Anda di ->Depan : Berita : STRATEGI NASIONAL REDD+
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 STRATEGI NASIONAL REDD+
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

  • Penulis: Herson
  • Di kirim oleh: admin
  • diserahkan: 05/01/2012 11:52:45
  • Peremajaan terakhir: 16/04/2015 16:19:02
  • Di baca: 6217 kali
  • Jenis_isi: text/html (36720 Bytes = 0 * 1 MB + 36720 Bytes)
  • Bertempat di: Berita

LATEST UPDATE ***

Ina Parlina, The Jakarta Post, Jakarta | Headlines | Wed, April 15 2015, 6:19 AM 

Norwegia akan melanjutkan Program Pengelolaan Lingkungan REDD+  

Klik paragraf berikut ini.

Indonesia and Norway agreed on Tuesday to continue cooperation on reducing forest-based gas emissions despite Jakarta’s earlier decision to disband an agency tasked with overseeing the implementation of the program .......

 

Backward:

Tanggal 05 Maret 2013 Duta Besar Norwegia Eivind Homme dan rombongan, bersama dengan unsur Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan diterima Gubernur Kalimantan Tengah dengan agenda utama target Desa Buntoi untuk melakukan monitoring perkembangan kegiatan REDD+ dilapangan.

 

 Info sejak 12 Februari 2013

 

Tanggal 12 Februari 2012 bertempat di aula Rektorat 2 Universitas Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah A. TEras Narang memulai Kick Off Sosialisasi Strategi Daerah (STRADA) REDD+ yang dilakukan bersama-sama dengan Pejabat dari UKP-PPP, Rektor Universitas Palangka Raya, Para ahli dari Universitas Palangka Raya dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah, Mahasiswa Universitas Negeri dan Swasta se Palangka Raya (sekitar ribuan orang).

Pada dasarnya REDD+ adalah suatu kebutuhan bagi umat manusia, dan Kalimantan Tengah menjadi mercu suar aktif bagi dunia ini untuk menjaga iklim dunia. Strada tersebut merupakan buah tangan asli para pakar lokal baik dari akademisi dan tokoh masyarakat yang berkolaborasi merancangnya. Strada tersebut bukan dokumen sakral, melainkan dokumen yang hidup yaitu terbuka untuk terus ditingkatkan kualitasnya. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada:

Satuan Tugas dan Kelompok Kerja REDD+

(Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation)
Jl. Veteran III No. 2, Jakarta 10110, Indonesia
Tel. +62-21-3500234, +62-21-3522703 - Fax. +62-21-2314147
Site office: Tel. +62-21-34835414 - Fax. 62-21-34835415

Materi Strada ZIP file klik download.

Link Satuan Tugas REDD+ 

 

Info sampai Tanggal 11 Februari 2013

Pilot Proyek REDD+ sebagai proyek masyarakat dunia yang di dukung PBB hampir seluruh negara di dunia ini,  ditempatkan di Kalimantan Tengah dan kelola oleh UKP-PPR. Unit Kerja Presiden (Republik Indonesia) bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Presiden Republik Indonesia dalam website (http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2006/11/09/1228.html) menyatakan bahwa UKP-PPR bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan atas pelaksanaan program dan reformasi, sehingga mencapai sasaran, dengan penyelesaian yang penuh. "Prioritas pelaksanaan tugas UKP-PPR, yang dengan sendirinya ini merupakan prioritas pengawasan dan pengelolaan saya, adalah perbaikan iklim usaha/investasi dan sistem pendukungnya, Pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan, peningkatan kinerja BUMN, perluasan peranan UKM, perbaikan penegakkan hukum," kata Presiden.

UKP-PPR telah menerbitkan DRAFT FINAL STRATEGI NASIONAL REDD+  dengan Ringkasan Eksekutif -nya berikut ini.

 

Link file utuh: klik DRAFT FINAL STRATEGI NASIONAL REDD+ 

 

Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (reducing emission from deforestation and forest degradation/REDD+) adalah sebuah mekanisme global yang memberikan kesempatan unik bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki luas hutan yang besar dan mengalami ancaman deforestasi. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk membawa Indonesia memasuki transisi ekonomi rendah karbon sekaligus mewujudkan komitmen sukarela Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk menurunkan emisi sebesar 26% - 41% dari Business-As-Usual di tahun 2020.

Kemauan politik dalam skala global dan nasional telah ditunjukkan sejak Konferensi Perubahan Iklim di Bali, Kopenhagen, sampai di Cancun. Meskipun berjalan lambat, komunitas global dengan pasti terus bekerja sama agar perubahan iklim yang membahayakan umat manusia dapat diatasi melalui pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang merupakan penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Pendanaan dan kerjasama bilateral dan multilateral terus mengalir untuk meningkatkan kapasitas negara berkembang dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan program REDD+.

Untuk mencapai komitmen tersebut, Indonesia memiliki urgensi untuk menurunkan emisi GRK, khususnya yang bersumber dari kegiatan penggunaan lahan, alih guna lahan dan kehutanan (Land-use, Land-use Change and Forestry/LULUCF); sektor yang menurut kategori Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan REDD+. Pada tahun 2005 kontribusi sektor ini mencapai lebih dari 60% dari total emisi Indonesia, yaitu sebesar 2.120 juta ton C02e. Berdasarkan emisi historis dari deforestasi, kebakaran hutan dan lahan serta drainase lahan gambut selama 2000-2005, Indonesia dapat mengadopsi tingkat rujukan emisi sebesar 1.870 juta ton C02 per tahun.

Mengingat emisi dari sektor LULUCF Indonesia bersumber pada deforestasi dan degradasi lahan hutan dan gambut, maka arsitektur strategi pelaksanaan REDD+ di Indonesia diletakkan pada upaya pembenahan tata kelola sektor kehutanan dan lahan gambut dengan tujuan utama menurunkan deforestasi dan degradasi. Sebagai negara berkembang dengan tutupan hutan tropis seluas 136,8 juta hektar (Kementerian Kehutanan, RKTN 2010), Indonesia tidak hanya dapat memperoleh manfaat finansial dari skema REDD+ tetapi juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk membenahi tata ruang dan tata kelola hutan dan lahan gambut. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan tata kelola, menyusun regulasi, dan memiliki sumber daya untuk mengoordinasikan sejumlah pemangku kepentingan yang lain, akan mengambil kepemimpinan untuk mempersiapkan dan menciptakan kondisi agar program¬program REDD+ dapat diimplementasikan secara efektif.

Cakupan penerapan REDD+ di Indonesia adalah: (1) penurunan laju deforestasi, (2) penurunan laju degradasi hutan, (3) peningkatan konservasi,dan (4) peningkatan cadangan karbon melalui pengelolaan hutan lestari dan pengayaan simpanan karbon. Untuk kegiatan REDD+, kawasan konservasi bersama kawasan hutan alam dan gambut akan memberikan manfaat tambahan (co- benefit) dari keanekaragaman hayati dengan perolehan (additionality) karbon yang relatif rendah. Kawasan rehabilitasi akan memperoleh keuntungan karbon jika cadangannya ditingkatkan melalui aforestasi dan reforestasi. Pengusahaan hutan berskala besar (46 juta hektar) memiliki potensi pengurangan emisi sedikitnya 21 juta ton C02e per tahun jika Izin Usaha Pemanfaatan Hasik Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasik Hutan Kayu - Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dikelola secara lestari.

Disadari bahwa dalam kawasan yang sekarang berstatus hutan terdapat kawasan yang telah dicadangkan untuk pengembangan lahan bagi area penggunaan lain (APL), yaitu bagi kegiatan ekonomi sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan infrastruktur. Salah satu cara yang efektif dan bertanggungjawab untuk mencapai target pengurangan emisi melalui mekanisme REDD+ adalah dengan melakukan reklasifikasi fungsi dan tukar pakai (swapping) penggunaan hutan sehingga akan diperoleh sejumlah kawasan berhutan, yaitu Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Hutan Penggunaan Lain (HPL), yang dapat dikonversi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia akan memanfaatkan berbagai peluang untuk melakukan reklasifikasi fungsi dan pertukaran peruntukan lahan, sesuai dengan tujuan pengurangan emisi GRK melalui penurunan deforestasi dan degradasi hutan. Secara makro, sekitar 13 juta hektar lahan tanpa tutupan hutan yang terdapat di kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi dapat ditukarfungsikan dengan sekitar 18 juta hektar hutan primer yang masih baik, yang terletak dalam kawasan HPK dan APL. Delapan juta hektar dari hutan primer yang masih baik ini bahkan berada di lahan gambut. Upaya penurunan emisi melalui skema REDD+ yang didukung oleh penyelarasan tata ruang dan penguatan tata kelola hutan dan lahan memerlukan upaya yang terkoordinasi.

Pelaksanaan REDD+ juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sumber pendapatannya tergantung pada hutan dan meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati yang berada dalam ekosistem hutan. Implementasi program REDD+ di Indonesia akan dilakukan di atas lahan hutan, lahan gambut dan juga lahan APL sejauh itu relevan dengan cakupan dan tujuan di atas. Mitigasi emisi GRK yang berbasis lahan melalui skema REDD+ memerlukan tata ruang yang jelas disertai kepastian sistem tenurial atau hak penguasaan atas lahan. Dengan adanya kepastian ini, hak maupun tanggung jawab atas lahan akan menjadi jelas. Kepastian bagi masyarakat untuk melakukan usaha dan berBagai kegiatan ekonomi juga menjadi lebih terjamin. Perlu diingat bahwa terdapat 70 juta orang di sekitar hutan yang hidupnya tergantung pada keberadaan hutan.

Arsitektur Strategi Nasional REDD+ di Indonesia memiliki 5 pilar yaitu: (1) kelembagaan dan proses, (2) kerangka hukum dan peraturan, (3) pelaksanaan program strategis, (4) perubahan paradigma dan budaya kerja, serta (5) pelibatan para pihak. Sasaran jangka pendeknya adalah untuk membangun kelembagaan yang mampu melaksanakan tata kelola hutan dan lahan gambut dengan tujuan utama menurunkan deforestasi dan degradasi. Kelembagaan yang kuat (Pilar 1) diperlukan agar REDD+ dapat bekerja secara lintas sektoral dan multi pihak dengan tata kelola yang transparan. Untuk itu akan dibentuk Lembaga REDD+ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedudukan organisasi REDD+ berada dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. Lembaga ini perlu dibentuk beserta instrumen pendanaan yang akuntabel dan sistem pemantauan, pelaporan dan verifikasi (MRV) yang independen dan kredibel.

Strategi Nasional REDD+ juga memprogramkan penguatan kerangka hukum dan peraturan (Pilar 2), proses, kapasitas dan kelembagaan untuk mengeliminir hambatan pencapaian tujuan di atas. Sejak paruh awal tahun 2011 telah dilaksanakan kajian, definisi, perancangan dan perencanaan pembentukan kebijakan dan regulasi, penyelarasan insentif serta kelembagaan. Pengembangan kerangka hukum kehutanan yang berkesinambungan dengan perubahan iklim (climate friendly legal framework/CFLF) mencakup sektor kehutanan dan lahan gambut di Indonesia sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan juga menjadi perangkat penyelarasan peraturan antar sektor. Pengembangan tersebut akan dilakukan oleh lembaga REDD+ yang terbentuk. Hasil pekerjaan ini mulai diimplementasikan pada akhir paruh kedua tahun 2011.

Untuk melaksanakan program strategis yang secara langsung terkait dengan pengendalian emisi, fokus pelaksanaan diarahkan untuk membantu pelaksanaan REDD+ di provinsi percontohan yang telah siap. Program strategis yang merupakan Pilar ketiga ini difokuskan pada: (1) pengelolaan lanskap berkelanjutan, (2) pengembangan sistem ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA), dan (3) konservasi dan rehabilitasi. Ketiga program strategis ini menjadi tumpuan untuk mewujudkan ekonomi rendah karbon sekaligus mewujudkan kepastian hak dan akses masyarakat adat dan lokal lainnya terhadap pemanfaatan SDA. Pada tahapan lebih lanjut seluruh provinsi berhutan akan mendapatkan dukungan parsial dari Lembaga REDD+ dan didorong untuk belajar dari provinsi percontohan yang telah berjalan sebelumnya. Program REDD+ akan dikembangkan secara lebih sistematis pada tahun 2014 untuk seluruh Indonesia. Sebelum tahap implementasi dilakukan pada seluruh provinsi, Lembaga REDD+ juga menyediakan bantuan teknis dan sumber daya serta kebutuhan koordinasi terhadap proyek REDD+, dan memastikan terdokumentasinya berbagai pembelajaran dari aktivitas ini.

Di samping itu, strategi yang terkait perubahan paradigma dan budaya kerja (Pilar 4) dilaksanakan secepat mungkin agar masyarakat segera memahami kepentingan dan manfaat pelaksanaan program REDD+. Selain itu akan dilakukan kampanye REDD+ melalui program pendidikan, kerja sama dengan negara-negara yang sedang mengembangkan REDD+ dan pengembangan proses pembelajaran dari implementasi REDD+. Lembaga REDD+ juga akan melakukan kampanye perubahan budaya kerja di lingkungan birokrasi pemerintah terkait dengan proses-proses perencanaan pembangunan sektoral dan daerah serta mengefektifkan fungsi konsultasi publik pada setiap tahap yang diperlukan. Konsultasi tersebut juga perlu dilakukan dengan pendekatan gender mainstreaming yang menekankan pada analisa manfaat dan dampak yang berbeda antara kelompok perempuan dan laki-Iaki sebagai kesatuan daripada pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan gender.

Pada akhirnya pelibatan dan komunikasi dengan para pihak (Pilar 5) dilaksanakan dalam setiap proses implementasi strategi secara keseluruhan sebagai wahana untuk mewujudkan pelaksanaan partisipasi yang efektif guna mendapatkan input dan memperoleh legitimasi oleh para pihak, serta menjamin prinsip keadilan dalam kebijakan REDD+ maupun pelaksanaannya.

Indonesia berkomitmen untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan melalui 4 jalur strategi pembangunan: pro growth, pro job, pro poor dan pro environment. Strategi Nastional REDD+ merupakan bagian dari Strategi Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan karbon rendah. Dokumen ini adalah bagian dari Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) yang memayungi secara umum upaya penurunan emisi karbon sesuai komitmen 26%-41% Indonesia, di mana REDD+ adalah bagian penting dari RAN GRK tersebut. 

 

 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari admin
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
 
 
 Komentar Pembaca
 

  Komentar Pertama by Alifmuku @ March, 14 2017 10:46 [balas komentar] [lapor]

 Terimakasih informasinya Min..

 

Salam Sukses.

 

Hipnoterapi Bandung

 
 
 
 
Kembali ke Berita
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 82 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 708 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2574 ]
Total Pengunjung: [ 23928443 ] /  Pemakai online:  2  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,078003] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::