PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR  2  TAHUN  2016

TENTANG

 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

 

Menimbang     :   

  1. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015;

 

Mengingat       :   

  1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
  28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
  29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  Tahun 2015 Nomor 9);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

 dan

 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

 MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan     :   

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

 

Pasal  1

(1)  Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

       a.    Laporan Realisasi Anggaran;

       b.   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

       c.    Neraca;

       d.   Laporan Operasional;

       e.    Laporan Arus Kas;

       f.     Laporan Perubahan Ekuitas; dan

       g.    Catatan atas Laporan Keuangan.

 

(2)  Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

 

Pasal  2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

a.    Pendapatan                           Rp 3.252.747.574.089,82

b.   Belanja                                  Rp 2.943.921.541.005,60

c.    Transfer                                 Rp    538.512.255.942,44

Defisit                                                                                 Rp   229.686.222.858,22

d.   Pembiayaan

-       Penerimaan                       Rp    294.181.384.006,49

-       Pengeluaran                      Rp      25.085.360.000,00

Pembiayaan Netto                                                                Rp  269.096.024.006,49

 

Pasal  3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.   Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp292.510.873.215,69 dengan rincian sebagai berikut:

      1.  Anggaran pendapatan setelah perubahan              Rp   3.545.258.447.305,51

      2.  Realisasi                                                                 Rp  3.252.747.574.089,82            

           Selisih kurang                                                        Rp     292.510.873.215,69

 

b.  Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp217.543.754.610,73 dengan rincian sebagai berikut:

     1.   Anggaran belanja setelah perubahan                      Rp  3.453.343.953.374,02

     2.   Realisasi                                                                  Rp  3.235.800.198.763,29

           Selisih kurang                                                         Rp      217.543.754.610,73

 

c.   Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp92.961.133.986,56 dengan rincian sebagai berikut:

     1.   Anggaran transfer setelah perubahan                      Rp     631.473.389.929,00     

     2.   Realisasi                                                                  Rp     538.512.255.942,44               

          Selisih kurang                                                           Rp       92.961.133.986,56

 

 d.  Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp(55.831.534.688,73) dengan rincian sebagai berikut:

     1.   Anggaran Defisit setelah perubahan                         Rp   (173.854.688.169,49) 

     2.   Realisasi                                                                    Rp   (229.686.222.858,22)

           Selisih lebih                                                               Rp      (55.831.534.688,73)

 

e.   Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp95.241.335.837,00) dengan rincian sebagai berikut:

     1.   Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan   Rp     198.940.048.169,49

     2.   Realisasi                                                                      Rp     294.181.384.006,49

           Selisih kurang                                                              Rp     (95.241.335.837,00)

 

f.    Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

     1.    Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan   Rp     25.085.360.000,00          

     2.    Realisasi                                                                       Rp     25.085.360.000,00

            Selisih                                                                           Rp                            0,00

  

g.   Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (95.241.335.837,00) dengan rincian sebagai berikut:

     1.    Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan                Rp   173.854.688.169,49

     2.    Realisasi                                                                        Rp   269.096.024.006,49

            Selisih kurang                                                                Rp   (95.241.335.837,00)

 

 Pasal  4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.  Saldo Anggaran Lebih Awal                                                                Rp   175.726.235.248,49

b.  Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan   Rp   175.726.235.248,49

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)                 Rp     39.409.801.148,27

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                             Rp           175.887.802.00

e. Lain-lain                                                                                                 Rp         (287.721.535,00)

f.  Saldo Anggaran Lebih Akhir                                                                 Rp     39.297.967.415,27

 

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.  Jumlah Aset                                                                   Rp 8.884.606.823.878,64

b.  Jumlah Kewajiban                                                         Rp    435.768.626.712,37

c. Jumlah Ekuitas Dana                                                      Rp 8.448.838.197.166,29

 

Pasal  6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

 a.    Kegiatan Operasional

       - Pendapatan                  Rp     3.285.593.467.470,02

       - Beban                          Rp     3.216.011.148.281,93

       Surplus dari Kegiatan Operasional                                   Rp    69.582.319.188,09

 b.   Kegiatan Non Operasional

      Defisit dari Kegiatan Non Operasional                              Rp   (37.459.428.643,80)

 c.    Pos Luar Biasa

          Defisit dari Pos Luar Biasa                                            Rp     (2.767.259.950,00)

 d.  Surplus Laporan Operasional                                             Rp    29.355.630.594,29

 

Pasal  7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.  Saldo Awal Kas Per 1 Januari Tahun 2015                           Rp   137.785.604.718,79

b.  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi                                Rp   752.359.251.934,52

c.  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi                              Rp  (921.079.671.181,74)

d.  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan                           Rp     61.414.640.000,00

e.  Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transsitoris                          Rp            51.658.535,00

f.  Koreksi atas Nilai Kas Bendahara Pengeluaran                     Rp        (287.658.535,00)

g.  Saldo Akhir Kas di BUD                                                       Rp       3.243.825.471,57

h.  Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan                           Rp          129.215.000,00

i.  Saldo Akhir Kas di BLUD                                                      Rp     36.105.800.478,70

j.  Saldo Akhir Kas Lainnya                                                        Rp          791.623.370,00

k.  Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya                    Rp     14.092.200.000,00

l.  Saldo Akhir Kas                                                                      Rp     54.362.664.320,27

 

Pasal  8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.  Ekuitas Awal                                                                      Rp 10.116.827.402.121,40

b. Surplus/Defisit LO                                                              Rp        29.355.630.594,29

c. Koreksi Ekuitas Lainnya                                                     Rp  (1.697.344.835.549,40)

d. Ekuitas Akhir                                                                      Rp   8.448.838.197.166,29

 

Pasal  9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

 
Pasal  10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

 

a.    Lampiran I       :         Laporan Realisasi Anggaran

          Lampiran I.1         :         Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

          Lampiran I.2         :         Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

          Lampiran I.3         :         Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

          Lampiran I.4         :         Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

          Lampiran I.5         :         Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;

          Lampiran I.6         :         Daftar piutang daerah;

          Lampiran I.7         :         Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

          Lampiran I.8         :         Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

          Lampiran I.9         :         Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

          Lampiran I.10       :         Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);

          Lampiran I.11       :         Daftar dana cadangan daerah; dan

          Lampiran I.12       :         Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b.   Lampiran II      :         Neraca;

c.    Lampiran III     :         Laporan Arus Kas;

d.   Lampiran IV     :         Laporan Operasional;

e.    Lampiran V      :         Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

f.     Lampiran VI     :        Laporan Perubahan Ekuitas;

g.    Lampiran VII    :        Catatan atas Laporan Keuangan; dan

h.   Lampiran VIII   :         Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

 
Pasal  11

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

 
Pasal  12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

 

                                                                                                                               Ditetapkan di  Palangka Raya

                                                                                                                               pada tanggal 2 September 2016

 

                                                                                                                     GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

                                                                                                                                                     TTD

                                                                                                                                      SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya

pada tanggal  2 September 2016

 

          SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

                        TTD

                 SIUN JARIAS

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREGPERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (3/204/2016)



  Terim kasih by Aeni @ Desember, 19 2016 13:25 [balas komentar] [lapor]

Sangat membantu dan sangat bermanfaat | harga sepatu skechers

Mari Berpartisipasi


Ikut berpartisipasi dengan mengirimkan artikel maupun berita sangat diharapkan demi kemajuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun sebelumnya Anda harus melakukan login/mendaftar terlebih dahulu sebagai User.

pusbindiklatren