Anda di ->Depan : Pusat Artikel : BIRO : Biro Administrasi Pemerintahan Umum : INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

 

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
 
 
A. PENDAHULUAN
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Penyampaian Naskah informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
Proses penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun Anggaran 2007 berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disertai dengan menguraikan arah kebijaksanaan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan serta tugas umum pemerintahan. Dalam laporan tersebut di atas, juga memuat Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan serta prioritas pembangunan daerah serta produk unggulan daerah. 
Selanjutnya bahwa LPPD dan LKPJ Tahun Anggaran 2007 yang disampaikan kepada Pemerintah dan Dewan yang terhormat oleh Kepala Daerah bersifat progress report yang menggambarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berada pada saat perkembangan perekonomian Nasional/Daerah yang selalu mengalami perubahan-perubahan yang tidak menentu, sesuai dengan dinamika di masyarakat. Kondisi demikian, sangat berpengaruh terhadap mutu pelayanan pemerintahan kepada masyarakat untuk mampu mengembangkan dan menyelenggarakan amanat rakyat yang ditugaskan oleh Pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kepala Daerah. Sebagai tindak lanjut dari tugas dimaksud, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sejak awal telah menyampaikan Visi, Misi dan Strategi sebagai berikut.
 
B.    VISI DAN MISI
Visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006-2025 yang telah disepakati adalah:
 
“KALIMANTAN TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL”
Pilihan pada visi ini didasarkan pada komitmen yang kuat dari para pelaku pembangunan di daerah untuk merealisasikan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas rencana pembangunan, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, maupun antarfungsi pemerintahan.
Sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2006-2025 untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil, maka misi pembangunan Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.
1.           Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. 
2.           Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
3.           Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan ekonomi wilayah dan daya saing daerah
4.           Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah.
5.           Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6.           Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
7.           Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah. 
8.           Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.           Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan
10.       Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.  
11.       Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12.       Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
 
Berdasarkan kondisi dan konteks potensi dan permasalahan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, serta memperhatikan Visi Provinsi Kalimantan Tengah 2006-2025, maka visi pembangunan pada periode perencanaan 5 (lima) tahun pertama (2005-2010) ini adalah:
 
”MEMBUKA ISOLASI MENUJU KALIMANTAN TENGAH
YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”
 
A.    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
 
1.           Perwujudan Misi Pertama
a.           Arah Pembangunan daerah
1)    Meningkatnya ketepatan pembangunan, peningkatan    dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.
2)    Meningkatnya peran serta masyarakat dan atau swasta dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum
3)    Meningkatnya kinerja pelayanan bidang sarana dan prasarana umum.
b.            Strategi dan Kebijakan
1)    Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum
2)    Peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum
3)    Kinerja pelayanan bidang sarana dan prasarana umum
2.           Perwujudan Misi Kedua
a.     Arah Pembangunan daerah
1)    Terwujudnya pemenuhan akan kebutuhan dan ketahanan pangan
2)    Terwujudnya peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang mampu berdaya saing nasional dan internasional
3)    Terjaganya keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan
4)    Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
b.     Strategi dan Kebijakan
1)    Pemenuhan Kebutuhan dan Ketahanan Pangan
2)    Menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk yang mampu berdaya saing nasional dan internasional
3)    Keseimbangan ekosistem yang mampu menjaga kelestarian alam
4)    Kesejahteraan petani dan nelayan
5)    Pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dengan tetap menjaga kelestariannya
6)    Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara efisien, optimal, adil dan menjaga keseimbangan ekosistem
7)    Peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan
3.           Perwujudan Misi Ketiga
a.     Arah Pembangunan daerah
1)    Terwujudnya   peningkatan   kuantitas   dan   kualitas investasi dengan memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi
2)    Terwujudnya    peningkatan     kualitas    kelembagaan    dalam pelayanan penanaman modal
3)    Terwujudnya daya saing pariwisata dengan peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata secara optimal
b.     Strategi dan Kebijakan
1)    Peningkatan   kuantitas   dan   kualitas investasi dengan memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi;
2)    Peningkatan     kualitas    kelembagaan    dalam pelayanan penanaman modal
3)    Daya saing pariwisata dengan peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata secara optimal
4.           Perwujudan Misi Keempat
a.     Arah Pembangunan Daerah
1)    Meningkatnya jumlah pembukaan usaha baru, penyerapan tenaga kerja khususnya UKM dan Koperasi yang berbasis potensi dan keunggulan daerah
2)    Meningkatnya perkembangan dan daya saing usaha-usaha yang telah berdiri
3)    Berkembangnya usaha sentra/klaster, KSP-USP-Kop dan jasa konsultasi pengembangan bisnis UKM dan koperasi
4)    Terwujudnya kinerja    pelayanan perijinan   dan    pengawasan perijinan serta fasilitasi pengembangan UKM
5)    Terwujudnya   stabilitas    perekonomian    wilayah   Kalimantan Tengah
b.     Strategi dan Kebijakan
1)    Peningkatan jumlah pembukaan usaha baru
2)    Peningkatan daya saing usaha-usaha yang telah berdiri
3)    Sentra/klaster, KSP/USP-Kop dan jasa konsultasi pengembangan bisnis UKM dan Koperasi
4)    Kinerja pelayanan perijinan dan pengawasan perijinan serta fasilitasi pengembangan UKM
5)    Stabilitas perekonomian wilayah Kalimantan Tengah
5.           Perwujudan Misi Kelima
a.     Arah Pembangunan Daerah
1)    Mempercepat peningkatan kualitas dan aksesibilitas PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah
2)    Mempercepat peningkatan   kualitas   pendidikan non formal, budaya pembelajaran, keperpustakaan dan kearsipan
3)    Terwujudnya kualitas dan kesejahteraan pendidik secara adil di Provinsi Kalimantan Tengah
4)    Meningkatnya kualitas   manajemen    pelayanan dan mengembangkan teknologi dan informasi pendidikan
5)    Terlembaganya keragaman budaya untuk peningkatan kualitas hidup bangsa yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
b.     Strategi dan Kebijakan
1)    Mempercepat peningkatan kualitas dan aksesibilitas PAUD, Pendidikan dasar dan menengah
2)    Mempercepat peningkatan kualitas pendidikan non formal, budaya pembelajaran, keperpustakaan dan kearsipan
3)    Terwujudnya kualitas dan kesejahteraan pendidik secara adil di Provinsi Kalimantan Tengah
4)    Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan, penelitian dan pengembangan pendidikan
5)    Terwujudnya pengelolaan keragaman budaya untuk peningkatan kualitas hidup bangsa yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
 
6.           Perwujudan Misi Keenam
a.     Arah Pembangunan Daerah
1)    Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
2)    Terwujudnya peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
3)    Terwujudnya peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak dini
4)    Terwujudnya penataan kebijakan pengawasan obat dan makanan serta ketersediaan obat
5)    Terwujudnya peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas hingga ke daerah terpencil.
6)    Terwujudnya peningkatan upaya kesehatan perorangan
 
b.           Strategi dan Kebijakan
1)    Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
2)    Sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
3)    Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini
4)    Penataan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin
5)    Peningkatan pengawasan obat dan makanan serta ketersediaan obat
6)    Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas hingga ke daerah terpencil
7)    Terwujudnya peningkatan upaya kesehatan perorangan
 
7.           Perwujudan Misi Ketujuh
a.     Arah Pembangunan Daerah
1)          Terselenggaranya peningkatan    kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
2)          Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik
3)          Terwujudnya peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara
4)          Terlaksananya penerapan kepemerintahan yang baik
5)          Terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia aparatur
6)          Terwujudnya peningkatan profesionalitas aparat pemerintah daerah
7)          Terlaksananya peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah
8)          Terselengaranya peningkatan kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota
b.     Strategi dan Kebijakan
1)          Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
2)          Peningkatan kualitas pelayanan publik
3)          Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara
4)          Penerapan kepemerintahan yang baik
5)          Pengelolaan sumber daya manusia aparatur
6)          Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah daerah
7)          Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah
8)          Peningkatan kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota
 
8.           Perwujudan Misi Kedelapan
a.     Arah Pembangunan Daerah
1)          Terwujudnya perkembangan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan serta berkembangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan
2)          Terwujudnya kebijakan pemerintah yang profesional dalam penanganan permasalahan ketertiban dan ketentraman umum
3)          Terwujudnya disiplin dan ketertiban dalam penyampaian aspirasi masyarakat
4)          Terwujudnya kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum
b.     Strategi dan Kebijakan
1)          kerukunan hidup antar suku, ras dan agama serta wawasan kebangsaan
2)          kebijakan pemerintah yang profesional dalam penanganan permasalahan ketertiban dan ketentraman umum
3)          ketertiban dan disiplin dalam penyampaian aspirasi
4)          kelembagaan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum
 
9.           Perwujudan Misi Kesembilan
a.     Arah Pembangunan Daerah
1)          Terwujudnya efektivitas penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
2)          Terwujudnya berbagai bentuk kemitraan dan aktualisasi potensi modal sosial yang melembaga dalam penanggulangan masalah sosial
3)          Terwujudnya inisiatif, prakarsa dan kebijakan antisipatif terhadap bencana alam dan sosial
4)          Terwujudnya kesetaraan dan   keadilan   gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak
b.     Strategi dan Kebijakan
1)          penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
2)          kemitraan dan aktualisasi potensi modal sosial dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial
3)          inisiatif, prakarsa dan kebijakan antisipatif terhadap bencana alam dan sosial
4)          kesetaraan dan   keadilan   gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak
 
10.       Perwujudan Misi Kesepuluh
a.     Arah Pembangunan Daerah
1)          Terwujudnya kualitas manajemen pelayanan kependudukan
2)          Terwujudnya distribusi alokasi penduduk yang seimbang antar kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3)          Terwujudnya peningkatan kualitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Tengah
4)          Terwujudnya pembangunan bidang ketenagakerjaan, perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja produktif, dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur, baik diperdesaan dan perkotaan
5)          Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas angkatan kerja produktif
6)          Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta perlindungan tenaga kerja
 
b.     Strategi dan Kebijakan
1)          Terwujudnya kualitas   manajemen pelayanan kependudukan, transmigrasi dan keluarga kecil berkualitas
2)          Terwujudnya distribusi alokasi penduduk yang seimbang antar kabupaten/kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah
3)          Terwujudnya peningkatan kualitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Tengah
4)          perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja dan peningkatan kesempatan kerja produktif, dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur, di perdesaan dan perkotaan
5)          peningkatan kualitas   dan    produktivitas   angkatan   kerja produktif
6)          hubungan industrial yang harmonis
 
11.       Perwujudan Misi Kesebelas
a.     Arah Pembangunan Daerah
1)          Terwujudnya sarana, prasarana dan teknologi yang memadai dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2)          Terwujudnya wadah koordinasi pengendalian lingkungan hidup yang bersifat lintas sektoral dan lintas pelaku yang berkelanjutan
3)          Terwujudnya kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
4)          Terwujudnya pola pemanfaatan energi sumberdaya dan mineral serta sumber daya kehutanan, pertambangan dan perikanan yang aman dan ramah lingkungan
5)          Terwujudnya keberdayaan perusahaan, masyarakat dalam menyeimbangkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara serasi
6)          Terwujudnya rehabilitasi energi sumberdaya dan mineral serta sumberdaya kehutanan, pertambangan dan perikanan
b.     Strategi dan Kebijakan
1)          Peningkatan kapasitas sarana, prasarana, teknologi dan SDM
2)          Wadah koordinasi pengendalian lingkungan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pelaku yang berkelanjutan
3)          kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup
4)          pola pemanfaatan energi sumberdaya mineral, kehutanan dan perikanan yang aman dan ramah lingkungan
5)          keberdayaan perusahaan, masyarakat dalam menyeimbangkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara serasi
6)          rehabilitasi    sumberdaya kehutanan,    pertambangan   dan perikanan
 
12.       Perwujudan Misi Keduabelas
a.     Arah Pembangunan Daerah
1)          Terwujudnya tertib hukum tata ruang dan pertanahan
2)          Terwujudnya tertib administrasi tata ruang dan pertanahan
3)          Terwujudnya tertib penggunaan tata ruang dan pertanahan
4)          Terwujudnya pemeliharaan tata ruang dan pertanahan
b.     Strategi dan Kebijakan
1)          Peningkatan tertib hukum tata ruang dan pertanahan
2)          Peningkatan tertib administrasi tata ruang dan pertanahan
3)          Peningkatan tertib penggunaan tata ruang dan pertanahan
4)          Peningkatan pemeliharaan tata ruang dan pertanahan
 
C. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN
Di dalam menyelenggarakan keseluruhan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan kegiatan pembangunan serta pembinaan masyarakat, sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah antara lain bertugas :
a.           Menjalankan fungsi sebagai penyelaras, penyerasi dan penyeimbang baik melalui APBD maupun APBN atas dasar Propenas dan Propeda;
b.           Fasilitasi terhadap berbagai kegiatan Kabupaten dan kota, agar hasil kegiatan pembangunan Kabupaten dan Kota sungguh-sungguh bermanfaat/berfungsi;
c.            Mengamati, mengawasi dan membina penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Kabupaten dan Kota;
d.           Melakukan koordinasi, kerjasama dan/atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
e.           Mengembangkan sektor-sektor strategis yang akan memfasilitasi seluruh kepentingan daerah;
f.             Melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota.      
 
Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Kalimantan Tengah secara umum telah berupaya untuk berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), yang mulai tahun anggaran 2006 sudah dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekwen dan telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota. Maksud penerapan tersebut adalah untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
 Karena itu setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal pelaksanaan Pendapatan dan belanja daerah harus tetap selalu mengacu dan didasarkan pada :
a.           Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja.
b.           Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifkasi pungutan, penyederhanaan tata cara pungutan, meningkatkan efisiensi biaya administrasi pungutan , memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukun bagi penghindar pajak serta retribusi dan mencegah beban biaya tinggi masyarakat atas pengenaan pajak dan retribusi yang tidak proporsional
c.            Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
d.           Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayan publik atau masyarakat secara langsung.
e.           Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 
Beberapa upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang Tahun 2007 adalah sebagai berikut :
a.           Untuk PKB dan BBN KB, antara lain dengan memperluas cakupan pajak untuk Kendaraan Bermotor Non KH dan Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat melalui upaya Pendataan pada berbagai bidang (Perkebunan, Pekerjaan Umum, Kehutanan dan Pertambangan) dan Kegiatan Sosialisasi PKB/BBN KB pada beberapa wilayah kerja UPPD.
b.           Melakukan upaya jemput bola antara lain dengan razia bersama antar instansi dalam mekanisme SAMSAT pada daerah-daerah yang jauh dari pusat layanan SAMSAT.
c.            Membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong Wajib PKB/BBN KB untuk membayar pajak maupun memutasikan kendaran bermotornya ke Wilayah Kalteng, antara lain pembebasan BBN KB dan keringanan pajak.
d.           Pengembangan PBB KB sebagai salah satu pungutan yang memberikan kontribusi terbesar dalam Pajak Daerah disebabkan karena adanya kenaikan potensi pajak yang cukup signifikan dan terus dikembangkan, antara lain meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar baik premium maupun solar serta masuknya sektor industri sebagai konsumen dari bahan bakar kendaraan bermotor disamping adanya upaya pemungutan yang intensif oleh pihak Pertamina sebagai penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
e.           Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan pula pada objek pungutan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air melalui Kegiatan Sosialisasi Terpadu (bersama instansi terkait) diiringi dengan menghimpun data potensi pada daerah Kabupaten, langsung serta ditindaklanjuti dengan proses pemungutan.
f.             Intensifikasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, tengah dijajaki secara terus menerus pada Sektor Perkebunan, Pertambangan, Perdagangan dan Industri maupun sektor potensial lainnya.
g.           Pada Sektor Retribusi, intensifikasi dilakukan oleh masing-masing SKPD yang berwenang. Pungutan Retribusi sangat terkait dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan, sehingga upaya untuk mengefektifkan penghimpunan dana dari Retribusi Daerah dilakukan melalui perbaikan kualitas pelayanan publik, tertib administrasi pungutan, perbaikan sistem dan prosedur pungutan serta pengawasan. Selain itu pada Sektor Retribusi Daerah juga diarahkan pada kegiatan ekstensifikasi berupa menambah jenis pungutan Retribusi Daerah baru seperti Retribusi Penggantian Biaya Administrasi dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Balai Kesehatan Jiwa ”Kalawa Atei”, serta perubahan pada Perda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
h.           Untuk Lain-lain PAD yang Sah, intensifikasi dilakukan antara lain memperkuat penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga melalui koordinasi dengan unit terkait.
i.              Upaya ekstensifikasi juga dilakukan melalui proses legislasi Raperda di Bidang Pendapatan Daerah untuk memasukkan beberapa pungutan yang memungkinkan dipungut sebagai pungutan Provinsi.
j.             Peremajaan data potensi juga menjadi salah satu upaya ekstensifikasi untuk memperluas cakupan pajak/retribusi daerah pada satu sisi dan pada sisi lain Pemda juga melakukan penyesuaian tarif/dasar pengenaan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 
Sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun Anggaran 2007 realisasi secara keseluruhan Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp. 1 Trilyun lebih atau 107,56% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 997,9 Milyar lebih. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2006 yang lalu, jumlah realisasi ini secara nominal mengalami kenaikan.
 
Pada Tahun nggaran 2006 lalu realisasi penerimaan sampai dengan akhir Bulan Desember sebesar Rp. 889,4 Milyar lebih 107,65% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 826,2 Milyar lebih dan pada tahun ini terdapat kenaikan realisasi penerimaan sebesar Rp. 183,9 Milyar lebih atau 20,68% dari penerimaan pada tahun lalu.
 
Realisasi penerimaan daerah sepanjang tahun anggaran 2007, apabila dirinci lebih lanjut, terdiri dari realisasi PAD sebesar Rp. 273,2 Milyar lebih atau 106,25% dari target sebesar Rp. 257,1 Milyar lebih sedangkan untuk Dana Perimbangan terealisir sebesar Rp. 735,1 Milyar lebih atau 108,79% dari target sebesar Rp. 675,7 Milyar lebih.
 
Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah Sendiri sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp. 273,2 Milyar lebih atau 106,25% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 257,1 Milyar lebih.
Realisasi ini bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2006 yang lalu secara nominal lebih besar. Pada tahun lalu realisasi penerimaan PAD terealisir sebesar Rp. 215,7 Milyar lebih atau 114,17% dari target yang telah ditetapkan, sedangkan pada Tahun 2007 terdapat kenaikan realisasi penerimaan sebesar 26,65% dari penerimaan pada tahun lalu.
Apabila dicermati lebih lanjut terlihat bahwa dari 4 (empat) komponen PAD hanya Retribusi Daerah yang tidak dapat mencapai target yang ditetapkan sedangkan untuk Pajak Daerah, Bagi Hasil Laba Usaha Daerah dan Lain-lain PAD yang sah, keseluruhannya telah melampaui target yang ditetapkan.
Berikut ini penjelasan terperinci atas realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah sebagai berikut:
 
a.           Pajak Daerah
Realisasi penerimaan Pajak Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai sebesar Rp.    216 Milyar lebih atau 102,64 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 210,5 Milyar lebih. Pada tahun anggaran lalu, realisasi penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 177,7 Milyar lebih, dengan demikian maka periode tahun ini bila dilihat dari realisasi nominal mengalami kenaikan.
Kontribusi Sektor Pajak Daerah terhadap PAD pada tahun ini mencapai 79,07% dan terhadap total APBD kontribusinya mencapai 20,10%. Dari 7 (tujuh) macam Pajak Daerah yang ada, 3 (tiga) diantaranya tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu Pajak Kendaraan Di Atas Air/PKAA (79,26%), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/PPABT (12,51%) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBN KB (95,50%), sedangkan 4 (empat) jenis pajak lainnya dapat mencapai realisasi diatas 100% yaitu Pajak Kendaraan Bermotor/PKB (115,19%), Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air/BBNKAA (213,60%), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBB KB (101,37%) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan/PPAP (149,51%).
Adapun pajak daerah lainnya yaitu PKB, PBB KB dan PPAP menunjukkan kinerja yang cukup memadai, dimana tingkat pencapaian target ketiganya mencapai diatas 100%, sedangkan BBN KB walaupun secara nominal realisasinya cukup besar setelah PBB KB namun tingkat capaian targetnya masih sedikit dibawah target karena perkiraan objek yang diharapkan (berupa kendaraan baru/mutasi) tidak tercapai.
Meningkatnya peranan PBB KB sebagai salah satu pungutan yang memberikan kontribusi terbesar dalam Pajak Daerah disebabkan karena adanya kenaikan potensi pajak yang cukup signifikan dan terus dikembangkan antara lain masuknya sektor industri sebagai konsumen dari bahan bakar kendaraan bermotor disamping adanya upaya pemungutan yang intensif oleh pihak Pertamina sebagai penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sekaligus sebagai wajib pungut PBB KB atas pengguna bahan bakar kendaraan bermotor dimaksud.
Berbagai upaya untuk mengamankan target penerimaan PKB dan BBN KB antara lain dengan memperluas cakupan pajak pada obyek potensial tertentu yaitu kendaraan bermotor non KH dan Alat-alat Berat/besar melalui upaya sosialisasi pada beberapa wilayah kerja UPPD. Upaya lain yang dilakukan adalah melalui kebijakan keringanan dan pembebasan pajak serta proses pendataan potensi pada berbagai sektor/bidang yang melibatkan kerjasama dengan instansi terkait.
Upaya pengamanan target lainnya yang dilakukan sepanjang tahun adalah melalui pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap unit-unit pemungut di seluruh wilayah Kalteng untuk meminimalisir kebocoran hasil pungutan. Selain itu juga secara intensif dilakukan upaya pembinaan tertib administrasi pungutan untuk menjamin administrasi perpajakan telah sesuai dengan ketentuan berlaku.
b.          Retribusi Daerah
Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 17 Milyar lebih atau 71,16% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 23,9 Milyar lebih. Tingkat pencapaian target Retribusi Daerah ini jauh dari harapan karena dari 9 (sembilan) jenis Retribusi Daerah hanya satu jenis Retribusi yang dapat mencapai target yaitu Retribusi Pelayanan Laboratorium sedangkan 8 (delapan) lainnya tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
Realisasi penerimaan yang berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 69,41%, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebesar 64,32%, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar 96,22%, Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar 83,59%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisir 74,25%; Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebesar 82,36%; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 64,77%; dan Retribusi Perizinan Tertentu 98,74% dari target yang ditetapkan.
Penerimaan Retribusi Daerah sangat tergantung pada jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan, sehingga tercapainya target Retribusi Daerah pada tahun ini merupakan akibat dari berkurangnya objek Retribusi tersebut.
Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun lalu yaitu sebesar Rp. 17,5 Milyar lebih atau mencapai 138,23 % dari target yang ditetapkan.
 
c.           Bagian Laba Usaha Daerah
Penerimaan Bagian Laba Usaha Daerah yang terdiri dari penerimaan Bagian Laba yang berasal dari PT. Banama Tingang Makmur dan Bagian Laba yang berasal dari PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah yang telah ditargetkan sebesar Rp. 12,7 Milyar lebih dan realisasi mencapai 141,40% masing-masing terdiri dari penerimaan deviden PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp. 11 Milyar lebih dan penerimaan dari PD. Banama Tingang Makmur sebesar Rp. 800 Juta.
Realisasi penerimaan Bagi Hasil Laba Usaha Daerah ini secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 79,33% bila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun anggaran lalu. Peningkatan tersebut berasal dari hasil pembagian deviden PT. Bank Pembangunan Daerah yang meningkat 90,17% dibandingkan tahun lalu.
 
Realisasi Lain-lain PAD yang sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 berjumlah sebesar Rp 27,3 Milyar lebih atau 200,62 % dari target yang direncanakan sebesar Rp.13,6 Milyar lebih. Pada tahun lalu, realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 13,3 Milyar lebih sehingga tingkat pencapaian target pada tahun ini masih lebih besar dengan kenaikan sebesar 105,37%.
Penerimaan dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan terealisir sebesar 193,10%; Penerimaan Bunga Deposito 1.316,27 %; Jasa Giro 99,17%; Denda Keterlambatan Pekerjaan sebesar 99,35%; TP-TGR sebesar 405,57%; PT. Kalteng Pos 100,00%, Pendapatan Denda Retribusi sebesar 225,97% dan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar 216,96%.
Realisasi penerimaan Dana Perimbangan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2007 secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp.    735 Milyar lebih atau   108,79 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.   675,7 Milyar lebih.
 
Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2006 yang lalu, penerimaan Dana Perimbangan terealisir sebesar Rp. 673,7 Milyar lebih atau 105,72% sehingga pertumbuhan realisasinya mencapai 9.12% dibandingkan pada tahun lalu. Adapun penerimaan Dana Perimbangan ini terdiri dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA dan Dana Alokasi Umum (DAU).
 
Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2007 berjumlah sebesar Rp. 119,5 Milyar lebih atau    152,85 % dari target sebesar Rp. 78,2 Milyar lebih Pada pos ini terdapat tiga ayat penerimaan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Bagi Hasil Pajak Penghasilan.
 
Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan realisasinya mencapai 158,79%, Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasinya mencapai 53,61% dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan mencapai sebesar 95,38% dari target yang telah ditetapkan.
Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak ini sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 44,2 Milyar lebih atau    168,71% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 26,2 Milyar lebih.
Dari 4 (empat) jenis penerimaan pada pos ini realisasi masing-masing penerimaan yaitu dari Iuran Hak Penguasaan Hutan sebesar 0%, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar 138,88% dan Landrent sebesar 155,13% serta Iuran Eksplorasi/ Eksploitasi / Royalti sebesar 442,14%.
 
Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 telah tersalurkan secara keseluruhan sesuai target yang ditetapkan sebesar Rp. 571,2 Milyar lebih atau sebesar 100,00%.
 
Pada Tahun Anggaran 2007 untuk penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah berasal dari Dana Penyesuaian sebesar Rp. 65 Milyar yang terealisir 100,00%.
 
Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diuraikan tersebut di atas, maka prioritas dalam pengendalian anggaran belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 adalah sebagai berikut :
1.           Bahwa tujuan-tujuan pembangunan berupa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh semua SKPD, harus dirumuskan secara jelas dan terukur berdasarkan kriteria dan indikator kinerja yang akan dicapai.
2.           Seoptimal mungkin meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan di bidang belanja aparatur.
3.           Bahwa Anggaran belanja yang tersedia pada APBD lebih diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayan publik atau masyarakat secara langsung.
4.           Menghindari pemborosan anggaran belanja, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sangat diperlukan.
 
Berdasarkan prioritas belanja daerah diatas, maka dalam Tahun Anggaran 2007 upaya-upaya pokok belanja daerah adalah sebagai berikut :
a.           Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan berdasarkan prinsip-prinsip :
1)    Hemat, tidak mewah sesuai dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan
2)    Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program dan kegiatan dari tugas pokok dan fungsi masing-masing badan/dinas/lembaga/unit satuan perangkat kerja daerah.
3)    Keharusan untuk sedapat mungkin menggunakan kemampuan dan hasil produksi dalam negeri.
4)    Mengutamakan rekanan pengusaha golongan ekonomi lemah.
b.          Prioritas anggaran untuk program dan kegiatan dinas teknis yang bertanggungjawab atas pelayanan publik
c.           Melaksanakan tugas dengan semangat dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
 
Strategi anggaran belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian target kinerja berdasarkan sumber daya yang tersedia dan kondisi nyata perekonomian daerah, serta dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada kebijakan Pemerintah.
 
Pada Tahun 2007 Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan secara nasional sebagai berikut :
a.           Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan
b.           Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor
c.            Revitalisasi pertanian dan pedesaan
d.           Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
e.           Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi
f.             Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta mencegah munculnya konflik vertikal maupun horizontal
g.           Merehabilitasi dan merekonstruksi daerah yang terkena bencana alam.
 
Target Belanja yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007, sebagai berikut :
Pengelompokan belanja daerah menurut struktur terdiri dari :
 
1.          Kelompok Menurut Belanja
a)   Belanja Tidak Langsung
Pada kelompok Belanja Tidak Langsung telah dianggarkan sebesar Rp.383,2 Milyar lebih atau 34,77% dari total Anggaran Daerah.
Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 terealisasi sebesar Rp.332,6 Milyar lebih atau 86,77% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.50,6 Milyar lebih atau 13,23%.
Kelompok belanja tidak langsung dapat dijelaskan menurut kategori sebagai berikut :
1)    Belanja Pegawai
Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 179,8 Milyar lebih atau 46,93% dari total belanja tidak langsung. Sampai akhir dengan Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.166,9 Milyar lebih atau 92,78% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.12,9 Milyar lebih atau 7,22%.
2)    Belanja Bunga
Belanja Bunga pada Tahun Anggaran 2007 tidak dianggarkan.
3)    Belanja Subsidi
Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2007 tidak dianggarkan.
 
4)    Belanja Hibah
Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2007 tidak dianggarkan.
5)    Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.46,5 Milyar lebih atau 12,15% dari total belanja tidak langsung. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 terealisasikan sebesar Rp.41,6 Milyar lebih atau 89,45% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4,9 Milyar lebih atau 10,55%.
6)    Belanja Bagi Hasil Kab/Kota.
Belanja Bagi Hasil Kab/Kota dianggarkan sebesar Rp.110,9 Milyar lebih atau 28,94% dari total belanja tidak langsung. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp. 109,6 Milyar lebih atau 98,80% sehingga terdapat sisa sebesar Rp.1,3 Milyar lebih atau 1,20%.
7)    Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp. 13,4 Milyar lebih atau 3,52% dari total belanja tidak langsung. Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.13 Milyar lebih atau 97,51% sehingga terdapat sisa sebesar Rp.336 Juta lebih atau 2,49%.
8)    Belanja Tidak Tersangka
Belanja Tidak Tersangka dianggarkan sebesar Rp. 32,3 Milyar lebih atau 8,44% dari total belanja tidak langsung. Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.1,2 Milyar lebih atau 3,81% sehingga terdapat sisa sebesar Rp.31,1 Milyar lebih atau 96,19%.
b)   Belanja Langsung
Pada kelompok Belanja Langsung telah dianggarkan sebesar Rp.719 Milyar lebih atau 65,33% dari total Anggaran Daerah.
Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 terealisasikan sebesar Rp.646,1 Milyar lebih atau 89,86% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.72,8 Milyar lebih atau 10,14% dari total Anggaran Daerah.
Kelompok belanja langsung dapat dijelaskan berdasarkan kategori belanja sebagai berikut :
(1)             Belanja Pegawai
Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 53 Milyar lebih atau 7,38% dari total belanja langsung. Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.46,1 Milyar lebih atau 86,97% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.6,9 Milyar lebih atau 13,03%.
(2)             Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.198,2 Milyar lebih atau 27,57% dari total belanja langsung. Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.156,9 Milyar lebih atau 79,16% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.41 Milyar lebih atau 20,84%.
(3)             Belanja Modal
Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.467,7 Milyar lebih atau 65,04% dari total belanja langsung. Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.443 Milyar lebih atau 94,72% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.24,6 Milyar lebih atau 5,28%.
2.          Kelompok Menurut Jenis Belanja
a)         Belanja Operasional
Kelompok Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp.490,7 Milyar lebih atau 44,51% dari total Anggaran Daerah.
Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 terealisasi sebesar Rp.424,8 Milyar lebih atau 86,58% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.65,8 Milyar lebih atau 13,42%.
Kelompok ini dapat dijelaskan menurut kategori belanja operasional sebagai berikut :
(1)       Belanja Pegawai
Belanja Pegawai dalam kelompok belanja operasional dianggarkan sebesar Rp.232,8 Milyar lebih atau 47,45% dari total belanja operasional. Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.213 Milyar lebih atau 91,70% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.19,2 Milyar lebih atau 8,30% dari total belanja pegawai.
(2)       Belanja Barang
Belanja Barang dalam kelompok belanja operasional dianggarkan sebesar Rp.198,2 Milyar lebih atau 40,40% dari total belanja operasional. Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.156,9 Milyar lebih atau 79,16% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.41,3 Milyar lebih atau 20,84% dari total belanja barang
 
(3)       Belanja Bunga
Belanja Bunga dalam kelompok belanja operasional Tahun Anggaran 2007 tidak dianggarkan.
 
(4)       Belanja Subsidi
Belanja Subsidi dalam kelompok belanja operasional Tahun Anggaran 2007 tidak dianggarkan.
 
(5)       Belanja Hibah
Belanja Hibah dalam kelompok belanja operasional Tahun Anggaran 2007 tidak dianggarkan
 
(6)       Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial dalam kelompok belanja operasional dianggarkan sebesar Rp.46,5Milyar lebih atau 9,49% dari total belanja operasional. Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.41,6 Milyar lebih atau 89,49% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4,9 Milyar lebih atau 10,51% dari total belanja bantuan sosial.
(7)       Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Bantuan Keuangan dalam kelompok belanja operasional telah dianggarkan sebesar Rp.13,4 Milyar lebih atau 2,75% dari total belanja operasional. Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.13,1 Milyar lebih atau 97,51% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.336 Juta lebih atau 2,49% dari total belanja bantuan keuangan.
 
b)   Belanja Modal
Kelompok Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.467,6 Milyar lebih atau 42,42% dari total Anggaran Daerah.
Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 terealisasi sebesar Rp.443 Milyar lebih atau 94,72% dari total belanja modal sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.24,6 Milyar lebih atau 5,28% dari total belanja modal.
c)    Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp.32,8 Milyar lebih atau 29,36% dari total belanja tidak langsung. Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp. 1 Milyar lebih atau 3,81% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.31,1 Milyar lebih atau 96,19% dari total belanja tidak tersangka.
 
d)   Belanja Bagi Hasil (Transfer)
Belanja bagi hasil dianggarkan sebesar Rp.110,9 Milyar lebih atau 10,06% dari total belanja daerah. Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.109,6 Milyar lebih atau 98,80% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1,3 Milyar lebih atau 1,20% dari total belanja bagi hasil
Kelompok Belanja Bagi Hasil (Transfer) dapat dijelaskan menurut kategori belanja sebagai berikut :
(1)       Bagi Hasil PKB/BBN-KB
Pada Belanja Bagi Hasil PKB/BBN-KB dianggarkan sebesar Rp. 51,5 Milyar lebih atau 46,44% dari total anggaran belanja bagi hasil. Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.50,4 Milyar lebih atau 97,82% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1,1 Milyar lebih atau 2,18% dari total belanja bagi hasil pajak kab/kota.
(2)       Bagi PBB-KB
Pada Belanja Bagi PBB-KB dianggarkan sebesar Rp.59,2 Milyar lebih atau 53.36% dari total anggaran bagi hasil retribusi. Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp.59 Milyar lebih atau 99,75% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.147,3 Juta lebih atau 0,25% dari total belanja bagi hasil retribusi.
(3)       Bagi Hasil P3ABT dan AP
Pada Belanja Bagi Hasil P3ABT dan AP ke kab/kota dianggarkan sebesar Rp.205 juta lebih atau 0,18% dari total anggaran bagi hasil pendapatan lainnya ke Kab/Kota. Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 telah terealisasikan sebesar Rp. 144 Juta Lebih atau 70,44% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.60 Juta Lebih atau 29,56% dari total belanja bagi hasil pendapatan lainnya ke kab/kota.
 
 
 
D.    PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 
Untuk melihat anggaran dan realisasi ke 39 SKPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
 
Tabel Ringkasan Realisasi Belanja Daerah Menurut SKPD
Tahun Anggaran 2007

No
Urt
SKPD 
Anggaran
 (Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
Sisa
 (%)
1
2
3
4
5
6
1.
Dinas P dan K
     71.507.660.701,00
 68.914.774.709,00
       2.592.885.992,00
 96,37
2.
 
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
       5.571.859.179,00
   5.268.851.149,00
          303.008.030,00
 94,56
3.
Dinas Kesehatan
    25.152.909.690,00
 21.758.535.674,00
       3.394.374.016,00
 86,51
4.
RSUD Dr. Doris Sylvanus
     46.712.368.790,00
 44.198.940.703,00
        2.513.428.087,00
94,62
5.
Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
       4.439.475.514,00
 
   3.990.180.302,00
 
         449.295.212,00
 89,88
 
6.
Dinas Pekerjaan Umum
   331.781.249.000,00
313.428.288.910,00
      18.352.960.090,00
94,47
7.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
    16.817.096.629,00
 13.307.482.350,00
       3.509.614.279,00
 79,13
8.
Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi
18.783.290.105,00
18.024.369.522,00
          758.920.583,00
95,96
9.
BPPLHD
6.065.171.864,00
5.886.469.053,00
          178.702.811,00
97,05
10.
Dinas Kesejahteraan Sosial
      8.662.672.804,00
   8.061.553.592,00
          601.119.212,00
93,06
11.
Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang
2.074.345.614,00
2.032.066.842,00
            42.278.772,00
97,96
12.
Dinas Tenaga Kerja
      6.480.680.529,00
   6.026.679.952,00
          454.000.577,00
92,99
13.
Dinas Koperasi dan UKM
      5.328.192.328,00
   4.890.887.507,00
          437.304.821,00
 91,79
14.
BPMD
       6.603.271.842,00
 5.607.674.905,00
           995.596.937,00
84,92
15.
Museum Negeri "Balanga"
      3.938.310.387,00
    3.804.270.594,25
           134.039.792,75
96,60
16.
Badan Kepemudaan dan Keolahragaan
     13.653.480.551,00
 13.489.928.473,00
           163.552.078,00
98,80
17.
Badan Linmas Kesbang dan Polisi PP
6.100.117.211,00
5.562.314.939,00
          537.802.272,00
91,18
18.
DPRD Provinsi Kalteng
      9.636.879.300,00
   7.203.991.230,00
       2.432.888.070,00
74,75
19.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
       5.786.605.937,00
   4.758.048.484,00
       1.028.557.453,00
 82,23
20.
Sekretariat Daerah
   282.951.318.416,00
232.570.506.997,50
      50.380.811.418,50
82,19
21.
Sekretariat DPRD
    27.338.726.434,00
 17.356.785.264,00
       9.981.941.170,00
63,49
22.
BALITBANGDA
      3.986.891.678,00
    3.792.026.130,00
          194.865.548,00
 95,11
23.
BANWASDA
      7.748.032.185,00
   7.254.868.578,00
          493.163.607,00
93,63
24.
Kantor Penghubung di Jakarta
       2.650.220.506,00
    2.425.925.472,00
          224.295.034,00
91,54
25.
DISPENDA
     36.396.387.698,00
 31.718.709.642,00
        4.677.678.056,00
 87,15
26.
BANDIKLAT
       8.108.398.034,00
    7.507.542.125,00
           600.855.909,00
 92,59

 
 
 
 
 
 

No
Urt
SKPD
Anggaran
(Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
Sisa
(%)
1
2
3
4
5
6
27.
Badan Kepegawaian Daerah
      6.399.845.303,00
    4.567.385.516,00
      1.832.459.787,00
 71,37
28.
Badan Pemberdayaan Masyarakat
       6.430.071.634,00
  5.846.318.400,00
        583.753.234,00
 90,92
29.
Badan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Daerah
       7.089.439.468,00
    6.103.058.316,00
         986.381.152,00
 86,09
30.
Dinas Pertanian
    21.771.080.171,00
 19.070.535.343,00
      2.700.544.828,00
87,60
31.
Dinas Perkebunan
    14.334.611.468,00
 12.932.045.068,00
      1.402.566.400,00
 90,22
32.
Dinas Kehewanan
    12.745.998.675,00
 11.199.587.744,00
      1.546.410.931,00
 87,87
33.
Dinas Kehutanan
    20.047.369.536,00
 14.566.624.087,00
      5.480.745.449,00
 72,66
34.
Dinas Pertambangan dan Energi
       7.262.777.975,00
   6.911.178.220,00
         351.599.755,00
95,16
35.
Dinas Pariwisata dan Seni Budaya
       7.573.824.079,00
    7.131.590.573,00
         442.233.506,00
94,16
36.
Dinas Kelautan dan Perikanan
     11.742.129.552,00
 10.554.975.134,00
   1.187.154.418,00
 89,89
37.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
       8.880.939.269,00
    8.278.940.197,00
         601.999.072,00
 93,22
38.
UPTD. Balai Pengujian dan Sertifikasi Barang
       1.224.224.587,00
  1.172.520.640,00
           51.703.947,00
95,78
39.
Dinas Kependudukan dan Transmigrasi
     12.551.052.189,00
 11.596.352.429,94
         954.699.759,06
92,39
 
JUMLAH
1.102.328.974.832,00
978.772.784.766,69
 123.556.192.065,31
 88,79

 
APBD Tahun Anggaran 2007 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.102.328.974.832,00 untuk 39 SKPD dan UPTD.
Sampai akhir Tahun Anggaran 2007 direalisasikan sebesar Rp.978.772.784.766,69 atau 88,79% sehingga terdapat sisa sebesar Rp.123.556.192.065,31 atau 11,21% dari total APBD Tahun Anggaran 2007.
Dari realisasi tersebut digambarkan penyerapan Anggaran yang dapat dilaksanakan oleh tiap-tiap SKPD sebaliknya atas pelaksanaannya terlihat efisiensi anggaran 2007. Hal tersebut tidak terlepas dari keakurasian perencanaan kegiatan dari masing-masing SKPD.
Khusus untuk kegiatan proyek Multy Years atau Kontrak Tahun Jamak pada Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri 23 paket pekerjaan dengan sistem kontrak Multy Years, dilaksanakan berdasarkan persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan Nomor : 66 Tahun 2006 tanggal 30 Nopember 2006. Tujuan Proyek Multy Years tersebut untuk mendorong pembangunan secara sinergi dan bukan hanya sekedar muncul dari aparaturnya. Melainkan harus terjadi sinergitas dan kolektivitas dari tiap komponen masyarakat yang ada di dalamnya.
E. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Berkenaan dengan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2007 terdapat pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut : 
1.           Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah menerima Tugas Pembantuan dari Departemen Pertanian RI dengan alokasi dana sebesar Rp. 535 Juta lebih dengan realisasi anggaran sebesar sebesar 79%.
2.           Dinas Kehewanan Provinsi Kalimantan Tengah menerima Tugas Pembantuan dari Departemen Pertanian RI dengan alokasi dana sebesar Rp. 50 Juta dengan realisasi anggaran sebesar 99,90 %.
3.           Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menerima Tugas Pembantuan dari Departemen Kesehatan RI dengan alokasi dana sebesar Rp. 21,6 Milyar lebih dengan realisasi anggaran sebesar 66,71%.
4.           RSUD Dr. Dorris Silvanus Palangka Raya menerima Tugas Pembantuan dari Departemen Kesehatan RI dengan alokasi dana sebesar Rp. 14,5 Milyar lebih dengan realisasi dana 78,04%.
5.           Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menerima Tugas Pembantuan dari Departemen Kesehatan RI dengan alokasi dana sebesar Rp. 1 Milyar dengan realisasi anggaran sebesar 97,04%.
6.           Balai Kesehatan Jiwa kalawa Atei menerima Tugas Pembantuan dari Departemen Kesehatan RI dengan alokasi dana sebesar Rp. 1 Milyar dengan realisasi anggaran sebesar 87,21%.
7.           Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah menerima Tugas Pembantuan dari Departemen Tenaga Kerja RI dengan alokasi dana sebesar Rp. 19 Milyar lebih dengan realisasi anggaran sebesar 90, 21%.
8.           Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah menerima Tugas Pembantuan dari Departemen Kelautan dan Perikanan RI dengan alokasi dana sebesar Rp. 442 Juta dengan realisasi anggaran sebesar 93 %.
9.           Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menerima Tugas Pembantuan dari Departemen Pekerjaan Umum RI dengan alokasi dana sebesar Rp. 55,8 Milyar lebih dengan realisasi anggaran sebesar 99,77%.
Sedangkan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :
           1.      Kerjasama Antar Daerah
           2.      Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
           3.      Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah.
           4.      Pembinaan Batas Wilayah
           5.      Pencegahan Dan Penangulangan Bencana
           6.      Penghelolaan Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah
           7.      Penyelenggaraan Ketentaman Dan Ketertiban.
 
 
 
F. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN IPM
Selanjutnya akan kami sampaikan secara singkat hasil-hasil kinerja beberapa sektor yang merupakan prioritas pembangunan tahun 2007 yakni Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian berbasis kerakyatan, lingkungan hidup, dan sektor-sektor lainnya sebagai berikut:
1) Infrastruktur
a) Jalan Darat
Hasil-hasil pembangunan yang dicapai sampai dengan akhir tahun 2007 adalah sebagai berikut :
-         Dari total jalan nasional sepanjang 1.714,95 km terdapat kondisi mantap 64,74% dan kondisi tidak mantap 35,26%.
-         Selanjutnya dari 1.707,95 km jalan provinsi, terdapat 56,42% yang kondisinya mantap dan sisanya 43,58% masih belum mantap.
b) Bandar Udara
Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan fasilitas bandar udara di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2007 ini landasan pacu bandar udara Tjilik Riwut telah diperpanjang menjadi 2.600 m dan lebar 45 m, sehingga mampu didarati oleh pesawat berbadan lebar jenis Boeing 737-500 dan sejenisnya. Disamping itu juga fasilitas penumpang telah selesai dibangun Ruang Tunggu Utama (VIP Room) Isen Mulang demikian juga terminal penumpang umum telah selesai ditingkatkan pada tahun 2007 ini. Diharapkan bandara Tjilik Riwut dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menjadi bandara embarkasi haji. Selanjutnya beberapa bandar udara feeder juga telah ditingkatkan, seperti landasan pacu bandar udara Iskandar menjadi 1.850 m dengan lebar masih 30 meter serta landasan pacu bandara H. Asan menjadi 1850 m dan lebar 30 meter. Sehingga kedua bandara ini telah mampu didarati oleh pesawat boeing 737-200 secara terbatas.
c) Pelabuhan Laut
     Berbagai fasilitas pelabuhan laut terus ditingkatkan pembangunannya. Untuk tahun 2007 telah dilakukan lanjutan pekerjaan pelabuhan singgah di Bahaur Pulang Pisau dan diharapkan pada tahun 2009 sudah operasional. Selanjutnya Lanjutan Pembangunan Dermaga Kereng Bengkirai yang diharapkan akan selesai pada tahun 2010. Kemudian juga dilaksanakan lanjutan pembangunan dermaga penyeberangan di Kumai dengan rute Kumai - Kendal yang diharapkan selesai pada tahun 2009.
d) Pembangunan Jalan Rel Kereta Api
              Kita menyadari bahwa pembangunan jalan rel di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan pilihan yang ideal untuk pengangkutan sumber daya alam terutama batubara, hasil perkebunan dan hutan. Sampai dengan akhir 2007 telah dihasilkan dokumen-dokumen perencanaan berupa pra feasibility study dari berbagai pihak terkait dan segera dilakukan penyusunan dokumen detail engineering design.  
2) Pendidikan
Beberapa program/kegiatan telah dilaksanakan di sektor pendidikan yang hasilnya dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :
a) Angka Partisipasi Kasar (APK)
                   APK untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2007 adalah 107,16% yang mengalami peningkatan sebesar 0,05% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs APKnya pada tahun 2007 mencapai 68,50% yang mengalami peningkatan sebesar 0,30% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK APK pada tahun 2007 sebesar 58,13% atau mengalami kenaikan 1,05% dari tahun 2006.
b) Angka Partisipasi Murni (APM)
APM untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2007 adalah 95,28% yang mengalami peningkatan sebesar 0,21% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs APKnya pada tahun 2007 mencapai 67,41% yang mengalami peningkatan sebesar 0,51% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK APK pada tahun 2007 sebesar 56,99% atau mengalami kenaikan 2,1% dari tahun 2006.
3) Kesehatan
Beberapa program/kegiatan telah dilaksanakan di sektor pendidikan yang hasilnya dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :
Pada tahun 2007 angka harapan hidup penduduk Kalimantan Tengah telah mencapai 71,12 tahun, mengalami peningkatan dari 70,8 tahun pada tahun 2006. Pada tahun 2007 untuk dapat meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan ke daerah-daerah terpencil, telah diprogramkan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil. Disamping itu juga telah dilakukan penambahan sarana pelayanan kesehatan masyarakat berupa puskemas pembantu (Pustu) sebanyak 13 Pustu.
4) Perekonomian Berbasis Kerakyatan
Perekonomian Kalimantan Tengah masih didominasi oleh Sektor Pertanian. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Kalimantan Tengah pada tahun 2007 sebesar 34,29%. Sektor berikutnya yang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18,38% dan sektor jasa-jasa sebesar 11,71%. Dari 34,29% sumbangan dari sektor pertanian sub sektor perkebunan memberikan sumbangan 16,26%, sedangkan sub sektor kehutanan memberikan kontribusi hanya sebesar 2,95%.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada tahun 2007 sebesar 6,06%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 sebesar 5,84%. 
Kondisi ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2007 masih cukup stabil. Hal ini dapat dilihat dari hasil pertanian khususnya produksi beras yang masih surplus. Pada tahun 2007 Provinsi Kalimantan Tengah memproduksi beras sebanyak 329.071 ton, sedangkan kebutuhan beras pada tahun yang sama mencapai 283.829 ton, sehingga mengalami surplus sebesar 34.284 ton. Adapun Kabupaten yang telah mencapai surplus beras pada tahun 2007 adalah Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Barito Timur, Katingan dan Lamandau.
                   Selanjutnya realisasi penanaman modal sampai dengan akhir tahun 2007 untuk PMDN adalah sebesar 15,4 triliun rupiah sedangkan untuk PMA adalah sebesar US$ 4,05 juta.  
                   Prioritas pembangunan pada tahun 2007 adalah dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro poor, pro job dan pro growth). Upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2007 telah menghasilkan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,38% dari 13,42% pada tahun 2006. Demikian pula angka pengangguran mengalami penurunan dari 6,7% pada tahun 2006 menjadi 5,0% pada tahun 2007.
5) Lingkungan Hidup
          Berbagai program dan kegiatan dari berbagai SKPD telah dilakukan pada tahun 2007. Upaya-upaya tersebut telah menghasilkan perbaikan indikator di bidang Lingkungan hidup. Kita patut bersyukur bahwa pada tahun 2007 Provinsi Kalimantan Tengah relatif tidak mengalami kabut asap sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Beberapa indikator seperti penurunan jumlah titik panas yang sangat signifikan pada tahun 2007 yakni tertinggi sebesar 2.962 titik panas, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang tertinggi mencapai 17.551 titik panas. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya kerjasama dari berbagai pihak terutama masyarakat luas.
          Salah satu program yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 yang lalu adalah program pencegahan, penanggulangan dan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan, lahan dan pekarangan. Program ini tersebar di berbagai SKPD baik lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. 
          Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang merupakan penjumlahan (kumulatif) dari berbagai indikator pada berbagai sektor yakni pendidikan, kesehatan dan perekonomian. IPM Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaporkan pada tahun 2007 oleh BPS mencapai nilai 73,4 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 71,6 dan menduduki peringkat ke lima nasional.
G. PENUTUP
Demikian beberapa hal yang kami sampaikan dalam Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2007. Kami menghargai kerjasama dan partisipasi dari seluruh Masyarakat, Anggota Dewan yang terhormat, serta segenap stakeholder sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan diberbagai  sektor. Semoga kedepan akan semakin memotivasi dan menyempurnakan kembali kinerja Pemerintah Daerah pada tahun-tahun mendatang.
          Sekian dan terima kasih.
          Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
 
 
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan RTA. Milono Km. 01 Palangka Raya 7111

 
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
 
 
 Komentar Pembaca
 

Komentar menunjukkan dedikasi kita...
 
 
 
 
Kembali ke Biro Administrasi Pemerintahan Umum
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2073 ]
Total Pengunjung: [ 19785646 ] /  Pemakai online:  0  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,093750] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::