PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR  3  TAHUN  2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

 

Menimbang     :

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016;

 

Mengingat       :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  Tahun 2015 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  Tahun 2016 Nomor 3);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

 

Pasal  1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

     1. Laporan Realisasi Anggaran;

     2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

     3. Neraca;

     4. Laporan Operasional;

     5. Laporan Arus Kas;

     6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

     7. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

 

Pasal  2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

Pendapatan     Rp       3.548.504.778.637,35

Belanja             Rp       2.661.094.311.886,73

Transfer            Rp          513.611.450.396,24

Surplus                                                Rp       373.799.016.354,38

Pembiayaan

Penerimaan      Rp       39.349.625.950,25

Pengeluaran     Rp     101.509.989.866,00

Pembiayaan Netto                               Rp       (62.160.363.915,75)

 

Pasal  3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp121.267.903.637,35 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan               Rp       3.427.236.875.000,00            

2. Realisasi                                                                   Rp       3.548.504.778.637,35                        

    Selisih lebih                                                               Rp          121.267.903.637,35

 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp98.327.770.948,27 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan                       Rp       2.759.422.082.835,00

2. Realisasi                                                                    Rp       2.661.094.311.886,73

    Selisih kurang                                                            Rp            98.327.770.948,27

 

c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp55.937.177.374,34 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran transfer setelah perubahan                       Rp         569.548.627.770,58   

2. Realisasi                                                                    Rp         513.611.450.396,24               

    Selisih kurang                                                            Rp           55.937.177.374,34

 

d. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp275.532.851.959,96 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Defisit setelah perubahan                          Rp          98.266.164.394,42     

2. Realisasi                                                                     Rp        373.799.016.354,38

    Selisih lebih                                                                Rp        275.532.851.959,96

 

e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp36.105.800.478,67 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan        Rp         3.243.825.471,58

2. Realisasi                                                                             Rp       39.349.625.950,25

    Selisih lebih                                                                        Rp       36.105.800.478,67

 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan       Rp     101.509.989.866,00   

2. Realisasi                                                                             Rp     101.509.989.866,00

    Selisih                                                                                 Rp                              0,00

 

g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 36.165.975.676,69 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan           Rp       (98.266.164.394,42)

2. Realisasi                                                                    Rp       (62.160.363.915,75)

    Selisih kurang                                                            Rp         36.105.800.478,67

 

Pasal  4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal                                                        Rp      39.297.967.415,27

b.  Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan

     Tahun Berjalan                                                                            Rp      39.297.967.415,27

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)          Rp    311.698.827.636,65

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                   Rp             60.175.198,02

e. Lain-lain                                                                                        Rp                            0,00

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir                                                          Rp   311.638.652.438,63

 

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah aset                                                                                   Rp 9.588.975.812.763,61

b. Jumlah kewajiban                                                                          Rp    339.737.822.396,09

c. Jumlah ekuitas dana                                                                      Rp 9.588.975.812.763,61

 

Pasal  6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional

- Pendapatan    Rp       3.714.717.253.334,52

- Beban             Rp       3.018.210.303.486,96

Surplus dari Kegiatan Operasional                 Rp       696.506.949.847,56

b. Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional            Rp       (11.419.223.765,31)

c. Pos Luar Biasa

Defisit dari Pos Luar Biasa                              Rp                              (0,00)

d. Surplus Laporan Operasional                      Rp      685.087.726.082,25

 

Pasal  7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari tahun 2016                                  Rp         39.349.625.950,25

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi                                          Rp   1.155.348.624.160,88

c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi                                        Rp     (821.559.597.672,50)

d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan                                    Rp       (61.500.000.000,00)

e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris                                      Rp                                0,00

f. Saldo Akhir Kas di BUD                                                                Rp                               0,00

g. Saldo Akhir Kas di BLUD                                                             Rp                               0,00

h. Saldo Akhir Kas                                                                           Rp       311.638.652.438,63

 

Pasal  8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal                                                                                 Rp  8.448.838.197.166,28

b. Surplus/Defisit - LO                                                                       Rp     685.087.726.082,25

c. Koreksi Nilai Persediaan                                                               Rp            691.592.250,00

d. Koreksi Ekuitas Lainnya                                                                Rp     114.620.474.868,99

e. Ekuitas Akhir                                                                                  Rp  9.249.237.990.367,52


 Pasal  9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

 

Pasal  10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

 Lampiran I      :   Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1    :   Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2    :   Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3    :   Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4    :   Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran II      :   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Lampiran III     :   Laporan Operasional;

Lampiran IV     :   Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran V      :   Neraca;

Lampiran VI     :   Laporan Arus Kas;

Lampiran VII    :   Catatan atas Laporan Keuangan;

Lampiran VIII   :   Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Lampiran IX     :   Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

Lampiran X      :   Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

Lampiran XI     :   Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Lampiran XII    :   Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran XIII   :   Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Lampiran XIV   :   Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

Lampiran XV    :   Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Lampiran XVI   :   Daftar Dana Cadangan Daerah;

Lampiran XVII  :   Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Lampiran XVIII :   Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Lampiran XIX   :   Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran XX    :   Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

 

Pasal  11

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

 

Pasal  12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

 

                                                                                                                                                  Ditetapkan di  Palangka Raya

                                                                                                                                                  pada tanggal  10 Agustus 2017

 

                                                                                                                                              GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

 

                                                                                                                                                                         TTD

                                                                                                                                                          SUGIANTO SABRAN

 

 

Diundangkan di Palangka Raya

pada tanggal  10 Agustus 2017

 

      Plt. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

  

                         TTD

                    M U G E N I

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (3/134/2017)



  PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) by rafid @ November, 13 2017 09:42 [balas komentar] [lapor]

Realisasi Pendapatan streaming indosiar Asli Daerah (PAD) pada triwulan II meraih 54, 61 persen, untuk Pajak Daerah dengan tingkat perolehan 150, 46% dari keseluruhan tujuan streaming sctv biaya sebesar Rp. 8. 335. 850. 000, - atau 16, 95% dari keseluruhan PAD. Untuk Retribusi jadwal bola Daerah sampai triwulan II sebesar 0, 57% dari tujuan PAD atau sebesar 40, 69%

  Berjuang by fitri @ November, 18 2017 09:11 [balas komentar] [lapor]

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Nonton bola

Mari Berpartisipasi


Ikut berpartisipasi dengan mengirimkan artikel maupun berita sangat diharapkan demi kemajuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun sebelumnya Anda harus melakukan login/mendaftar terlebih dahulu sebagai User.

pusbindiklatren