Anda di ->Depan : Pusat Artikel : Bulletin Isen Mulang : Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemda Kalteng.
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemda Kalteng.
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

  • Penulis: Herson Tamin
  • Di kirim oleh: admin
  • diserahkan: 23/06/2008 14:33:48
  • Peremajaan terakhir: 14/08/2008 9:34:20
  • Di baca: 8879 kali
  • Jenis_isi: text/html (127376 Bytes = 0 * 1 MB + 127376 Bytes)
  • Bertempat di: Pusat Artikel : Bulletin Isen Mulang

MASA DEPAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN TENGAH MENGACU KEPADA PP 41 /2007.

 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor   41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah bertujuan untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang dilihat oleh Pemerintah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga peraturan ini perlu dicabut diganti dengan PP 41 / 2007 tersebut.
Bersamaan dengan PP 41 / 2007 ini, diterbitkan pula PP 38 / 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 
Di tingkat provinsi urusan yang diserahkan kepada daerah sebanyak 26 urusan atau sama dengan A sampai Z. Berdasarkan PP 8 / 2003 urusan pemerintah belum begitu terinci, dan di dalam PP 38/2007 ini terdapat matrik urusan pemerintahan yang cukup terinci.
Konsekuensi dari penerapan PP 41 / 2007 yang sejalan dengan PP 38/2007 tersebut adalah dilakukannya penataan kembali seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang telah disusun berdasarkan PP 8/2003.
 
Khusus bidang TIK, dalam PP 38 / 2007 rumpun pembidangan urusan pemerintahan berbeda dengan rumpun pembidangan berdasarkan PP 41/ 2007.
 
  1. PP 38 / 2007 rumpun pembidangan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan terpisah dari Rumpun Pembidangan Bidang Komunikasi dan Informatika.
  2. PP 41 / 2007 rumpun pembidangan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika menjadi satu rumpun.
 
RUMPUN Informatika (sumber on-line):
 
Informatics is the sciences concerned with gathering and manipulating and storing and retrieving and classifying recorded information [syn: information science, information processing, IP]Informatics is the sciences concerned with gathering and manipulating and storing and retrieving and classifying recorded information [syn: information science, information processing, IP]Informatics is the sciences concerned with gathering and manipulating and storing and retrieving and classifying recorded information [syn: information science, information processing, IP]
 
Informatika (Inggris: Informatics) mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya: ilmu komputer, ilmu informasi, sistem informasi, teknik komputer dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen.
 
Secara umum informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi.
Aspek dari informatika lebih luas dari sekedar sistem informasi berbasis komputer saja, tetapi masih banyak informasi yang tidak dan belum diproses dengan komputer.
Informatika mempunyai konsep dasar, teori, dan perkembangan aplikasi tersendiri. Informatika dapat mendukung dan berkaitan dengan aspek kognitif dan sosial, termasuk tentang pengaruh serta akibat sosial dari teknologi informasi pada umumnya.
Dalam ruang lingkup yang lebih luas, informatika meliputi beberapa aspek:
*       Teori informasi yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi;
*       Ilmu informasi yang mempelajari tentang cara pengumpulan, klasifikasi, manipulasi penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan secara menyeluruh;
*       Ilmu komputer dan teknik komputer yang mempelajari tentang pemrosesan, penataan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan alat lain yang berbasis komputer.
 
KELEMBAGAAN SEJALAN DENGAN PP 41 / 2007
 
Berkembangnya teknologi informasi merupakan aspek modernisasi yang terjadi amat cepat di dunia ini. Pola kerja berubah drastis baik lingkup pemerintahan maupun di masyarakat. Dampak perkembangan itu, maka interaksi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat telah mencakup pola:
 
v     Government to Business/Citizens
Ø                  Sistem penyebaran informasi dan pelayanan umum terpadu
Ø                  Sistem pengelolaan aspirasi masyarakat
Ø                  Sistem pengadaan barang secara On-line
v     Government to Government
Ø                  Manajemen kelembagaan dlm penyediaan/pendistribusian data/informasi
Ø                  Data/informasi secara digital di masing-masing instansi yang dapat didistribusikan
antar instansi sesuai dg kewenangan
v     Government to Employee
Ø                  Fasilitas otomasi perkantoran menuju era sistem paperless
Ø                  Sistem on-line untuk upaya peningkatan kesejahteraan pegawai
v     Integrasi Sistem
Ø                  Standard sistem pelayanan dan data/informasi
Ø                  Infrastruktur perangkat keras dan lunak yang terintegrasi
Ø                  Sistem Informasi Eksekutif untuk membantu pengambilan keputusan (DSS)
 
Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan penerapan teknologi informasi di pemerintah daerah adalah dengan menggunakan perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan model hybrid. Berdasarkan kondisi infrastruktur di Kalteng ini, pembangunan infrastruktur dasar yang klasik (jalan, jembatan, pelabuhan dan lain-lain) mesti ada dibarengi dengan pembangunan Jalan Raya Informasi berbasis teknologi informasi. Jalan raya informasi untuk memberikan pelayanan optimal data / informasi daerah ini, sehingga dapat menembus arena global.
 
Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol pelaksanaan penerapan teknologi informasi di masing-masing unit terkait, sehingga tercipta suatu sistem yang terintegrasi satu sama lain dengan interoperabilitas yang tinggi, sentralisasi juga dibutuhkan untuk dapat mengatur penggunaan standarisasi dalam sarana ataupun prasarana yang dibutuhkan guna memaksimalkan investasi.
 
Sentralisasi ini diwujudkan dalam satu unit yang bertanggung jawab langsung pada pimpinan daerah dan mempunyai tingkat kewenangan yang setara dengan dengan badan atau dinas, sehingga memungkinkan untuk melakukan koordinasi secara horizontal.
 
Tugas dan tanggung jawab unit ini diantaranya adalah :
  • Melakukan koordinasi dan perencanaan secara menyeluruh dalam memaksimalkan penggunaan teknologi informasi di pemerintahan daerah.
  • Melakukan standarisasi arsitektur sistem, standarisasi data dan informasi yang dibutuhkan guna menjamin interoperabilitas sistem yang akan diterapkan.
  • Mengelola portal informasi pemerintah daerah dan gateway sistem informasi manajemen pemerintahan daerah yang menghubungkan sistem ini dan jaringan internet.
  • Membantu perencanaan pengembangan sistem informasi dibutuhkan di masing-masing unit.
  • Help desk.
  • Mengelola prasarana dan sarana yang dibutuhkan secara bersama-sama dalam pengoperasian sistem informasi manajemen pemerintahan daerah seperti jaringan utama (backbone), berbagai server mail, DNS dan berbagai basis data.
 
Desentralisasi dibutuhkan untuk menjamin fleksibilitas sistem, dan untuk meningkatkan daya respon sistem terhadap perubahan-perubahan yang diperlukan. Desentralisasi ini diwujudkan dengan memberikan kewenangan-kewenangan kepada masing-masing unit untuk mengelola secara mandiri penggunaan teknologi informasi di unit masing-masing guna menghindari duplikasi yang tidak diperlukan, serta menjamin interoperabilitas antar sistem maka perencanaan dan pengembangan teknologi informasi di masing-masing unit haruslah di koordinasikan secara penuh dengan sentral unit pengelola teknologi informasi. Hal ini juga dibutuhkan guna lebih mengefektifkan dana investasi yang dikeluarkan.
 
PEMBIDANGAN TUGAS
 
Kembali ke dalam PP 38 / 2007 rumpun pembidangan urusan pemerintahan berbeda dengan rumpun pembidangan berdasarkan PP 41/ 2007.
 
-       PP 38 / 2007 rumpun pembidangan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan terpisah dari Rumpun Pembidangan Bidang Komunikasi dan Informatika.
-       PP 41 / 2007 rumpun pembidangan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika menjadi satu rumpun.
 
Bila diterapkan maka rumpun bidang tersebut dapat di bagi 2 (dua):
1)      Sub rumpun Perhubungan
2)      Sub rumpun Komunikasi dan Informatika.
 
Kalteng membutuhkan infrasruktur dasar yang lengkap termasuk didalamnya Jalan Raya Informasi / Infrastruktur Teknologi Informasi yang menata lalu lintas data / informasi. Hubungan alat (infrastruktur teknologi) dan obyek (data / informasi) yang dikelola.
 
Inpres No. 3 tahun 2003,  tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
v     Jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik.
v     Hubungan interaktif dengan dunia usaha.
v     Mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik.
v     Sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien.
•         Kelembagaan
v     Model sentralisasi dan desentralisasi ( hybrid model)
v     Tugas pokok : 
–        Melakukan koordinasi dan perencanaan pengembangan sistem informasi
–        Membuat standarisasi : arsitektur sistem, data dan informasi
–        Mengelola portal informasi pemerintah dan gateway sistem informasi
–        Help desk
–        Mengelola prasarana dan sarana (backbone, mail server, DNS, database pusat, dsb.)
•         Hukum dan Perundang-undangan (Cyber Law)
v     Kepastian tanggung jawab masing-masing instansi dalam penyediaan dan pengelolaan data
v     Perlindungan terhadap kekayaan Intelektual
v     Perlindungan Privacy , kebebasan penyampaian informasi, memperoleh data/informasi
v     Komputer pornograpi
v     E-Transaction, Electronic Signature
v     dll
 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) = Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) telah merubah cara dan pola kerja pemerintahan secara umumnya dan pemerintahan daerah khususnya. Telah terjadi transisi yang amat cepat dalam pemanfaatan ICT dalam mendukung kinerja pemerintahan di daerah. Di Provisni Kalteng perubahan terjadi dengan menjamurnya penggunaan komputer oleh seluruh aparatur pemerintah daerah. Saat ini hampir semua kegiatan pengelolaan dokumen perkantoran tidak dapat dipisahkan lagi dengan pemanfaatan ICT, khususnya penggunaan komputer.
 
 
Berdasarkan hal tersebut di atas maka pola minimal pembidangan kelembagaan mencakup 3 (tiga) hal:
 
1.      Bidang Pengelolaan Data / Informasi Daerah.
 
Bahwa data / informasi yang layak dari suatu daerah memberikan peluang yang lebih besar untuk daerah menjadi berperan dalam berbagai aspek. Pengelolaan data / informasi berbasis komputer sudah menjadi bagian keseharian sebagian kehidupan masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga aspek-aspek pengelolaan data / informasi masa kini bagi Kalteng amat penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Pengelolaan data / informasi daerah dengan benar merupakan salah satu ciri-ciri dari suatu negara maju.
 
Bidang mencakup Seksi Penghimpun dan Pengolah Data, Seksi Validasi dan Pengamanan Data dan Seksi Publikasi Data / Informasi.
 
2.      Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Daerah.
 
Menghindari kemajuan Teknologi Informasi berarti kehilangan peluang percepatan pertumbuhan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil survei di negara yang telah menerapkan Infrastruktur Teknologi Informasi dengan benar, bidang ini akan memberikan pertumbuhan ekonomi sebesar minimal 3 %. Di negara maju, manfaat teknologi informasi tidak lagi diperdebatkan, karena sudah pasti membawa kemajuan bila dikelola dengan benar. Saat ini yang menjafi fokus masyarakat informasi adalah pilihan teknologi yang paling baik bagi kebutuhan masing-masing.
 
Bidang mencakup Seksi Perangkat Keras (Hardwares) dan Perangkat Lunak (Softwares), Seksi Operasional dan Pemeliharaan dan  Seksi Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia.
 
3.      Bidang Perhubungan
 
Terdiri dari Seksi Perhubungan Matra Darat, Seksi Perhubungan Matra Air dan Seksi Perhubungan Matra Udara.
 
Lebih Tajam Lagi Bila di bagi berdasarkan sub rumpun bidang menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
(1)               Sub rumpun Perhubungan
(2)               Sub rumpun Komunikasi dan Informatika.
 
Hal ini terkait dengan instansi vertikal yaitu adanya Departemen Perhubungan dan Departemen Komunikasi dan Informatika di Tingkat Pusat.
 
Bila lebih tajam maka di daerah dapat dibentuk 2 (dua) dinas:
 
1.      Dinas Perhubungan
2.      Dinas Komunikasi dan Informatika
 
 
KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK
 
Teknologi Informasi Dan Komunikasi Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah
 
Fase teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan daerah Kalteng dapat dikategorikan dalam tahap yang masih primer atau berkutat pada mode teknologi informasi dan komunikasi basis, yaitu komunikasi data dan suara dalam volume rendah.
Pada abad ini, parameter ukuran kemajuan suatu negara atau bangsa telah bertambah. Salah satu parameter yang amat kuat adalah tentang tingkat arus data dan informasi dalam kondisi damai. Semakin tinggi tingkat ini, maka semakin maju bangsa / negara tersebut. Arus data dan informasi dapat meningkat dalam masa krisis, namun hal ini tidak dapat menjadi indikator progresif.
Arus data dan informasi meningkat apabila tersedia jalan raya informasi. Jalan raya informasi masa kini ditandai dengan tulang punggung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis komputer.
Banyak contoh negara yang maju seperti Singapora, Korea Selatan, Brunai Darussalam, Thailand dan lain-lain, bahkan saat ini Vietnam sudah membuktikan bahwa pengembangan moda informasi pemerintahan memberikan dukungan kuat bagi kebangkitan berbagai aspek pembangunan secara simultan.
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 442 Tahun 2003 Tanggal 30 Desember 2003 Tentang Penetapan Rencana Induk Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (RISIMDA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2004 – 2009 merupakan “master plan” bagi pengembangan jalan raya informasi Pemerintah Daerah. Beberapa dokumen penting terkait dengan upaya tersebut adalah antara lain:
 
  1. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Program Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 121/1237/ Bapadasifora tanggal 30 September 2005 perihal Pengelolaan Data dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
  3. Surat Gubernur Nomor 121/328/Bapadasifora tanggal 23 Agustus 2006 tentang Susulan Kedua Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 121/1237/ Bapadasifora tanggal 30 September 2005 perihal Pengelolaan Data dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
  4. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2006, tanggal 30 Desember 2006 Tentang Kewajiban Melakukan Publikasi Data Dan Informasi Daerah Kalimantan Tengah Kepada Publik;
  5. Surat Gubernur Nomor 047 /132/S/III/2007 tanggal 30 Maret   2007 tentang Pembangunan Data / Informasi Daerah On-line.
 
Keterpencilan Kalteng merupakan kendala yang memerlukan berbagai infrastruktur penunjang untuk mengatasinya. Secara mikro, teknologi internet dalam kapasitasnya di Kalteng saat ini, dapat didayagunakan secara optimal untuk membuka “jalan raya data dan informasi daerah”. Keterpencilan Kalteng dapat dihilangkan dengan cepat melalui pembangunan jalan raya informasi daerah ini. Melalui kegiatan ini, di rintis dan dikembangkan upaya-upaya:
 
  1. Membangun / mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi antar unit kerja di Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga terjadi sinergisme sistem informasi manajemen pemerintahan daerah. Dalam hal ini akan dapat dilakukan pengelolaan adminsitrasi penyelenggaraan pemerintahan yang dapat difasilitasi dan terkontrol oleh para otoritas administrator, seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan lain-lainya sesuai dengan level kewenangannya masing-masing.
  2. Pelayanan data dan informasi kepada publik akan terstruktur dan lancar dengan penyediaan infrastruktur jalan raya informasi yang memadai. Salah satu contohnya, sampai saat ini sarana penyajian informasi publik seperti situs kalteng.go.id belum mendapatkan input data dan informasi yang reguler, memadai dan uptodate dari seluruh unit kerja di Propinsi Kalimantan Tengah. Padahal fasilitas ini telah mendapat respon yang amat luas dari publik, karena sifat ketersediaan informasinya yang dapat di akses selama 24 jam.
  3. Diharapkan melalui pengelolaan data dan informasi akan mampu digali sumber PAD baru, misalnya dari upaya promosi/iklan, pengumuman lelang, penyajian dan pelayanan kebutuhan akan data dan informasi dengan membangun / mengembangkan bank data Propinsi, pusat pelatihan teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan pengembangan, pemeliharaan dan operasional perangkat keras dan lunak (komputer dan programnya), membuka library digital bagi publik, sarana video conference, ruang promosi digital dan bantuan teknis pengelolaan sistem informasi. 
  4. Terbentuknya sebagian dari kebijakan dan strategi operasi pengelolaan data dan informasi daerah Kalimantan Tengah yang berteknologi dan sistem informasi berbasis komputer. Salah satu metoda yang cukup efektif dan memadai untuk membangun akses data dan informasi secara on-line, tersedia 24 jam. Adanya peningkatan akses ke informasi Kalimantan Tengah dari 5 orang per hari tahun 2003 menjadi sekitar 20 orang per hari sampai bulan Agustus 2005. Jumlah itu sampai Maret 2006 mencapai 24.600 pengakses. Pada akhir Maret 2008 jumlah pengakses telah mencapai lebih dari 814.000 orang. Webiste Kabupaten / Kota Februari 2008 telah mencapai 13 buah (yang belum Gunung Mas).
  5. Terbangunnya secara bertahap perangkat dari Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah mencakup aparat, gedung, peralatan elektronik / komputer, data dan informasi, serta kelembagaan atau organisasi yang ada di Kalimantan Tengah.
  6. Akses secara ekonomis pemanfaatkan data dan informasi, karena para penggunanya dapat menghemat biaya pengumpulan data dan informasi Kalteng dengan merekrutnya dari situs Kalteng yang tidak terkendala waktu, lokasi dan birokrasi di mana pun di dunia ini dengan memanfaatkan line-telepon. Bahkan di Palangka Raya ini yang masih belum maju infrastruktur teleponnya, orang sudah dapat mengakses situs Kalteng melalui warung-warung internet yang ada.
  7. Menjamin data dan informasi itu tetap eksis dari waktu ke waktu dan bertumbuh bertambah banyak dari hari ke hari. Kesatuan sistem informasi situs akan membentuk Bank Data dan Informasi Daerah secara time series dan aksesibel. Selanjutnya situs ini adalah “jendela” Kalimantan Tengah dari sisi pandang penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka situs ini adalah bagian dari data dan informasi seluruh pengelolaan / penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
  8. Seluruh unit kerja yang memasukkan data dan informasinya ke dalam sistem ini akan lebih mudah menginformasikan tugas pokok dan fungsinya serta produknya kepada pasar / masyarakat luas. Apabila data dan informasi unit kerja itu lengkap dalam sebuah situs, maka para aparatur yang ada di unit tersebut dapat menyampaikan kinerjanya kepada masyarakat luas secara transparan.
  9. Dorongan kepada aparatur pemerintah daerah di Kalimantan Tengah, melalui unit kerja masing-masing untuk segera menata dan atau terus menghimpun data dan informasi sektor sesuai dengan bidang tugasnya.
  10. Peningkatan kemampuan semua unit kerja pada penggunaan komputer untuk menulis / menghimpun data dan informasi. Metode ini memudahkan kita menyimpan, memanggil ulang dan menambah atau mengurangi data dan informasi dengan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan mesin ketik.
  11. Mempermudah upaya mengorganisir data dan informasi berdasarkan kelompoknya masing-masing, berdasarkan Program, Sektor, Sub Sektor, Proyek, Kegiatan dan uraiannya masing-masing. Peningkatan upaya pemeliharaan data / informasi unit kerja dan menuju pembuatan bank data dan informasi digital, kemampuan penyimpanan dan back up atau pengamanan data dan informasi.
  12. Kesadaran bahwa data dan informasi itu adalah asset negara dan asset daerah. Pengelolaan Data dan Informasi dengan baik dan profesional akan menunjukkan itikad kinerja aparatur dan cerminan kemajuan suatu daerah.
  13. Peningkatan upaya secara profesional, mengelola, menata dan mengemas data / informasi, serta publikasi secara reguler / peremajaan.
  14. Berdampak global dan pemerintahan lebih transparan dalam pelaksanaan tugasnya (akuntabilitas). Mulai berkembangnya kesadaran bahwa kinerja unit kerja masing-masing di nilai dan amat tergantung kepada akuntabilitas publik. pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat luas melalui penyajian data dan informasi program, sekor atau sub sektor yang menjadi tugasnya.
  15. Peningkatan pemberdayaan aparatur daerah dalam aspek pengembangan sistem informasi yang berbasiskan sistem komputer teknologi informasi e-government.
  16. Perluasan wawasan aparatur daerah mengenai kebijakan, strategi, visi, misi dan program pembangunan dan pengembangan e-government di Kalimantan Tengah.
  17. Penyediaan beberapa piranti lunak / sofware untuk mengelola data / informasi dengan lebih efektif.
 
Untuk melaksanakan pelayan publik yang baik oleh aparatur pemerintah daerah Kalteng, diperlukan jalan raya informasi yang layak dan berbasis teknologi terbaik masa kini. Fasilitas ini akan memberikan peluang lebih besar bagi Pemda untuk mempercepat pembangunan daerah, dan pada saat ini yang diperlukan bukan lagi meragukan manfaat teknologi informasi dan komunikasi bagi kemajuan daerah, melainkan melakukan penyiapan dan pilihan infratsruktur telekomunikasi dan informasi yang tepat dan akurat bagi aparatur Pemda Kalteng untuk melakukan pelayan publik dalam pola manajemen modern.
Pemda Kalteng tidak akan dapat meningkatkan manajemen informasinya apabila bergantung total pada fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa seperti PT. Telkom dan lainnya yang bersifat profit oriented dan business motive. Pengembangan akses layanan publik oleh Pemda Kalteng yang murah dan mudah tidak pernah akan tercapai bilamana sebagian besar amat tergantung kepada sistem yang di buat untuk kebutuhan umum. Penyedia jasa telekomunikasi menghitung biaya per byte atau per satu ketukan dan komersil untuk kegiatan pemerintah maupun masyarakat umum. Penyedia jasa ini tidak membedakan pemakainya, semua dikenakan tarif yang harus memberikan untung pada perusahaan. Bila tidak ada kemandirian dalam jalan raya informasi internal pemerintahan di Kalteng ini, maka pendayagunaan TI berbasis komputer akan tetap stagnan dan mubazir.
Dari beberapa pakar bidang Teknologi Informasi (TI) di Indonesia dan di dunia saat ini, telah terdapat beberapa pilihan infrastruktur TI yang telah dan akan dimanfaatkan oleh masyarakat dunia. Kalteng yang belum menjadi daerah yang semrawut dalam aspek TI, dapat memperoleh TI berbasis komputer teknologi terakhir dan terbaik saat ini. Hal ini disebabkan makin banyak dan tak terbatasnya suplai TI berbasis komputer di pasar dunia, dalam pasar besar yang kompleks dan bersaing, harga infrastruktur TI setiap tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan dan terjangkau oleh daerah.
 
Lokasi dan Aspek Pembiayaan
 
Posisi Kalteng yang berada di tengah-tengah provinsi lainnya di Kalimantan sejauh ini oleh pemerintah daerah masih belum banyak dimanfaatkan. Padahal dengan posisi ini, Kalteng dapat menawarkan kepemimpinan untuk menyelesaikan antara lain tata batas wilayah, pembangunan infrastruktur jalan darat dan kereta api wilayah Kalimantan yang mengintegrasikan seluruh provinsi Kalimantan, posisi pelabuhan samudera terintegrasi dengan jalan darat, pembangunan hydro electric power atau listrik lainnya, jaringan telekomunikasi lintas wilayah, bahkan dalam koridor transportasi udara antar benua terlihat secara kartografis atau geografis Kalteng berada di tengah-tengah dunia, sampai-sampai Bapak Pendiri Republik Dr. Ir. Soekarno sudah jauh hari mengemukakan kemungkinan di Kalteng peluang menjadi lokasi ibu kota negara. Posisi Kalteng ini adalah potensi berkah terselubung (disguised blessing) yang belum pernah tergarap sampai saat ini.
Untuk pembangunan pusat integrasi jalan raya informasi Pemrov Kalteng ini diperlukan adanya penempatan yang startegis dan koordinatif. Sesuai dengan pembangunan LPSE yang dilakukan di Lantai II Eks. KPDE dalam komplek kantor Gubernur Kalteng, maka sangat ideal kendali sistem informasi ini diletakkan dalam lingkup Kantor Gubernur, termasuk juga pembiayaan dan personilnya.
Banyak contoh sistem informasi yang dikendalikan dengan pusat kendali yang tidak permanen akan menyulitkan operasi dan pemeliharaannya dalam jangka panjang.
Pembiayaan agar dilakukan secara bertahap, sebagaimana telah tertuang dalam RISIMDA Keputusan Gubernur Kalteng No. 442 / 2003. Tahap awal aalah menyelesaikan LAN konektivitas seluruh SKPD Provinsi Kalteng, selanjutnya melakukan rapat koordinasi dengan Kabupaten / Kota untuk membangun bersama LAN dan intranet yang koneksinya mengalir antara Provinsi, kabupaten / Kota dan Global.
Tidak semua perangkat yang ada harus diperoleh melalui pengadaan baru, karena beberapa perangkat tersebut telah tersedia di lingkup SKPD tertentu Provinsi Kalteng. Khususnya komputer clients, telah tersedia diseluruh SKPD provinsi Kalteng, hanya memerlukan beberapa tambahan peralatan yang relatif murah harganya seperti land card dan wireles access point.
 
Keterlibatan Stake Holders dan Antisipasi Masalah
 
Pemprov Kalteng menjadi kunci utama untuk berfungsinya secara berkelanjutan sistem ini. Bahwa yang paling utama adalah bahwa teknologi informasi itu tidak dapat dipisahkan dengan sumberdaya manusia yang akan memanfaatkannya. Pepatah lama “man behind the gun” tidaklah salah untuk diperhatikan. Kotradiksi bukti dilapangan menyatakan, upaya pedidikan dan pelatihan PNS menjadi nomor “ekor” dalam pembangunan TI/SI. Decision makers umumnya tertarik membeli dan membangun perangkat keras dan program aplikasi karena “janji kehandalannya”. Dan hal ini menjadi lahan yang sangat mengutungkan, baik bagi para konsultan TI/SI, mau pun bagi para PNS yang berwenang mengadakan perangkat komputer.
 
Pengetahuan para PNS pengawas pembangunan-pun belum berkembang dalam hal komputer ini, sehingga tidak ada umpan balik tentang masalah-masalah yang timbul dengan adanya pembangunan TI/SI di lingkup Pemda ini. Dapat dilihat bahwa unit yang tidak menangani TI/SI di lingkup Pemda malah mendapatkan anggaran dan perangkat komputer yang lebih banyak dibandingkan unit pengelola TI/SI itu sendiri.
 
Keadaan tambah rancu lagi dengan adanya beberapa pimpinan unit tertentu yang membangun TI/SI menurut versi-nya sendiri. Bekerjasama dengan para konsultan dan rekanan, mereka membangun sistem tertentu tanpa mempertimbangkan langkah-langkah persiapan, perencanan, implementasi, monitoring dan evaluasi yang akan menentukan kinerja suatu TI/SI. Dalam kegiatan tersebut, umumnya upaya peningkatan kemampuan manusia PNS yang akan mengoperasikan dan memelihara perangkat tersebut terbengkalai. TI/SI yang semacam disebutkan di atas akhirnya mencapai pada “MPP” alias mati pelan-pelan. Disebabkan tidak adanya SDM, kesulitan kompatibilitas, pengadaan perangkat yang premature, komitement personal yang lemah, perubahan jajaran pejabat berwenang dan masalah multi-kompleks.
 
Pertanggunganjawab pembangunan TI/SI di Daerah juga belum jelas kriterianya. Misalnya setelah pembangunan suatu perangkat lunak, maka para konsultan dengan mudah membawa pergi “source codes” program tersebut. Hal ini berdampak ketergantungan “tanpa batas” Pemda terhadap mereka. Apabila program tersebut rusak atau memerlukan modifikasi amat sederhana, maka “harus” memanggil para programmers tersebut.
 
Untuk Daerah luar Jawa yang pada umumnya bisnis bidang TI/SI belum berkembang, selalu kesulitan menghadapi urusan membiayai program aplikasi yang telah di buat pada umumnya oleh konsultan dari Jawa-Bali. Belum lagi, ada beberapa konsultan yang bubar dalam kurun waktu tertentu.
 
Upaya Pemda mengatasi persoalan tersebut terhalang dengan adanya “hak cipta intelektual” yang tidak memungkinkan akuisisi “source codes” sebuah program. Pemda Kalteng pernah berupaya membuat jalan keluar, dimana “source codes” tersebut di taruh pada pihak ke tiga (misalnya di Bank) dan apabila dikemudian hari “software house” tersebut bubar, Pemda dapat mengambil source codes program tanpa dikenakan biaya apa-pun untuk kelangsungan operasional dan pemeliharaan sistem yang telah di buat. Namun karena kelembagaan pengelola TI/SI yang belum mapan di tubuh Pemda, maka hal tersebut tertinggal sebagai “wacana” saja. Pembangunan TI/SI kebanyakan hanya menjadi “rejeki orang kota”, sedangkan segmen masyarakat kebanyakan menjadi objek untuk meng-goal-kan suatu proposal TI/SI yang selalu dikaitkan dengan “upaya memberikan layanan pemerintah yang prima kepada mereka”.
 
Lebih jauh lagi, pembangunan Local Area Network dan sejenisnya, pada umumnya kurang memperhatikan pasca konstruksi yaitu upaya operasional dan maintenance-nya. Dimana dibutuhkan modifikasi struktur aktivitas para pegawai yang menanganinya, dimana dari mulai input data sampai penyajian data memerlukan manajemen yang konsisten. Mutasi pegawai sering menyebabkan sistem macet, karena masalah kemampuan manajemen TI/SI yang rata-rata rendah, disamping juga adanya budaya “selalu” merubah apa yang telah ada, agar seolah-olah seorang manejer itu bekerja, sebagaimana di tingkat Nasional, ganti Menteri, ganti kebijaksanaan.
 
Keruwetan lainnya adalah sering adanya keinginan untuk memanfaatkan teknologi yang paling canggih tanpa diiringi pemberdayaan tenaga pegawai yang mengoperasikannya. Misalnya, sistem yang ada yang disuplai oleh pusat, salah satunya multimedia teleconference menggunakan transponder Palapa dengan sistem komputer buatan Canada dengan cepat operasinya mengalami phase stagnan. Teknologi yang memanfaatkan cards terpisah antara sound card, image card, telex/fax card itu amat mahal harganya, tetapi amat tidak fleksibel mengikuti perkembangan dinamika teknologi komputer yang berubah cepat. Biaya untuk kartu-kartu kuno tersebut mencapai 10 kali lipat biaya kartu-kartu terbaik yang diproduksi saat ini, misalnya model AGP atau PCI pada jenis-jenis PC yang semakin canggih dari hari ke hari dengan harga semakin murah. Masalah sistem ini akhirnya menyebabkan Pemda tetap memelihara sistem itu baik dimanfaatkan atau tidak, meski amat jarang dioperasikan. Ketergantungan terhadap vendor tertentu, menyebabkan biaya operasional dan pemeliharaan sistem yang ditanggung Pemda kurang efektif, dibandingkan biaya penggunaan sistem-sistem bebas seperti perangkat PC sekarang ini.
 
Pada tingkat Nasional, belum terlihat upaya menghilangkan ketergantungan terhadap vendor-vendor tertentu saja dalam pengadaan perangkat komputasi. Untuk hal ini, sebetulnya dibutuhkan upaya mendalami kebutuhan perangkat tersebut pada saat perencanaan memperhatikan perubahan yang akan terjadi “visioner”. Harus ada alternatif yang disiapkan pada saat perangkat suatu sistem mengalami “transisi radikal” atau “obsolete”.
Padahal, pengembangan TI/SI di Daerah memungkinkan Daerah membentuk pusat keunggulan pengolahan data dan informasi wilayah / Daerah yang spesifik lokasi. Keunikan data dan informasi Daerah tidak akan dapat diduplikasi oleh pihak lainnya di luar Daerah itu.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, komunikasi dan informatika menjadi urusan wajib bagi pemerintah.  Sebelum berlakunya peraturan ini, bidang ini dalam otonomi daerah masih belum diketahui secara utuh hal-hal yang harus dikelola Daerah dan Pusat. Budaya manajemen data dan informasi masih amat kurang penekanannya dalam sistem manajemen di Daerah. Sering terjadi hilangnya data hanya dianggap sebagai hal biasa dalam aspek pengelolaan data dan informasi perkantoran.
Kini dengan penerapan PP 41/2007 nampaknya diperlukan intropeksi dari pemerintah tentang hakekat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan, karena secara rohani dan jasmaninya urusan pemerintahan bidang TIK ini masih belum tertata secara cukup memadai untuk mampu memberikan efek ganda terhadap pelayanan publik.
Budaya Teknologi Informasi aparatur belum mendukung penuh. Terkait juga dengan kurangnya tenaga sarjana komputer yang kapabel. Rata-rata lulusan teknik informatika belum mampu mendalami strategi pengembangan program pengelolaan database yang menjadi dasar sumber informasi itu. Pengembangan sistem informasi tidak dapat dilakukan hanya sendirian, melainkan dalam tim kerja yang benar-benar berjiwa progressive. Yang dialami Pemda, sering pekerjaan pembangunan TI/SI tergantung hanya pada satu orang tertentu yang dianggap pakar bidang ini.
Sumberdaya Manusia (SDM) amat terbatas. Pendidikan komputasi di Indonesia setiap tahunnya hanya sedikit meluluskan sarjana komputer yang handal. Semua lulusan terbaik terserap pihak swasta dan badan usaha lainnya yang mampu menggaji besar. Disamping itu budaya pendidikan teknologi informasi berbasis komputer hanya dimulai sekitar 10-12 tahun yang lalu distribusinya di Indonesia.
 
Sistem Informasi belum menjadi prioritas pembangunan Daerah untuk super highway informasi. Perubahan kelembagaan tidak diiringi dengan profesionalitas, right man on the right job, disebabkan sangat kurangnya jumlah PNS yang profesional di bidang ini.
Unit kerja terkait yang merupakan sumber database intranet dan extranet Pemda, belum dapat diintegrasikan dalam suatu sistem informasi terpadu. Secara Fisik Unit pengelola Propinsi dan Kabupaten / Kota masih baru dibentuk sekitar tahun 2000 belum memiliki pengalaman serta prasarana yang memadai untuk membangun SI dan TI.
Depdagri belum sempat membimbing Daerah dalam hal ini, masih sibuk melakukan pembenahan / revitalisasi infrastruktur TI/SI yang di bangun di masa lalu dan mengalami degradasi serta mishandling.
Mahalnya biaya perencanaan dan pembangunan SI dan TI yang komprehensif menyebabkan adanya keengganan pemerintah untuk membiaya sektor yang padat modal, skill dan ilmu pengetahuan ini. Sementara hasilnya amat tergantung synergisme dan upaya kompromistis semua pihak baik untuk upaya penyediaan data, operasi dan pemeliharaan sistem. Terkait dengan itu, maka dana pembangunan sistem informasi sangat minim karena merupakan atau dianggap sektor pioneer dan belum memberikan manfaat nyata selayaknya bangunan fisik jalan, jembatan, gedung dan lainnya di Daerah. Pekerjaan komputasi dianggap kurang populer, karena tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung dan fisik lainnya itu lebih dianggap prioritas utama.
Konsultan Pengembangan Teknologi Informasi (TI) banyak yang petualang atau belum benar-benar memahami kebutuhan Daerah, contohnya pembangunan Sistem Informasi yang berasal dari dana APBN rata-rata tidak berfungsi di Daerah. Kebanyakan tenaga TI Indonesia kurang kompeten dan banyak bertualang dalam mengembangkan SI itu. Pengembangan software dan hardware selalu diimingi kehandalan outputnya, tanpa mempertimbangkan organisasi manajemen TI yang akan menanganinya dalam tubuh Pemda itu sendiri yang masih lemah. Pemda masih belum mampu membentuk standar prosedur masing-masing unit kerja untuk dibentuk / modelling ke dalam sistem komputerisasi.
Penghargaan yang amat kurang akan keahlian staf Pemda yang berhasil membuat beberapa sistem, misalnya Kepegawaian, Presentase, jaringan lokal dan homepage. Belum adanya insentif untuk membuat orang betah dan berminat mendalami komputasi, khususnya programming database yang menjadi inti kegiatan Pemda. Jabatan fungsional pranata komputer pada jajaran Pemda masih belum diisi. Pegawai Pemda lebih tertuju kepada upaya menjadi bendahara dan pimpinan proyek, atau mencari instansi yang dianggap “basah”. Para pegawai bidang TI/SI yang benar-benar berkerja menjadi “orang-orang aneh” di mata pegawai lainnya. Keahlian PNS dalam komputasi seperti ini, hanya dianggap karena hobby semata, belum ada penghargaan nyata, orang menuntut hasil yang canggih, namun kurang ingin menimbang pembiayaannya dan nilai ekonomi informasi yang dihasilkan.
Untuk memajukan TI/SI memang diperlukan semangat volunteer dan pioneer, pejuang yang tulus untuk kemajuan masa depan dan kemanusiaan melalui pendayagunaannya.
Untuk melakukan pengelolaan stakeholders dan mencegah masalah sebagaimana sebagian diuraikan di atas, maka diperlukan konsepsi makro / master plan dan hal ini bagi Pemprov Kalteng telah dituangkan dalam RISIMDA.
 
 
PERAN KE DEPAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DAN KOMUNIKASI (K) DAERAH DI KALIMANTAN TENGAH MENGACU KEPADA PP 41 /2007.
 
Quo Vadis Teknologi Informasi Pemerintah Daerah !!!
 
Penarapan PP 41 / 2007 paling lambat harus dilakukan oleh Pemda Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan atau paling lambat pada 23 Juli 2008.
 
Pemerintah Provinsi Kalteng telah menerbitkan Perda yang didalamnya termasuk Perda No 6 / 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Klik Lihat organisasi perangkat daerah Pemprov Kalteng yang baru.
 
Penentuan jumlah organisasi perangkat daerah berdasarkan PP 41/2007 harus mengikuti formula yang menyangkut parameter luas wilayah, jumlah penduduk dan besaran APBD.
Berdasarkan formula tersebut, maka di provinsi Kalteng hanya dapat di bentuk 16 Dinas Daerah dan beberapa Badan.
 
Dengan ketentuan tersebut, maka lembaga pengelola TIK yang semula berbentuk Badan di Kalteng dilikuidasi dan selanjutnya akan tergabung dalam Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi.
Kelembagaan pengelolaan TIK di Kalimantan Tengah  akan berada di tingkat Eselon III dari sebelumnya pada Eselon II. Kelembagaan lama berdasarkan PP 8 / 2003 dengan nama Badan Pengolahan Data dan Sistem Informasi daerah Prov Kalteng telah berjalan sejak tahun 2001. Berdasarkan pengalaman likuidasi Kantor Pengolahan Data Elektronik tahun 2001 ke dalam lembaga yang baru, problem utama yang akan muncul setelah pembentukan organisasi baru adalah rekrutmen sumberdaya aparatur. Biasanya tidak terjadi reposisi / mutasi aparatur, melainkan hanya merubah nama dan eselon, sedangkan orang / personil / aparatur yang ada tetap sama dengan keahlian / kompetensi yang sama. Bahkan sering terjadi rekrut baru tidak disertai kompetensi kerja yang jelas dan sesuai bidangnya. Kesulitan dalam hal personil PNS, selalu terulang "wrong man on the right place".
 
Di sisi bersamaan, penerapan organisasi pemerintah daerah yang baru ini nampaknya belum sempat mengantisipasi perubahan cepat yang terjadi dengan terbitnya UU No 14 / 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
 
Dengan terbitnya dua UU baru tersebut, maka organisasi yang menangani TIK di daerah menjadi akan amat meningkat tugasnya dan dalam hal ini amat tidak sejalan dengan mengecilnya peran TIK pemda yang tercermin dengan struktur organisasi berdasarkan PP 41/2007, kontras dengan di pusat yaitu TIK ditangani oleh Departemen (Portofolio) Kominfo, namun di daerah hanya akan ditangani setingkat eselon III atau level Sub Dinas.
 
TIK bagi daerah Kalteng merupakan hal yang cukup lama diterapkan, meski belum dilakukan secara sistematis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun masa kini dan akan datang siapa pula yang akan kembali bekerja dengan mesin stensil atau mesin ketik tua ?. Era komputasi yang logik telah menjadi bagian keseharian setiap pemerintahan di dunia ini, yang menjadi paramater kemajuan masyakarat dan pemerintahan. Logiknya komputasi adalah pendayagunaan TIK yang optimal bagi pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan, dan ini akan efisien dan efektif bila dikelola berdasarkan konsep networking / kerjasama / kolaborasi / integrasi pelayanan yang dapat dengan mudah dilakukan melalui pola pelayanan moderen yang baik saat ini yang telah terikat dengan basis kemampuan mendayagunakan TIK.
 
Palangka Raya, 23 Juni 2008.
 
 

 

 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari admin
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
 
 
 Komentar Pembaca
 

  Masa Depan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemprov.Kalteng Mengacu Kepada PP 41 by agnes.nyamar @ June, 26 2008 15:32 [balas komentar] [lapor]

Dengan perubahan pp 41 memang tugas dan pekerjaan dalam pengelolaan data dan informasi akan lebih berat seharusnya diimbangi dengan eselonering ya minimal sama dengan di tingkat pusat karena sama sama memiliki tingkat keru,mitan dan harus ditangani oleh orang yang ahli di bidangnya. trims.

  Jangan Menyerah...!! by zamzam @ July, 21 2008 13:43 [balas komentar] [lapor]

Kuantitas pekerjaan bukan menjadi halangan bagi orang-orang yang punya niat dan hati yang tulus untuk memberikan yang terbaik bagi Kalimatan Tengah. Yang kita perlukan bukan hanya orang yang ahli, tetapi juga punya hati untuk melayani masyarakat, bukan karena besarnya anggaran atau tambahan dana.

Peran serta seluruh aparat Pemprov sangat diperlukan agar Kalimantan Tengah dapat mengejar ketertinggalan...

  Majulah IT daerah by amrishodiq @ September, 17 2008 04:32 [balas komentar] [lapor]

Wah, ternyata pemerintah-pemerintah daerah sudah mulai maju teknologi informasinya. Terus majulah Kalimantan Tengah!

  komputer tame ka lewu by antang @ May, 07 2009 01:33 [balas komentar] [lapor]

Hakekat teknologi :Mainan bagi orang kaya, Impian bagi orang miskin, alat bantu bagi orang bijak. TIK masih impian bagi sebagian besar orang  kalteng. Perlu upaya ekstra dalam rangka "memasyarakatkan komputerisasi, mengkomputerisasikan masyarakat" istilah saya dlm menembangkan TIK di Kalteng

 
 
 
 
Kembali ke Bulletin Isen Mulang
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2073 ]
Total Pengunjung: [ 19788580 ] /  Pemakai online:  0  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,062500] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::