Anda di ->Depan : Berita : Gubernur Kalteng Adukan Keberatannya tentang Hasil Tim Terpadu ke Komisi IV DPR RI
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 Gubernur Kalteng Adukan Keberatannya tentang Hasil Tim Terpadu ke Komisi IV DPR RI
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

  • Penulis: Handrini
  • Di kirim oleh: handrini
  • diserahkan: 10/20/2008 12:16:46 PM
  • Peremajaan terakhir: 28/08/2009 7:42:56
  • Di baca: 2998 kali
  • Jenis_isi: text/html (22080 Bytes = 0 * 1 MB + 22080 Bytes)
  • Bertempat di: Berita

<LINK rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cclient3%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C04%5Cclip_filelist.xml" />Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang yang didampingi 13 (tiga belas) Bupati dan 1 (satu) Walikota se Kalimantan tengah, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Unsur Muspida Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi   dan Pimpinan DPRD  mengadukan keberatannya akan hasil kajian Tim Terpadu terkait rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah kepada Komisi IV DPRRI, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), senin (24/08) di gedung DPR RI.

Pada pemaparannya Gubernur Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa salah satu rekomendasi yang disampaikan Tim Terpadu kepada Menteri Kehutanan adalah sebelum ada keputusan Menteri Kehutanan terhadap hasil rekomendasi Tim Terpadu ini,  status dan fungsi kawasan hutan tetap mengacu pada TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan)up-date.

“ Padahal dalam TGHK up-date, kawasan hutan Kalimantan Tengah adalah 91 %, sedang kawasan non hutan adalah 9 %. Bagaimana mungkin hanya 9 % wilayah diperuntukkan 2 juta lebih rakyat Kalimantan Tengah ? Kami menjadi penjaga hutan semua. Bahkan jika mengacu pada TGHK up-date, kantor Gubernur adalah hutan produksi, “ jelas Gubernur Kalimantan Tengah.

Dalam rekomendasi lainnya, Tim Terpadu menyatakan, terhadap penunjukan dan atau perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan hasil tata batas kawasan hutan dinyatakan tetap berlaku.

Gubernur Kalimantan Tengah menilai kebijakan tersebut cenderung bersifat sentralistis sesuai dengan nafas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Karena itu secara tegas kami akan hadapi segala resikonya sesuai dengan hukum yang berlaku untuk tidak menerima hasil Tim Terpadu, “ tegas Teras Narang.

Menurut Gubernur Kalimantan Tengah jika dia membiarkan hal ini terjadi, berdosa saya sebagai pemimpin.

“Karena terkait masalah hutan ini, rakyat Kalimantan Tengah sudah cukup dizolimi. Bagaimana kami bisa mentolelir? Untuk mengambil kayu guna membangun rumah ibadah saja kami harus mendapat ijin dari gedung Manggala Wana Bakti ,” kata Gubernur Kalteng.

Terhadap keberatan yang disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut, akhirnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Ketua Komisi IV H.Z. Arifin Junaidi menyatakan bahwa Komisi IV mempertimbangkan substansi yang tidak dapat diterima oleh gubernur Kalimantan Tengah terhadap hasil kajian Tim Terpadu.

Dalam butir kersimpulan/keputusan RDP lainnya, Komisi IV DPR RI ini juga memutuskan bahwa Komisi IV DPR RI menerima usulan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tentang usulan alih fungsi kawasan hutan dalam Revisi RTRWP Kalimantan Tengah untuk dijadikan bahan pertimbangan pokok dalam revisi RTRWP Kalimantan Tengah.

Komisi IV DPR RI akan memproses usulan alih fungsi kawasan hutan dalam Revisi RTRWP Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian tidak terpisahkan dari kepentingan nasional.

Efek Domino

Sejumlah anggota Komisi IV DPR RI menyatakan dukungannya terhadap keberatan yang diajukan Gubernur Kalimantan Tengah terhadap hasil kajian Tim Terpadu. Dukungan antara lain disampaikan oleh Hifnie Syarkawie (FPPP) yang juga merupakan anggota DPR RI dari dapil Kalimantan Timur, Jacobus Mayong Padang (FPDIP), Rusnain Yahya (FPPP) yang merupakan anggota DPR RI dari Kalimantan Tengah dan Maruhal Silalahi (F PD) yang meskipun dari dapil Sumatera Utara, namun Maruhal yang pernah tinggal lama di Kalimantan Tengah mengaku memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah.

Dikatakan Hifnie, permasalahan kehutanan tidak hanya dialami oleh Kalimantan Tengah, namun juga dialami oleh Kalimantan Timur. Menurutnya jika Departemen Kehutanan yang memiliki kewajiban untuk menghutankan kembali hutan yang telah berubah menjadi lahan kosong tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka daripada lahan kosong tersebut tidak berguna, sebaiknya diserahkankepada pemerintah daerah untuk memanfaatkannya guna kepentingan rakyat.

Sedang Masduki Baidlowi menyarankan agar permasalahan ini dikaji dengan mendalam, tidak terburu-buru agar tidak salah dalam langkah awal. Masduki mengkharatirkan permasalahan yang timbul untuk Kalimantan Tengah dapat menimbulkan efek domino..

“Saya khawatir ini dapat menimbulkan efek domino. Setelah Kalimantan Tengah, nanti terus berlanjut ke Kalimantan Timur. Ini sangat berbahay untuk rakyat. Karena itu kami sangat berterima kasih kepada Gunernur Kalimantan Tengah karena sudah diingatkan. Karena itu akan dilakukan pendalaman sebelum mengambil keputusan. Satu sisi kita juga harus pro terhadapUndang-Undang tentang kelestarian hutan, namun di lain sisi itu tidak berarti kita harus menyusahkan rakyat, “ kata Masduki.

Sementara itu dari meja pimpinan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Suswono mempertanyakan sejauhmana keterlibatan beberapa anggota Tim Terpadu yang merupakan unsure-unsur dari Kalimantan Tengah.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah menjelaskan bahwa keberadaan beberapa pejabat terkait dan unsure akademisi dari Kalimantan Tengah hanya dimaksudkan untuk membantu memberikan data-data yang dibutuhkan Tim Terpadu. “Tapi wewenang untuk mengambil keputusan sepenuhnya berada di tangan Guberunur, “ tegas Teras Narang.

Tidak Mungkin Dilaksanakan

      Dalam paparannya secara jelas Gubernur Kalteng mengkritisi hasil kajian Tim Terpadu. Diantaranya Hasil Kajian Poin IC yang menyatanan bahwa terhadap perusahaan perkebunan yang berada dalam kawasan hutan dengan fungsi HP sesuai dengan hasil paduserasi (usulan) yang telah melakukan penanaman sampai dengan akhir Maret 2009, perusahaan perkebunan dapat menempuh prosedur tukar menukar atau relokasi fungsi kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan areal pengganti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan  No. 292/Kpts-II/ maka harus membayar ganti rugi tegakan yang hilang dari areal kawasan hutan yang telah dibuka dan melakukan reboisasi terhadap lokasi yang diusulkan menjadi areal pengganti yang kondisinya tidak berhutan.

“Saran/rekomendasi Tim Terpadu ini adalah rekomendasi yang sangat tidak mungkin sesuai kaidah-kaidah hukum untuk dilaksanakan, karena proses Tukar Menukar Kawasan Hutan ini dilakukan dengan cara menukar Kawasan HP dengan Kawasan HPK atau dengan APL. Padahal berdasarkan hasil Paduserasi oleh Tim Terpadu arahan Kawasan HPK hampir seluruhnya sudah dibebani hak/perizinan perkebunan dan arahan untuk APL hanya pada kawasan yang sudah ada permukiman penduduk termasuk areal transmigrasi yang sudah ditempati, “ jelas Teras Narang.

Gubernur Kalimantan Tengah juga menegaskan perlu diupayakan terobosan yang dapat berfungsi sebagai payung hukum untuk menyelesaikan secara arif dan bijaksana atas semua permasalahan kehutanan yang ada.  Menurut Teras, setidaknya UU No.41 Tahun 1999 mengamanatkan adanya 16 Peraturan Pemerintah, namun hingga kini hanya ada 5 Peraturan Pemerintah. Tidak adanya payung hukum tersebut, lanjut Teras, telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan.

Pada RDP yang dihadiri 29 dari 48 Anggota Komisi IV DPR RI tersebut, Gubernur Kalteng yang pernah menjadi Ketua Komisi Bidang Hukum di DPR RI Periode 1999 s.d. 2004 ini mengkritisi inkonsistensi peraturan perundangan di bidang Kehutanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UU No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Karena itu Gubernur Kalteng berharap dapat dilakukan legal audit terhadap Departemen Kehutanan demi menjaga terciptanya clean and good governance. “Sebab jangan-jangan ke depan ada surat keputusan eselon I dan II yang mencabut SK Menteri, “ seloroh Teras Narang.

Pada RDP yang dihadiri segenap Muspida Kalimantan Tengah itu, Gubernur Teras Narang juga menunjukkan kepiawaiannya dalam rapat, diantaranya di awal rapat Gubernur Kalteng meminta agar rapat yang semula audiensi dijadikan Rapat Dengar Pendapat berdasarkan Ketentuan yang ada dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 77 dan Pasal 93. Di akhir RPD, Gubernur Teras Narang turut merumuskan butir kesimpulan RDP. “Beginilah kalau Gubernur yang diundang dulunya tukang bikin keputusan rapat, “ komentar Ketua Komisi IV DPR RI Arifin Junaidi ketika forum RDP menerima rumusan butir kesimpulan yang diusulkan Teras Narang.

 

 

 
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
  - LAKIP 2013
 
 
 Komentar Pembaca
 

  Rencana Tata Ruang Gagal Disyahkan DPR RI by admin @ October, 08 2009 09:45 [balas komentar] [lapor]

RTRWP Kalteng gagal disyahkan oleh DPR RI sesuai jadwal September 2009. Poblem perbedaan prinsipil dl luas kawasan hutan & non hutan antar versi Tim terpadu / Nasional dgn Pemrpov. Kalteng..

 
 
 
 
Kembali ke Berita
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2062 ]
Total Pengunjung: [ 19764965 ] /  Pemakai online:  0  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,046875] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::