Anda di ->Depan : Pusat Artikel : BIRO : Biro Humas & Protokol : Program Pembangunan KALTENG HARATI, sebuah langkah konkrit !!.
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 Program Pembangunan KALTENG HARATI, sebuah langkah konkrit !!.
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

  • Penulis: Kardinal Tarung (Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov.Kalteng)
  • Di kirim oleh: lilis
  • diserahkan: 8/24/2010 1:10:58 PM
  • Peremajaan terakhir: 30/08/2010 11:17:16
  • Di baca: 1056 kali
  • Jenis_isi: text/html (20764 Bytes = 0 * 1 MB + 20764 Bytes)
  • Bertempat di: Pusat Artikel : BIRO : Biro Humas & Protokol

“Kemunduran mulai dari moralitas hingga harga diri bangsa. Nasionalisme bukan sekedar menggunakan produk dalam negeri. Apakah produk dalam negeri sudah memberi kenyamanan dan profesionalisme?”. Demikian Rakyat Merdeka menulis pada halaman depan koran tersebut yang terbit Rabu,18 Agustus 2010.

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, SH jauh sebelum Rakyat Merdeka menulis mengatakan, bahwa sikap nasionalisme dan sikap negarawan tidaklah cukup untuk mengelola negeri ini untuk mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.  Diperlukan sikap profesional, sebab salah satu dari aspek Sumber Daya Manusia adalah dilengkapi daya tangkal dengan kemampuan intelektual dilandasi kesadaran moral berupa tekad, sikap dan perilaku.

Pembangunan karakter bangsa kini menjadi fokus utama pembangunan nasional dan dalam pandangan Gubernur Kalimantan Tengah, "hulu” - nya adalah daerah membangun; bukan membangun daerah. Dari 33 daerah provinsi di Indonesia, Kalimantan Tengah membangun untuk kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk maksud tersebut beliau pada tahun 2010 meluncurkan program KALTENG HARATI.

Implementasi program pendidikan yang dikemas dalam istilah KALTENG HARATI jangan sampai bernuansa Indoktrinasi.

“Harat” → “Harati” (bahasa Dayak Ngaju ditambah akhiran/konfiks “i”) = full capasity / andal dan dapat diandalkan, sama seperti kata “kodrat” (bahasa Indonesia) mendapat akhiran / konfiks “i” menjadi kodrati= “keadaan begitu adanya dan absolut”. Pintar saja tidak cukup karena salah-salah bisa jadi “pintar mangalintar”- jika bekerja= Asal Bapak Senang. Pekerjaan tidak diniatkan sebagai ibadah sehingga  akibatnya kehidupan yang bersangkutan jauh dari pahala. Pintar mesti didukung dengan akhlak dan budi pekerti luhur.

Dalam konteks kesadaran bela negara, menurut Menhan Purnomo Yusgiantoro: Sumber Daya Manusia (SDM) yang hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa memiliki kesadaran moral bela negara akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Bahwa bahwa program transmigrasi akan diselaraskan dan seirama dengan program Kalteng Harati. Sebelum transmigrasi dilakukan, alangkah eloknya jika para transmigran tersebut dibekali dengan “kaharati”.

Pers umumnya belum memuat artikel-artikel yang mempertanyakan daya asimilasi dari pada keturunan etnis baru dan asing yang akan datang dan bermukim di suatu tempat yang telah ada penduduknya dari  keturunan etnis yang berbeda. Apakah transmigrasi  yang dilakukan sekarang ini lebih sebagai upaya mengurangi kepadatan penduduk pada suatu tempat saja. Kebijakan tersebut berangkat dari dalil “setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mana saja dalam wilayah hukum Indonesia", yang pada saat ini tidak lagi mempunyai daya tarik estetik karena konotasi moralnya tidak diperoleh dari keserumpunannya dengan keadilan.

Ide tentang suatu masyarakat dimana semua perbedaan kedudukan antara orang-orang ditiadakan adalah suatu ide yang terdapat di luar kenyataan sosiologis yang mungkin, dan tempatnya terdapat di dalam lingkungan imajinasi puitis saja. Sesungguhnya, walaupun individu-individu dan golongan-golongan struktur tertentu mungkin sangat berbeda-beda, namun masyarakat haruslah direncanakan sejauh mungkin untuk menekankan dan memperkuat kemanusiaan bersama yang mempersatukan dan bukannya perbedaan-perbedaan kelas yang memecah-mecah mereka. Hakikat kebersamaan adalah keseragaman dalam hal menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan bisa saja berbeda.

Perlu ada Undang-Undang atau Perda atau semacam suatu “Gentlemen’s Agreement” yang mengecualikan orang-orang tertentu mengikuti program perpindahan penduduk. Barangkali kebijaksanaan negeri “uncle Sam” (Amerika Serikat) tentang kependudukan patut dikaji kemungkinan implementasinya di Indonesia pada umumnya, di Kalimantan Tengah pada khususnya, yaitu daerah yang menurut sejarah telah mencatat pernah terjadi konflik etnis dan sekarang sedang mengobarkan semangat memerangi kebodohan yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan.

Undang-undang Imigrasi Amerika Serikat Tahun 1875 memuat daftar larangan masuk bagi para kuli, narapidana dan pelacur. Undang-Undang Imigrasi Amerika Serikat Tahun 1882, melarang orang-orang gila dan idiot. Undang-Undang Imigrasi Amerika Serikat tahun 1903, menambahkan larangan masuk bagi orang-orang yang berpenyakit ayan dan kurang waras. Undang-Undang Imigrasi Amerika Serikat tahun 1917, melarang orang-orang yang menderita “constitutional phsychopathic inferiority”.

Seorang bernama Henry Goddard, atas penugasan United State Public Health Service (1912) menyusun tes Binet dan tes prestasi suplementer untuk diterapkan kepada wakil-wakil dari apa yang dinamakannya “massa besar kaum imigran rata-rata.” Hasil-hasilnya tentu menimbulkan keprihatinan besar dalam diri para warga yang kritis, bahwa mereka yang terindikasi masuk kelompok pengecualian terdapat jumlah besar dan harus segera dipulangkan.

Dus, yang menerima tidak repot dan yang mengirim tidak melempar masalah begitu saja pada pihak yang menerima. Program Kalteng harati berjalan mulus yaitu program tujuan seragam yang akan berhasil karena dilaksanakan bersama-sama. Tindakan tidak saja mengoptimalkan peran lembaga pendidikan persekolahan. Peran lembaga pendidikan masyarakat juga dioptimalkan dengan koordinasi yang baik.

Materi pembelajaran meliputi aspek kognitif, aspek apektif dan psikomotor dengan metode yang methodologis. Suatu imbauan yang relatif sederhana, karena siapa yang meragukan bahwa para penyumbang kepada kebudayaan tinggi pastilah ras yang bermoral tinggi.

Semoga keagungan nasional yang sebenarnya lahir di Persada Nusantara yang kita cintai bersama.

--stop--

 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari lilis
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
 
 
 Komentar Pembaca
 

Komentar menunjukkan dedikasi kita...
 
 
 
 
Kembali ke Biro Humas & Protokol
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2096 ]
Total Pengunjung: [ 19843262 ] /  Pemakai online:  1  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,060547] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::