Anda di ->Depan : Pusat Artikel : DINAS : Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika : PENYULUHAN / SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERHUBUNGAN LAUT
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 PENYULUHAN / SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERHUBUNGAN LAUT
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa disektor perhubungan laut di provinsi kalimantan tengah, pada tanggal 17 juli 2009 telah melakukan kegiatan penyuluhan / sosialisasi aturan Perundang – undangan perhubungan laut yang dititikberatkan pada prosedur pengurusan perijinan terminal khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), yang mana kegiatan tersebut diikuti oleh peserta :
 
1.     Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah
2.     Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab/Kota Se Kalimantan Tengah
3.     Adpel/Kanpel Se Kalimantan Tengah
4.     Para Penyedia / Pengguna Jasa
 
Sebagai narasumber dalam Penyuluhan / sosialisasi peraturan Perundang-undangan perhubungan laut tersebut terdiri dari :
 
1.     Direktorat Pelabuhan dan Pengembangan Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Laut RI.
2.     Bagian Hukum Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Laut RI.
3.     Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
4.     Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 
Dengan materi kegiatan Penyebaran dan Pengenalan Tentang“ PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERHUBUNGAN LAUT”.
 
1.     Undang – Undang no. 17 Tahun 2008. Tanggal 7 mei 2008 Tentang Pelayaran (lembaran Negara RI Nomor 4849).
2.     Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007. Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat – Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota ( Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI no. 4737).
3.     Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 
Pelaksanaan sosialisasi tersebut untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan Sumber Daya Manusia bagi para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota, ADPEL/KANPEL se Kalteng dan Mitra – mitra kerja usaha terhadap Peraturan Perundang – undangan di bidang Perhubungan Laut Khususnya UU. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. ”Dengan Tujuan untuk menyatukan / Persamaan PERSEPSI mengenai Peraturan Perundang – undangan dibidang Perhubungan Laut, sehingga tidak terjadi benturan dilapangan dalam pelaksanaan, para petugas dilapangan saat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga yang diharapkan kedepan dapat meningkatkan pelayanan jasa transportasi khususnya transportasi laut bisa tertib, aman dan nyaman, tepat waktu, bersih, sesuai yang diharapkan mengacu kepada aturan yang berlaku.
 
Demikian harapan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika provinsi Kalimantan Tengah Drs. Rigumi, MsTr yang dibacakan oleh Kepala Bidang Transportasi Laut Ir. Salim.
 
  
 
A.    PROSES PENGOPERASIAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN KHUSUS
 
-         Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran ;
 
-         Terminal khusus yang sudah tidak moperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan dapat diserahkan kepada Pemerintah atau dikembalikan  seperti keadaan semula atau diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain atau menjadi pelabuhan.
 
B.    PROSEDUR PENGAJUAN IZIN TERMINAL KHUSUS
 
1.     izin Penetapan Lokasi
Persyaratan :
 
a.     Administrasi
-     Surat permohonan
-     Surat izin usaha pokok
-     Akte Perusahaan
-     NPWP
-     Rekomendasi Gubernur dan Bupati atau Walikota
-     Rekomendasi Kakanpel
-     Study Kelayakan
 
b. Teknis
-       Gambar peta lokasi
-       Hasil survey (hidrooceanografi)
-       Mapping (pemataan)
-       Surat pernyataan titik koordinat tidak bermasalah
 
2.     Izin Pembangunan
Persyaratan :
a.     Adiminitrasi
-     Surat permohonan
-     Data perusahaan :
·        Akte Perusahaan
·        Copy NPWP
·        Copy Izin usaha Pokok
-         Copy bukti penguasaan tanah 
-         Ringkasan Rencana Kegiatan (RRK)
-         Pesertujuan Penetapan Lokasi
-         Rekomendasi Kakanpel
b. Teknis
-     Rencana induk pelsus
-     Rencana bangun
-     Hasil survey pelsus
-     Hasil Kajian Keselamatan Pelayaran
-     Batas-batas wilayah daratan
-   Study lingkungan hidup
 
3.     Izin Pengoperasian
Persyaratan :
-         Surat permohonan
-         Copy persetujuan izin pembangunan
-         Rekomendasi pejabat Pengsi Keselamatan Pelayaran
-         Sistem dan prosedur pelayanan
-         SDM dibidang Teknis pengoperasian pelsus
-         Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
 
 
 
C.    IZIN PENGELOLAAN TUKS
Persyaratan :
 

-         Surat permohonan
-         Akte pendirian perusahaan
-         NPWP
-         Izin usaha pokok
-         Bukti penguasaan tanah
-         Ringkasan rencana kegiatan
-         Bukti ikatan kerjasama dengan pelabuhan terdekat
-         Rekomendasi kakanpel
-         Gambar letak lokasi 1 : 5000
-         Gambar tata letak dermaga    1 : 1000
-         Gambar dan perhitungan konstruksi
-         Berita acara hasil penilikan lokasi
-         Study lingkungan yang disahkan pejabat
 

 
 
 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari Ati
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
 
 
 Komentar Pembaca
 

Komentar menunjukkan dedikasi kita...
 
 
 
 
Kembali ke Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2073 ]
Total Pengunjung: [ 19784759 ] /  Pemakai online:  1  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,078125] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::