing dan e-catalogue) dan pelaporan (whistle blowing, TEPPA, Sismontep, Lapor ! UKP4).

6.      Tahun 2014 semua tender dilakukan melalui LPSE dan tender yang tanpa melalui LPSE harus dipantau administrasinya lebih lanjut, khusus APBD oleh Biro Keuangan agar diberitahu kelola kontrak pembayarannya tidak  boleh dibayarkan.

 

B.   Rakor TEPRA Pemprov / Kab / Kota Indonesia Bagian Timur 25-27 November 2015 di Bali.

 

Pembukaan sekaligus paparan oleh Wakil Menkeu Mardiasmo, Presiden meminta  TEPRA di kawal secara berjenjang. Presiden terus mendorong serapan anggaran yang berkualitas dengan Keppres TEPRA dengan Ketua Tim Pelaksana Wamenkeu. Komposisi tim ini amat penting dari lintas Kementerian dan Kejaksaan. Oleh karena itu Wamen dengan UND-020/TEPRA/2015 tanggal 17 Nov 2015 telah mengundang Sekda, Inspektur dan Pejabat Penghubung TEPRA karena dalam paparan pengarahan secara simultan dilakukan oleh Dirjen Keuda, Kepala BPKP, Deputi LKPP dan Kepala Sekretariat KSP.

TEPRA membangun / mengembangkan laporan berbasis teknologi informasi. Mendorong pengawasan di level APBD. Two tiers level APBN dan APBD  melalui LO Liason Officers pejabat penghubung. Disiplin anggaran amat penting. Kualitas anggaran bukan cuma serapan, tapi juga distribusi dan kualitasnya.

APIP harus proaktif menilai present value anggaran agar mentrigger pertumbuhan ekonomi secara konsisten dan sistematik. Saat ini juga bertambah cakupan pengendalian mencakup dana desa. Dana insentif daerah meningkat di era Joko Widodo.

Data serapan anggaran dipaparkan langsung dan di evaluasi oleh Wamenkeu per provinsi dan kabupaten kota. Di minta koreksi data langsung kepada pegawai daerah yang hadir. Alokasi dana desa 23 Nov 2015 Kalteng 72,7 % di atas rata-rata Nasional 54,91% alokasi 501,1M.

Uang APBD akhir tahun mengendap di Bank Oktober 2015 lebih Rp. 276 T. Grafik triwulan ke tiga serapan tiba-tiba melonjak akhir tahun. Belanja diminta sebaiknya secara gradual naik.

Untuk tahun 2016 sejak disepakati dengan DPRD segera lelang, tapi tanda tangan kontrak setelah penetapan APBD. Percepatan penetapan APBD amat penting juga dinilai pusat sebagai komitmen menyerap anggaran. TEPRA akan menilai serapan anggaran tahun 2016 pada akhir triwulan I dalam agenda pertemuan TEPRA tahun 2016.

Sarah Sandiqa Deputi LKPP tentang ekosistem pengadaan. Keterkaitan dengan seluruh siklus anggaran. Secara pokok 7 komponen ekosistem pengadaan. Perencanaan dimulai dari perencanaan umum sampai kepada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang akan diintegrasi dengan sistem TEPRA. PA KPA dapat melihat data pengadaan terhadap kegiatan-kegiatan yang sejenis yang dapat berbeda nilainya. Sistem penganggaran misalnya multi years. Organisasi pengadaan yang masih memerlukan dukungan aparat hukum agar PPK dapat bekerja lebih fokus. Sistem Pembayaran dalam belanja barang yang berulang tiap tahun cukup rutin dengan katalog dengan cara beli purchasing cash and carry, namun cara pembayaran pemerintah belum mendukung. Sistem perpajakan dimana bendahara masih memungut pajak sedang toko sudah kena pajak. Sistem pengendalian  dan pengawasan belum di kawal auditor melalui probity audit. Masalah lain, misal prakualifikasi di atas Rp 100 M.

Sistem monev PBJP dan TEPRA terkait berbagai sumber data yang berbeda dalam pengelolaan dan instrumen regulasinya sampai data kontrak manajemen belum terintegrasi. Upaya penggabungan dengan data warehouse.

Ardan Ardi Pradana BPKP. Optimalisasi peran APIP harus responsif early warning system dalam pelaksanaan anggaran. SPIP dan APIP. Awal 2016 BPKP meluncurkan web SIEVA sinkronisasi data info TEPRA untuk  Indonesia. Diminta Inspektur pro aktif dan memahami fungsi pembinaan APIP terhadap SKPD yaitu mendampingi secara pro aktip membina melakukan koreksi preventif dan tidak menggunakan instrumen pengawasan sebagai alat subyektif terhadap auditan, misalnya memaksakan temuan karena sentimen personal non obyektif.

Indra Baskoro Dirjen Bina Keuda. Pelaksanaan anggaran belanja yang berkualitas. Evaluasi APBD dipaparkan detil. Kebulatan agenda. Masa lalu cost politiknya  lebih rendah. Upaya percecepatan siklus anggaran. Imam dan Makmunnya harus bulat. Masalah akuntansi berbasis akrual. Pengalihan sebagian urusan dari kab kota ke provinsi dan tendensi akan mengganggu kriteria opini BPK karena misalnya ada aset yang sudah lama bersifat hibah harus di catat dengan format akrual dan kasus lain-lain akan merubah total laporan keuangan dan aset daerah, belum diketahui dampaknya terhadap kinerja pemda.

Darmawan Prasojo. Role Sekretariat TEPRA. Presiden setiap dua minggu meminta data secara reguler. Realisasi anggaran tidak boleh dikriminalisasi. Pengendalian dana desa.

Berdasarkan Monev Online disampaikan perbaikan data TEPRA Provinsi Kalteng sampai 31 Oktober 2015 dimana terlihat serapan anggaran Provinsi Kalteng tertinggi se Indonesia.

 

C.    Pengarahan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri: Rapat Monitoring dan Evaluasi Anggaran serta Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2016 Lombok 20 - 22 Maret 2016.

 

1.     Era baru dengan penegasan dasar hukum Inpres No. 1 / 2015 Percepatan Penyerapan Anggaran, Keppres 20 / 2016 TEPRA dan aturan baru terkait lainnya dengan Keuangan Daerah.

2.     Sekretaris Dirjen Bina Keuda, Pak Drs. Indra Baskoro, M.Si. Upaya integrasi sistem pengelolaan keuangan oleh SKPD termasuk Biro Administrasi Pembangunan. Peningkatan dana ke daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. GDP Indonesia nomor 8 dunia. Stimulus fiskal mendorong pembangunan nasional melalui APBN dan APBD leverage pembangunan. Di kawasan Timur APBD masih menjadi stimulus utama pembangunan daerah. SDA dikelola agar menjadi daya saing utama bagi pembangunan. Semangat perjuangan ASN untuk membangun bersama segala pihak. TEPRA terrpaut tata kelola anggaran pemerintahan terhadap ekonomi makro dan mikro, ketahanan nasional, kebulatan tekad dan kinerja mencapai kejayaan NKRI.

3.     Drs. Syarifuddin, MM Direktur Palaksanaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah. Pentingnya Sismontep TEPRA yang dipantau Presiden secara khusus. Pekerjaan sebagai ibadah. Evaluasi Serapan Anggaran ditampilkan per Provinsi di mana, berdasarkan data serapan triwulan Kalteng terbaik sampai triwulan ke II dan seterusnya. Tahun 2015 Provinsi Kalteng berada di peringkat 5 Nasional.

4.     Perubahan PP 68 pengalihan kewenangan ke Provinsi 1 Oktober 2016 Pemindahan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi. Berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan pembagian urusan dalam pengelolaan bidang pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pendidikan menengah (SMA/SMK) yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten/kota berdasar UU tersebut kewenangan pengelolaannya beralih ke pemerintah provinsi. Peralihan tugas bidang Pendidikan Menengah semua (aset, personil, keuangan dan lainnya)  pindah ke Provinsi dari Kab / Kota yang harus dikelola keuangannya karena DAU harus dialihkan dari Kab / Kota ke Provinsi. Data P3D dan bidang lain khusus Pendidikan harus segera selesai Mei 2016.

5.     Perubahan PP 58 / 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sedang difinalkan tidak mengenal BL BTL perubahan struktur APBD agar aplikasi segera di proses namun aplikasi baru ajukan selsesai 2018. Aplikasi akan sama strukturnya se Indonesia.

6.     Restatement Penyajian Kembali Laporan Keuda tak perlu diserahkan untuk audit ke BPK.

7.     Pengelola TEPRA diusulkan Gubernur sesuai kewenangan daerah.

8.     Dana yang masuk ke kas daerah tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah. Banyak dana yang masuk seperti dana BOS, Puskesmas, dan dana lainnya. LRA standar akuntansi Keuangan. Bila masuk catatan LRA maka dana BOS itu ada sebagai pendapatan bukan identik dengan anggaran. Kabupaten Kota harus melapor dalam LRA dapat merubah catatan akuntansi kaitannya status kewajaran BPK seperti WTP. Salah catat LRA material status turun.

9.     Pilkada serentak 2017 harus di Kab / Kota tersedia dananya di 2016. Tahapan KPU bulan Mei 2016 di mulai. UU 23 / 2015 Pemda Korbinwas Pilkada. Dasar perhitungan dana standar perhitungan dana Pilkada dari KPU terkait perubahan Lampiran Permendagri 51 / 2015, adanya honor dan uang kehormatan KPU Panwas, duplikasi uang kehormatan dan honor. Lembaga yang adhoc masih bisa di beri honor.

10.            Dirjen Keuda selalu minta Pergub Perjalanan Dinas. Karena adanya kesenjangan harga satuannya. Permendari 77/2015 diskresi kepada daerah menghitung secara rasional. Adanya pemaketan biaya perjalanan dinas. Lumpsum = gelondongan, dinas berangkat dari kantor, bukan dari rumah, makanya taksi di hitung dari kantor atau tempat menginap, beda dengan sewa kendaraan.

11.            Laporan Keuda ke Mendagri amat penting, bila ada daerah yang lalai amat merusak profil laporan ke Presiden, konsekuensinya bisa menyebabkan evaluasi kinerja oleh Pimpinan yang memperlambat karena adanya pengalihan persoalan terhadap keutuhan pelaksanaan pencapaian target.

12.            Kajian pembangunan penting dilakukan untuk mendapat dukungan aspek ilmiah dan akurasi pelaksanaan program kegiatan.

13.            Tahun 2017  dana PILKADA dari APBD tak ada sharing APBN, direncanakan ada dukungan APBN sekurang-kurangnya untuk keamanan.

14.            Jadwal pertemuan TEPRA setahun 4 kali pertemuan, pertama Kepala Daerah di Jogya, Mataram (bagian kegiatan Kemdagri) dan lanjutannya.

15.            Monev Realisasi Anggaran LKPP Dit Perencanaan, Monev Pengadaan. Yanto Putro, LKPP Inpres No. 2016 Percepatan Proyek Strategis Nasional. Penayangan Sismontep TEPRA untuk Kalteng lengkap, status pejabat penghubung. Data sismontep TEPRA harus sinkron dengan isi SIRUP. Pemaketan dalam SIRUP Menentukan jenis belanja swakelola / penyedia. Materi slide tersedia dari LKPP. Masalah data e-katalog itu patokan untuk penyedia lokal.

16.            Penyerapan APBD Pemprov Kab Kota Tri IV 2015 Dirjen Keuda. Subagio S.Sos, M.Si Kasubdit Dukungan Info Keuda. Serapan 99 - 100 % perlu di cek datanya. Daerah yang defisit malah belanjanya di atas 100 % karena dari data kelihatan di neraca utang-utang yang tak terbayar. Sumberdaya alam DPH terkait PAD daerah. Krisis komoditas tertentu terkait pendapatan kaitannya dengan daya serap. Data LRA dan Sismontep harus sinkron Prov Kab Kota se Kalteng.  Kalteng data LRA dan Sismontep lengkap, tapi Sismontep yang dikelola Bappeda tidak update. Kalteng di puji Kemendagri dalam keseriusan mengelola TEPRA, sayangnya update TEPRA oleh Bappeda Provinsi mengurangi nilai Provinsi Kalteng. Input data APBD hanya satu melalui SIRUP bila tak masuk tak ada ID untuk bisa tender. Admin tugas input, PA KPA tanda tangan data untuk diumumkan, admin hanya membantu tak boleh memblok. Perpres PBJ berupaya maksimal pengadaan oleh penyedia bukan swakelola. KSP sedang integrasi database anggaran agar efisien efektif. PANTAU program pembangunan integrasi RUP Proyek Strategis dan Simontep Deputi I KSP. Beberapa sistem yang dikembangkan di KSP (lihat online ksp.go.id). Kebijakan Keuangan Daerah LRA setiap tanggal 7 Dirjen Keuda SP2D harus disediakan.

 

D.    Nomor 20 Tahun 2015 Tentang  TEPRA Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Akumulasi tugas pokok dan fungsi Pemerintah Pusat melalui:

A. Tim Pengarah 1. Ketua : Menteri Keuangan 2. Wakil Ketua : Sekretaris Kabinet

3. Anggota : a. Menteri Dalam Negeri; b. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; d. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; e. Jaksa Agung; f. Kepala Staf Kepresidenan.

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Wakil Menteri Keuangan 2. Wakil Ketua I : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 3. Wakil Ketua II : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Sekretaris : Deputi I Kantor Staf Presiden 5. Wakil Sekretaris: Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara 6. Anggota : a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung; b. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; d. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; e. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; f. Deputi II Kantor Staf Presiden; g. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; h. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; i. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; j. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; k. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet.

 

 

PENUTUP

 

LPSE menjadi modal sosial meningkatkan hubungan pegawai personil aparatur sipil negara yang semula hierarkis yang kaku karena sebelumnya batasan otoritas dan status belum terbuka. Melalui awal penerapan LPSE membuka katup baru adanya benang merah yang menjadikan hubungan sosial yang konstruktif dan harmonis aparatur sipil negara, yaitu instrumen yang menjadikan kebangkitan rasa moralitas tanggungjawab kebersamaan nasional untuk melakoni upaya peningkatan pembangunan melalui tugas masing-masing baik di pusat mau pun daerah.

 

Palangka Raya, Update 28 April 2016

 

Kepala Biro Administrasi Pembangunan / Sekretaris Tim Teknis LPSE Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng,

Ir. Herson, Dipl.I.S.,M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19610207 198603 1 018



  Movie Online Indonesia by IdnBioskop @ May, 02 2016 12:29 [balas komentar] [lapor]

 Saya setuju dengan Berita anda,, thanks Informasinya
by : IdnBioskop.Com

Nonton Movie Online | Nonton Streaming Online | Movie Subtitle Indonesia

 

  Yuk Nonton Website kami di Bolapapa Bola Online INDONESIA by ikyin757@gmail.com @ August, 25 2016 17:41 [balas komentar] [lapor]

Mari Berpartisipasi


Ikut berpartisipasi dengan mengirimkan artikel maupun berita sangat diharapkan demi kemajuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun sebelumnya Anda harus melakukan login/mendaftar terlebih dahulu sebagai User.

pusbindiklatren