Anda di ->Depan : Pusat Artikel : BIRO : Biro Administrasi Pemerintahan Umum : SURAT GUB KALTENG
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 SURAT GUB KALTENG
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

 
                                                                                                                      Palangka Raya, 27 September 2007
 
Nomor        :   140/1535/Tapra                                                                  Kepada
Sifat             :   Penting                                                                         Yth. Bupati/Walikota
Lampiran   :   --                                                                                            se-Kalimantan Tengah
Perihal        :   Pemantapan Penyelenggaraan                   
                         Pemerintah Desa                                         
                                                                                    
                                                                               
          Dengan hormat kami sampaikan bahwa sejalan dengan telah ditetapkannya PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (sebagai tindak lanjut UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) serta PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) Menjadi PNS, Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, agar Pemerintah Desa dapat lebih efektif dalam menyelengarakan pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat
          Sehubungan dengan itu, diharapkan perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:
1.   Melakukan pembinaan dan pengawasan secara cermat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 UU. Nomor 32 Tahun 2004 serta Pasal 100 dan Pasal 101 PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
2.   Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai Desa, materi Rancangan Peraturan Daerah harus dibahas melalui konsultasi/diskusi publik dengan masyarakat, jajaran Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa, agar aspirasi masyarakat dapat ditampung dan ditetapkan menjadi materi Peraturan Daerah. Pengaturan dimaksud dapat berpedoman pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/226/SJ tanggal 10 Pebruari 2006 perihal Penetapan Peraturan Daerah Sebagai Implementasi PP. Nomor 72 Tahun 2005 dan PP. Nomor 73 Tahun 2005.
3.   Sementara Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan PP. Nomor 72 Tahun 2005 yang merupakan pengganti Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa belum ditetapkan, pengaturan tentang Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya agar berpedoman pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/2242/SJ tanggal 6 September 2005 perihal Penjelasan tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Pengisian Sekretaris Desa, dan Penetapan Anggota dan Pimpinan Badan permusyawaratan Desa, dan bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya dapat ditunjuk oleh Bupati/Walikota menjadi Penjabat Kepala Desa bersamaan dengan penetapan keputusan pemberhentiannya sebagai Kepala Desa sampai ditetapkannya Kepala Desa definitif (paling lama 6 bulan).
4.   Mengupayakan peningkatan dan pemantapan sumber-sumber keuangan Desa melalui penetapan kebijakan Alokasi Dana Desa, dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, yakni: (a) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai, diperuntukan bagi desa paling sedikit 10 %; (b) bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota diperuntukan sebesar 10% bagi desa; dan (c) bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota untuk Desa sesuai kebijakan daerah masing-masing.
5.   Pengaturan mengenai pengisian Sekretaris Desa dari pegawai negeri sipil yang akan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Walikota, terlebih dahulu dilakukan konsultasi tentang nama-nama calon Sekretaris Desa untuk mendapat persetujuan Kepala Desa, agar tercipta keharmonisan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa.
6.  Pengisian Sekretaris Desa dari pegawai negeri sipil yang akan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah agar berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa (Sekdes) Menjadi PNS.
7.   Sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf o PP. Nomor 72 Tahun 2005, maka Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk mengalokasikan biaya kegiatan pemilihan Kepala Desa di dalam APBD, khususnya berkenaan dengan biaya administrasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
8.   Sebelum diterapkannya ketentuan Pasal 27 ayat (3) PP. Nomor 72 Tahun 2005 yang mengatur tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota, diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghasilan tetap yang layak bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai perkembangan tingkat kebutuhan masyarakat setempat dan kemampuan keuangan daerah.
9.   Dalam hal adanya kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam membangun prasarana umum atau program terkait lainnya di kawasan perdesaan, dalam proses pengelolaannya harus mengikutsertakan Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa, serta mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Pengaturan tentang hal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 215 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 88 PP. Nomor 72 Tahun 2005.
          Demikian untuk menjadi perhatian, dan melaporkan perkembangan pelaksanaannya kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
 
 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 
TTD
 
A. TERAS NARANG, SH
 
Tembusan :
1.    Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di – Jakarta
2.    Yth. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
3.    Yth. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah
 
 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari Yuli
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
 
 
 Komentar Pembaca
 

Komentar menunjukkan dedikasi kita...
 
 
 
 
Kembali ke Biro Administrasi Pemerintahan Umum
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2096 ]
Total Pengunjung: [ 19844084 ] /  Pemakai online:  2  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,093750] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::