Anda di ->Depan : Pusat Artikel : BIRO : Biro Administrasi Pembangunan : Lelang Mendahului Tahun Anggaran
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 Lelang Mendahului Tahun Anggaran
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

  • Penulis: admin
  • Di kirim oleh: admin
  • diserahkan: 12/12/2012 11:50:38
  • Peremajaan terakhir: 12/12/2012 11:50:38
  • Di baca: 893 kali
  • Jenis_isi: text/html (48478 Bytes = 0 * 1 MB + 48478 Bytes)
  • Bertempat di: Pusat Artikel : BIRO : Biro Administrasi Pembangunan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

 

RINGKASAN Prosedur lelang mendahului tahun anggaran:

 

  1. Penetapan Administrator Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa (RUPBJ).
  2. Penyusunan RUPBJ oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD).
  3. Publikasi RUPBJ ke website resmi oleh Administrator RUPBJ SKPD.
  4. Pembentukan Panitia Lelang mendahului tahun anggaran, bila belum ada ULP.
  5. Penyusunan Dokumen PBJ.
  6. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
  7. Publikasi / Pengumuman Lelang kepada publik.

 

 

Deskripsi:

 

Lelang mendahului tahun anggaran dapat dilakukan dengan dimulai dari Publikasi Rencana Umum PBJ (yang administrator-nya harus ditetapkan pada setiap SKPD).

 

Pasal 25

 

(1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.

(1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

(1b) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan,

apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi:

a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;

b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;

c. lokasi pekerjaan; dan

d. perkiraan besaran biaya.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

 

ULP harus sudah ada atau Panitia dibentuk mendahului Tahun anggaran.

 

 

Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

 

Pasal 59

 

(1)    ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

 (2)    Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu untuk:

a.              pengumuman Pelelangan/Seleksi;

b.             pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan;

c.              pemberian penjelasan;

d.              pemasukan Dokumen Penawaran;

e.              evaluasi penawaran;

f.               penetapan pemenang; dan

g.              sanggahan dan sanggahan banding.

 

Pasal 60

 

(5) Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

 

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 73

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat

mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat dengan syarat:

a. setelah penetapan APBD untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBD;

b. setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk

pengadaan yang bersumber dari APBN.

 

Bila paket lelang mendahului tahun anggaran berubah setelah penetapan anggaran ?

 

(2) Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari

nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses Pemilihan dibatalkan.

 

Bagaimana mengumumkannya kepada publik?

 

(3) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang kurangnya melalui:

a. website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi;

b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan

c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

 

PENJELASAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

 

Pasal 73

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, isi pengumuman pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi bahwa:

“a. DIPA/DPA belum ditetapkan; dan

b. apabila proses pelelangan dibatalkan karena DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi”.

Ayat (3)

Dalam hal diperlukan, pengumuman Pelelangan/Seleksi dapat diperluas oleh K/L/D/I melalui surat kabar, baik surat kabar nasional maupun surat kabar provinsi.

 

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Pengumuman dilakukan untuk Pelelangan Umum. Sedangkan untuk Pelelangan Terbatas dilakukan dengan pengumuman dan undangan prakualifikasi.

 

 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari admin
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
 
 
 Komentar Pembaca
 

Komentar menunjukkan dedikasi kita...
 
 
 
 
Kembali ke Biro Administrasi Pembangunan
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2073 ]
Total Pengunjung: [ 19788193 ] /  Pemakai online:  1  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,078125] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::