Anda di ->Depan : Pusat Artikel : BIRO : Biro Administrasi Pembangunan : Inpres 17 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 Inpres 17 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

  • Penulis: Herson
  • Di kirim oleh: admin
  • diserahkan: 04/01/2012 15:48:52
  • Peremajaan terakhir: 04/01/2012 15:48:52
  • Di baca: 1182 kali
  • Jenis_isi: text/html (5498 Bytes = 0 * 1 MB + 5498 Bytes)
  • Bertempat di: Pusat Artikel : BIRO : Biro Administrasi Pembangunan
              Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 telah terbit Inpres dalam perihal tersebut di atas yang memuat tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Inpres No. 17 / 2011 termasuk 56 Halaman Lampirannya ini ditujukan kepada: Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, Panglima TNI, Kepala UKP4R, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara, Para Gubernur dan Para Bupati / Walikota.

Dalam Lampiran Inpres tersebut, terdapat Matrik Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang terdiri dari Isu / Strategi Nasional, Aksi, Keluaran, Target Penyelesaian, Sasaran, Instansi Penanggungjawab, Instansi Terkait. Dalam upaya Pencegahan Inpres ini menekankan pada Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi. 

Untuk Lingkup Kementrian Dalam Negeri (Pemda) maka Isu pokok tersebut adalah poin nomor 6: Perlaksanaan Whistle Blower system pada Istansi Pemerintah dalam Proses Pengadaan Barang / Jasa. Poin Nomor 11: Pelaksanaan transparansi proses Pengadaan Badan Publik Pemerintah, yang sasarannya bahwa dalam APBN / APBD tahun 2012, sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh belanja Kementrian / Lembaga dan 40 % belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang digunakan untuk pengadaan barang / jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat.

Untuk mendapatkannya Inpres tersebut dapat di cari di internet dengan kata kunci Inpres 17 2011.

 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari admin
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
 
 
 Komentar Pembaca
 

Komentar menunjukkan dedikasi kita...
 
 
 
 
Kembali ke Biro Administrasi Pembangunan
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2096 ]
Total Pengunjung: [ 19844850 ] /  Pemakai online:  2  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,062500] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::