Anda di ->Depan : Pusat Artikel : BADAN : Badan Kesbang, Politik & Perlindungan Masyarakat : URAIAN TUGAS
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 URAIAN TUGAS
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIKDAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Yos Sudarso Nomor 008 Telp. (0536) 3221177 - 3221792 - Fax. (0536) 3221644
PALANGKA RAYA 73111
==============================================================
 
 
PERATURAN KEPALA BADAN  KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 
NOMOR : 566 TAHUN 2008
 
 
TENTANG
 
 
 URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 
 
KEPALA BADAN  KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
 
 
Menimbang       :    a.   Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu ditetapkan Uraian Tugas pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah ;
 
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dengan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.
 
 
Mengingat         :    1.   Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622 ) ;
                              2.   Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3.    Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan   Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9.    Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.
 
Dengan Persetujuan  :  Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 061/273/Org Tanggal 11 September 2008.
 
 
 
 
 
 
M E M U T U S K A N  :
 

Menetapkan :
PERATURAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG  URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

 
 
BAB I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 1
 
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
1.    Kepala Badan ;
2.    Sekretariat, membawahkan :
a)   Kepala Sub Bagian Penyusunan Program ;
b)   Kepala Sub Bagian Keuangan ;
c)   Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
3.   Bidang terdiri dari :
a. Kepala Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa, membawahkan :
1)   Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran;
2)   Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa;  
b.Kepala Bidang Kewaspadaan, membawahkan :
1)   Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang  Asing ;
2)   Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam ;
c.Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahkan : 
1)    Kepala Sub Bidang Politik dan Pemilu ;
2)    Kepala Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat ; 
d. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas), membawahkan :   
1)   Kepala Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan ;  
2)   Kepala Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat ;  
4.   Kelompok Jabatan Fungsional;
 
 
BAB II
IHKTISAR JABATAN DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Badan
 Pasal 2
 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai ikhtisar jabatan membina, mengoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tatakerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Kesbang, Politik dan Linmas.
 
Pasal 3
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka uraian tugas sebagai berikut :
(1)    Merencanakan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dan acuan dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)    Menyusun dan mengoordinasikan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
(3)    Merumuskan rencana strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah ;
(4)    Mengoordinasikan, memberi petunjuk/mengarahkan rencana program dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
(5)    Mengoordinasikan, memberi petunjuk/mengarahkandan mengawasi operasional kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;  
(6)    Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(7)    Memberikan pembinaankepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
(8)    Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah baik secara tertulis maupun lisan tentang pelaksanaan tugas di bidang Kesbang, Politik dan Linmas sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ;
(9)    Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah ;
(10)Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah untuk bahan kebijakan selanjutnya.
 
Bagian Kedua
Sekretaris Badan
Pasal 4
 
Sekretaris mempunyai ikhtisar jabatan mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis  jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Kesbang,Politik dan Linmas.
 
Pasal 5
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka uraian tugas sebagai berikut :
(1)    Merencanakan kegiatan pada Sekretariat sebagai pedoman dan acuan dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan urusan pelayanan administratif, perencanaan program, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tanggaBadan Kesbang, Politik dan Linmas ;
(3)    Mengoordinasikan, membina, memberi petunjuk, merencanakan  dan mengelola urusan pelayanan administratif, perencanaan program, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga Badan Kesbang, Politik dan Linmas untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
(4)    Membagi Tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar ;
(5)    Memberi petunjuk secara teknis operasional kepada bawahannya di lingkungan Sekretariat secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
(6)    Mengatur pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Kesbang, Politik dan Linmas ;
(7)    Mengoordinasikan rencana program, kegiatan dan anggaran serta pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Kesbang, Politik dan Linmas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja ;
(8)    Melaksanakan analisis jabatan terhadap pegawai Badan Kesbang, Politik dan Linmas guna menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Kepala Badan untuk mengambil dan menetapkan keputusan selanjutnya ;
 
(9)    Mengatur, memeriksa, mengontrol mengevaluasi kinerja Pegawai di lingkungan Badan Kesbang, Politik dan Linmas dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan pegawai untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(10)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan ;
(11)Melaporkan kepada Kepala Badan mengenai hasil pembinaan dan evaluasi  kinerja pegawai dan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran yang telah dilakukan.
 
Paragraf 1
Sub Bagian Penyusunan Program
Pasal 6
 
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai ikhtisar jabatan menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan program, kegiatan dan anggaran,  menyusun hasil pemantauan, penelitian dan pengembangan, menyusun laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan, menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan yang berhubungan dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta dokumentasi.
 
Pasal 7
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka uraian tugas sebagai berikut :
 
(1)    Merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Penyusunan Program sebagai pedoman dan acuan dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)    Merencanakan, menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan program, kegiatan dan anggaran Badan Kesbang, Politik dan Linmas ;
(3)    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan urusan penyusunan program ;
(4)    Menyusun hasil pemantauan, penelitian, evaluasi dan pengembangan terhadap program, kegiatan dan anggaran Badan Kesbang, Politik dan Linmas yang telah direncanakan ;
(5)    Mengumpulkan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dari Bidang-Bidang untuk diolah menjadi laporan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas ;
(6)    Menyiapkan dan menyusun rancangan peraturan serta perbaikan/revisi dari peraturan yang berhubungan dengan Badan Kesbang, Politik dan Linmas serta dokumentasi ;
(7)    Membagi Tugas kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar ;
(8)    Memberi petunjuk dan membimbing secara teknis operasional kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik  secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
(9)    Mengecek, memantau, mengontrol dan mengevaluasi kinerja staf/bawahannya di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(10)Membuat laporan dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan program sebagai bahan masukan, pertimbangan dan tindak lanjut Kepala Badan ;
(11)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris.
.
 
 
 
 
Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 8
 
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai ikhtisar jabatan menyusun rencana anggaran danperubahan anggaran, melaksanakan penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan.
 
Pasal 9
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka uraian tugas sebagai berikut :
 
(1)    Merencanakan kegiatan pada Sub Bagian keuangan sebagai pedoman dan acuan dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)    Merencanakan anggaran belanja pada Badan Kesbang, Politik dan Linmas.
(3)    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan urusan keuangan ;
(4)    Mencermati DPA dan DIPA dan melakukan koordinasi dengan Bidang-bidang untuk rencana perubahan anggaran berjalan ;
(5)    Melaksanakan penatausahaan keuangan ;
(6)    Membuat laporan keuangan Badan Kesbang, Politik dan Linmas ;
(7)    Membagi Tugas kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bagian Keuangan  sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar ;
(8)    Memberi petunjuk dan membimbing secara teknis operasional kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bagian Keuangan baik secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
(9)    Mengecek, memantau, mengontrol, meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf/bawahannya di lingkungan Sub Bagian Keuangan  untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(10)Membuat laporan dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan urusan keuangan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan tindak lanjut Kepala Badan ;
(11)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris.
 
 
Paragraf 3
Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
Pasal 10
 
Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai ikhtisar jabatan melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan humas, organisasi dan tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.
 
 
Pasal 11
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka uraian tugas sebagai berikut :
 
(1)    Merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian sebagai pedoman dan acuan dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)    Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan humas, organisasi dan tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan ;
 
(3)    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan humas, organisasi dan tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan ;
(4)    Membagi Tugas kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar ;
(5)    Memberi petunjuk dan membimbing secara teknis operasional kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;.
(6)    Mengecek, memantau, mengontrol, meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf/bawahannya di lingkungan Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(7)    Membuat laporan dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan urusan kepegawaian, perlengkapan baik sarana maupun prasarana, rumah tangga dan administrasi perkantoran sebagai bahan masukan, pertimbangan dan tindak lanjut Kepala Badan ;
(8)    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris.
 
 
Bagian Ketiga
Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa
Pasal 12
 
Kepala Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa mempunyai ikhtisar jabatan menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran, bela negara dan ketahanan ideologi bangsa.
 
Pasal 13
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka uraian tugas sebagai berikut :
 
(1)    Merencanakan kegiatan pada Bidang Ketahanan Ideologi Bangsasebagai pedoman dan acuan dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)    Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja ;
(3)    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan wawasan kebangsaan, pembauran, bela negara dan ketahanan ideologi bangsa ;
(4)    Mengatur penyiapan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran, bela negara dan ketahanan ideologi bangsa ;
(5)    Melaksanakan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi program dan kegiatan Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa ;
(6)    Memberi petunjuk dan membina secara teknis operasional kepada Kepala Sub Bidang dan staf/bawahannya di lingkungan Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
(7)    Membagi Tugas kepada Kepala Sub Bidang dan staf/bawahannya di lingkungan Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan   lancar ;
(8)    Mengatur / memeriksa / mengoreksi / mengontrol dan mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan staf/bawahan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(9)    Mengevaluasi kinerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa serta mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa ;
(10)Melaporkan kepada Kepala Badan mengenai hasil evaluasi terhadap kinerja Kepala Sub Bidang serta staf / bawahannya dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan ;
(11)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
 
 
Paragraf  1
Sub BIdang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran
Pasal 14
 
Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran mempunyai ikhtisar jabatan mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
 
Pasal 15
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka uraian tugas sebagai berikut :
 
(1)       Merencanakan kegiatan pada Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran sebagai pedoman dan acuan bagi Kepala Bidang dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)       Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa sebagai pedoman Kepala Bidang untuk menyiapkan perumusan kebijakan ;
(3)       Melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan petunjuk teknis operasional dari Kepala Bidang ;
(4)       Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa ;
(5)       Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa ;
(6)       Memberi petunjuk dan membimbing secara teknis operasional kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran baik secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
(7)       Membagi Tugas kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar ;
(8)       Mengecek, memantau, mengontrol, meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(9)       Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran kepada Kepala Bidang sebagai bahan evaluasi ;
(10)    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
 
 
Paragraf 2
Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa
Pasal 16
 
Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa mempunyai ikhtisar jabatan mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan bela negara dan ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya.
 
Pasal 17
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 , maka uraian tugas sebagai berikut :
 
(1)       Merencanakan kegiatan pada Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa sebagai pedoman dan acuan bagi Kepala Bidang dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)       Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan bela negara dan ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya sebagai pedoman Kepala Bidang untuk menyiapkan perumusan kebijakan ;
(3)       Melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan petunjuk teknis operasional dari Kepala Bidang ;
(4)       Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan penanganan bela negara dan ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial budaya ;
(5)       Memberi petunjuk dan membimbing secara teknis operasional kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa baik secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
(6)       Membagi Tugas kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar ;
(7)       Mengecek, memantau, mengontrol, meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(8)       Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa kepada Kepala Bidang sebagai bahan evaluasi ;
(9)       Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
 
 
Bagian Keempat
Bidang Kewaspadaan
Pasal 18
 
Kepala Bidang Kewaspadaan mempunyai ikhtisar jabatan mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik, pengawasan orang asing, kewaspadaan diri dan kerjasama intelkam.
 
Pasal 19
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 , maka uraian tugas sebagai berikut :
 
(1)       Merencanakan kegiatan pada Bidang Kewaspadaan sebagai pedoman dan acuan dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)       Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Kewaspadaan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja ;
(3)       Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan penanganan penanganan konflik, pengawasan orang asing, kewaspadaan diri dan kerjasama intelkam ;
(4)       Mengatur penyiapan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik, pengawasan orang asing, kewaspadaan diri dan kerjasama intelkam ;
(5)       Melaksanakan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi program dan kegiatan Bidang Kewaspadaan ;
(6)       Memberi petunjuk dan membina secara teknis operasional kepada Kepala Sub Bidang dan staf/bawahannya di lingkungan Bidang Kewaspadaan secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
(7)       Membagi Tugas kepada Kepala Sub Bidang dan staf/bawahannya di lingkungan Bidang Kewaspadaan sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar ;
(8)       Mengatur / memeriksa / mengoreksi / mengontrol dan mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Kewaspadaan dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan staf/bawahan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(9)       Mengevaluasi kinerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Kewaspadaan serta mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa ;
(10)    Melaporkan kepada Kepala Badan mengenai hasil evaluasi terhadap kinerja Kepala Sub Bidang serta staf / bawahannya dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan ;
(11)    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
Paragraf 1
Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing
Pasal 20
 
Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing mempunyai ikhtisar jabatan mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi penanganan konflik  dan pengawasan orang asing.
 
Pasal 21
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka uraian tugas sebagai berikut :
 
(1)    Merencanakan kegiatan pada Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing sebagai pedoman dan acuan bagi Kepala Bidang dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)    Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing sebagai pedoman Kepala Bidang untuk menyiapkan perumusan kebijakan ;
(3)    Melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan petunjuk teknis operasional dari Kepala Bidang ;
(4)    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing ;
(5)    Memberi petunjuk dan membimbing secara teknis operasional kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing baik secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
(6)    Membagi Tugas kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar ;
(7)    Mengecek, memantau, mengontrol, meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(8)    Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing kepada Kepala Bidang sebagai bahan evaluasi ;
(9)    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Paragraf 2
Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam
 
Pasal 22
 
Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam mempunyai ikhtisar jabatan mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka kewaspadaan dini dan kerjasama intelkam.
 
Pasal 23
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, maka uraian tugas sebagai berikut :
 
(1)    Merencanakan kegiatan pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam sebagai pedoman dan acuan bagi Kepala Bidang dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)    Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam sebagai pedoman Kepala Bidang untuk menyiapkan perumusan kebijakan ;
(3)    Melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan petunjuk teknis operasional dari Kepala Bidang ;
(4)    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam ;
(5)    Memberi petunjuk dan membimbing secara teknis operasional kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam baik secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
(6)    Membagi Tugas kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan   lancar ;
(7)    Mengecek, memantau, mengontrol, meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(8)    Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam kepada Kepala Bidang sebagai bahan evaluasi ;
(9)    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
 
Bagian Kelima
Bidang Politik Dan Kemasyarakatan
Pasal 24
 
Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan mempunyai ikhtisar jabatan menyiapkan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi hubungan dengan dan antar lembaga politik dan dengan antar organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan.
 
Pasal 25
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka uraian tugas sebagai berikut :
 
(1)    Merencanakan kegiatan pada Bidang Politik dan Kemasyarakatan sebagai pedoman dan acuan dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)    Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Politik dan Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja ;
(3)    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan hubungan dengan dan antar lembaga politik dan dengan antar organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan ;
(4)    Mengatur penyiapan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan dan antar lembaga politik dan dengan antar organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan ;
(5)    Melaksanakan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi program dan kegiatan Bidang Politik dan Kemasyarakatan ;
(6)    Memberi petunjuk dan membina secara teknis operasional kepada Kepala Sub Bidang dan staf/bawahannya di lingkungan Bidang Politik dan Kemasyarakatan secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
(7)    Membagi Tugas kepada Kepala Sub Bidang dan staf/bawahannya di lingkungan Bidang Politik dan Kemasyarakatansesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan    lancar ;
(8)    Mengatur / memeriksa / mengoreksi / mengontrol dan mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Politik dan Kemasyarakatan dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan staf/bawahan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(9)    Mengevaluasi kinerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Politik dan Kemasyarakatan serta mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa ;
(10)Melaporkan kepada Kepala Badan mengenai hasil evaluasi terhadap kinerja Kepala Sub Bidang serta staf / bawahannya dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan ;
(11)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
 
Paragraf 1
Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum
Pasal 26
 
Kepala Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum mempunyai ikhtisar jabatan mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan bidang politik dan pemilihan umum.
 
Pasal 27
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka uraian tugas sebagai berikut :
 
(1)    Merencanakan kegiatan pada Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum sebagai pedoman dan acuan bagi Kepala Bidang dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)    Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang politik dan pemilihan umum sebagai pedoman Kepala Bidang untuk menyiapkan perumusan kebijakan ;
(3)    Melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan petunjuk teknis operasional dari Kepala Bidang ;
(4)    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan bidang politik dan pemilihan umum ;
 
(5)    Memberi petunjuk dan membimbing secara teknis operasional kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum baik secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
(6)    Membagi Tugas kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar ;
(7)    Mengecek, memantau, mengontrol, meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(8)    Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum kepada Kepala Bidang sebagai bahan  evaluasi ;
(9)    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
 
Paragraf 2
Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat
Pasal 28
 
Kepala Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat mempunyai ikhtisar jabatan mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam hubungan dengan dan antar organisasi kemasyarakatan/lembaga masyarakat.
 
Pasal 29
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka uraian tugas sebagai berikut :
 
(1)    Merencanakan kegiatan pada Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat sebagai pedoman dan acuan bagi Kepala Bidang dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)    Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan hubungan dengan dan antar organisasi kemasyarakatan/lembaga masyarakat sebagai pedoman Kepala Bidang untuk menyiapkan perumusan kebijakan ;
(3)    Melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan petunjuk teknis operasional dari Kepala Bidang ;
(4)    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan hubungan dengan dan antar organisasi kemasyarakatan/lembaga masyarakat ;
(5)    Memberi petunjuk dan membimbing secara teknis operasional kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
(6)    Membagi Tugas kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar ;
(7)    Mengecek, memantau, mengontrol, meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih   lanjut ;
(8)    Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Ormas dan Lembaga Masyarakat kepada Kepala Bidang sebagai bahan evaluasi ;
(9)    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
 
 
 
 
 
Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
 
Pasal 30
 
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai ikhtisar jabatan menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi kesiagaan mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana.
Pasal 31
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, maka uraian tugas sebagai berikut :
(1)    Merencanakan kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat arakatan sebagai pedoman dan acuan dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya
(2)    Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja ;
(3)    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan kesiagaan mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana ;
(4)    Mengatur penyiapan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana ;
(5)    Melaksanakan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat ;
(6)    Memberi petunjuk dan membina secara teknis operasional kepada Kepala Sub Bidang dan staf/bawahannya di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
(7)    Membagi Tugas kepada Kepala Sub Bidang dan staf/bawahannya di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakatsesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan   lancar ;
(8)    Mengatur / memeriksa / mengoreksi / mengontrol dan mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan staf/bawahan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(9)    Mengevaluasi kinerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat serta mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa ;
(10)Melaporkan kepada Kepala Badan mengenai hasil evaluasi terhadap kinerja Kepala Sub Bidang serta staf / bawahannya dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan ;
(11)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
 
Paragraf 1
Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan
Pasal 32
 
Kepala Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan mempunyai ikhtisar jabatan menyiapkan, mengumpulkan dan melaksanakan kebijakan mediasi dan fasilitasi kesiagaan mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana.
 
Pasal 33
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, maka uraian tugas sebagai berikut :
(1)    Merencanakan kegiatan pada Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan rakat sebagai pedoman dan acuan bagi Kepala Bidang dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)    Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan kesiagaan mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana sebagai pedoman Kepala Bidang untuk menyiapkan perumusan kebijakan ;
(3)    Melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan petunjuk teknis operasional dari Kepala Bidang ;
(4)    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan kesiagaan mengantisipasi, menghadapi dan menangani bencana ;
(5)    Memberi petunjuk dan membimbing secara teknis operasional kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan baik secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
(6)    Membagi Tugas kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar ;
(7)    Mengecek, memantau, mengontrol, meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(8)    Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan kepada Kepala Bidang sebagai bahan evaluasi ;
(9)    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
Paragraf 2
Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat
Pasal 34
 
Kepala Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat mempunyai ikhtisar jabatan menyiapkan, mengumpulkan, melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat dan ketahanan masyarakat.
 
Pasal 35
 
Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, maka uraian tugas sebagai berikut :
 
(1)    Merencanakan kegiatan pada Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakatrakat sebagai pedoman dan acuan bagi Kepala Bidang dalam rencana dan tindakan operasional selanjutnya ;
(2)    Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan masyarakat dan ketahanan masyarakat. sebagai pedoman Kepala Bidang untuk menyiapkan perumusan kebijakan ;
(3)    Melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan petunjuk teknis operasional dari Kepala Bidang ;
(4)    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan perlindungan masyarakat dan ketahanan masyarakat ;
(5)    Memberi petunjuk dan membimbing secara teknis operasional kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakatbaik secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
(6)    Membagi Tugas kepada staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar ;
(7)    Mengecek, memantau, mengontrol, meneliti dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf/bawahannya di lingkungan Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ;
(8)    Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat kepada Kepala Bidang sebagai bahan evaluasi ;
(9)    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
BAB III
TATA KERJA
 
Pasal 36
 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing ;
(2) Setiap pemegang jabatan wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing- masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;
(3) Setiap pemegang jabatan bertanggungjawab memimpin dan mengoodinir bawahannya masing-masing serta menberikan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
 
Pasal 37
 
Peraturan ini berlaku sejak diundangkan.
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
                                                                                     
                                                                                                   
Ditetapkan di            :    Palangka Raya  
pada tanggal            :    13 September 2008
 
 
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIKDAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
 
 
 
Drs. Ir. H. A. BASUNIANSYAH, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 530 005 346
 
   
Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal :
 
 
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
 
 
 
H. ALI GUNTUR,SH
NIP. 030 126 202
 
BERITA DAERAH PERATURAN KEPALA BADAN
TAHUN 2008 NOMOR :
 
 
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
 
 
 Komentar Pembaca
 

Komentar menunjukkan dedikasi kita...
 
 
 
 
Kembali ke Badan Kesbang, Politik & Perlindungan Masyarakat
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2072 ]
Total Pengunjung: [ 19782814 ] /  Pemakai online:  7  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,078125] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::