Anda di ->Depan : Pusat Artikel : BIRO : Biro Bina Pemberdayaan Perekonomian & SDA : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44 /256/ 2008 T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PENERTIBAN/PENGAMANAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44 /256/ 2008 T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PENERTIBAN/PENGAMANAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

<<SCRIPT$3> <<SCRIPT$3> <<SCRIPT$3> <<SCRIPT$3> <LINK href="file:///C:\Users\M600\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_filelist.xml" rel="File-List" /> <LINK href="file:///C:\Users\M600\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_editdata.mso" rel="Edit-Time-Data" /> <LINK href="file:///C:\Users\M600\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_themedata.thmx" rel="themeData" /> <LINK href="file:///C:\Users\M600\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_colorschememapping.xml" rel="colorSchemeMapping" />

 

  

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

 

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

 

NOMOR 188.44 /256/ 2008                     

 

T E N T A N G

 

PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PENERTIBAN/PENGAMANAN HUTAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

 

Menimbang    :    a.  bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Indonesia, telah dibentuk Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 164 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 371 Tahun 2006;

                        b.  bahwa untuk penyesuaian sistem dan kelancaran administrasi keuangan serta adanya perubahan susunan anggota Tim, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 371 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi dan perlu diadakan perubahan;

                        c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah;

 

Mengingat      :    1.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang;

                        2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

                        3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

                        4.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

                        5.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

                        6.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

                        7.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

                        8.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

                        9.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

                        10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun  1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;

                        11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

                        12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Indonesia;

                        13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor  P.48/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Terhadap Hasil Hutan Temuan, Sitaan Dan Rampasan;

                        14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 332/Kpts-II/1995 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Tim Pengamanan Hutan Pusat Dan Daerah;

                        15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 350/Kpts-II/1995 tentang     Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu Provinsi;

                        16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.346/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Besarnya Biaya Persiapan Lelang Hasil Hutan Kayu Temuan, Sitaan Dan Rampasan;

                        17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Indonesia;

                        18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 1991 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan   :   

 

KESATU         :    Membentuk Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA          :    Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan dimaksud diktum KESATU bertugas :

                        1.  Merencanakan program kerja Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan.

                        2.  Melaksanakan kegiatan operasi berdasarkan program kerja Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan.

                        3.  Melaksanakan koordinasi dalam rangka menertibkan dan mengintegrasikan pola kegiatan Provinsi dan Kabupaten instansi terkait dengan instansi penegak hukum untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah berupa :

                             a.  Penginventarisasian dan identifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah di bidang kehutanan;

                             b.  Pengawasan terhadap penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

                             c.  Inventarisir seluruh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan mengawasi wilayah tebangan HPH sesuai Rencana Karya Tahunan (RKT);

                             d.  Penindakan secara tegas terhadap aparat Pemerintah Daerah yang terlibat dalam kegiatan penebangan kayu ilegal dan jaringan perdagangannya;

                             e.  Pemberian dukungan terhadap petugas  Polisi Hutan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berkaitan dengan pengamanan hutan;

                             f.   Pemantauan dan antisipasi terhadap dampak sosial yang timbul dari Operasi Terpadu Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal;

                             g.  Pengalokasian dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan Operasi Tim Terpadu;

                             h.  Pengoptimalisasian pemanfaatan dana bagi hasil yang bersumber dari dana reboisasi untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan kegiatan penunjangnya;

                             i.   Antisipasi ketimpangan pasokan bahan baku kayu dan peredarannya dengan mengembangkan mekanisme kerjasama antar daerah.

                        4.  Melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penyelesaian kasus-kasus/permasalahan sesuai dengan program kerja Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

                        5.  Menyusun analisa dan evaluasi pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan secara berkala untuk bahan laporan dan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

                        6.  Melaporkan hasil Operasi Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Ketua Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan.

 

KETIGA         :    Dalam melaksanakan tugasnya Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

 

KEEMPAT       :    Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Gabungan Penertiban/ Pengamanan Hutan, dibentuk Sekretariat yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Biro Bina Pemberdayaan

 

KELIMA         :   Uraian Tugas Pengarah, Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEENAM        :    Dalam melaksanakan tugas Tim Gabungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Operasi Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

 

KETUJUH       :    Kepada Anggota Tim diberikan uang saku dan  uang transport lokal setiap bulan yang perincian jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimanatan Tengah selaku Kepala Satuan Kerja  Perangkat Daerah.

 

KEDELAPAN   :    Biaya  yang   timbul   akibat   Keputusan ini, dibebankan   pada   DIPA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Bina Pemberdayaan Perekonomian  Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumber-sumber lain yang sah.

 

KESEMBILAN  :    Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 371 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah, dinyatakan tidak berlaku.

 

KESEPULUH   :    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 

 

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada Tanggal

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

 

 

 

 

AGUSTIN TERAS NARANG

 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

 

1.     Menteri Negara Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta.

2.     Menteri Dalam Negeri di Jakarta :

Up. a.   Sekretaris Jenderal;

      b.   Inspektur Jenderal;

      c.    Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

3.     Menteri Kehutanan di Jakarta :

      Up. Direktur Jenderal PHKA.

4.     Menteri Negara Lingkungan Hidup/BAPEDAL Pusat di Jakarta.

5.     Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta.

6.     Panglima KODAM VI/ Tanjung Pura di Balikpapan.

7.     Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

8.     Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya :

      Up. a.   Kepala Biro Keuangan;

            b.   Kepala Biro Hukum dan HAM;

            c.    Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perekonomian.

9.     Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah.

10.  Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

11.  Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 


LAMPIRAN  I      KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

                              NOMOR  188.44 / 256 / 2008

                              TANGGAL 8 AGUSTUS 2008

 
 
 


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GABUNGAN

PENTERTIBAN/PENGAMANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

 

NO.

JABATAN POKOK

JABATAN

DALAM TIM

1.

Gubernur Kalimantan Tengah

Penanggung Jawab

2.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah

Pengarah

3.

Komandan KOREM 102/ Panju Panjung

Pengarah

4.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

Pengarah

5.

Kepala Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

Pengarah

6.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Ketua

7.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Ketua I

8.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Ketua II

9.

Kepala Biro Operasi  Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah

Wakil Ketua III

10.

Asisten Ekonomi dan Kesra Sekda Provinsi Kalimantan Tengah

Sekretaris

11.

Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris

12.

Kepala Biro Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Anggota

13.

Kepala Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Anggota

14.

Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

Anggota

15.

Asisten Operasi Intel Korem 102 Panju Panjung

Anggota

16.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah

Anggota

17.

Kepala Seksi Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Anggota

 

 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

 

 

 

 

AGUSTIN TERAS NARANG

 

 

 

 


LAMPIRAN  II    KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

                              NOMOR  188.44 /256/ 2008

                              TANGGAL  8 AGUSTUS 2008

 
 
 


URAIAN TUGAS TIM GABUNGAN

PENTERTIBAN/PENGAMANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

 

 

1.    Pengarah Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan mempunyai tugas :

a. Membantu dan mengarahkan kegiatan Operasi Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

b. Membantu Gubernur Kalimantan Tengah dalam mengkoordinir dibidang tugasnya terhadap instansi terkait.

 

2.    Ketua, mempunyai tugas :

a.    Mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Operasi Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan.

b.   Mengendalikan dan mengawasi penyelesaian hasil Operasi Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan.

c.    Mengarahkan dan mengkoordinir kegiatan perencanaan dan dukungan Operasional untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan tugas Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan.

d.    Melaksanakan tugas khusus lain berdasarkan perintah Penanggungjawab Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan, berkoordinasi dengan pengarah tim.

 

3.    Wakil Ketua I Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan, mempunyai tugas :

  1. Membantu tugas Ketua dalam kegiatan penertiban/ pengamanan hutan.
  2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas tugas yang diberikan oleh Ketua.
  3. Melakasanakn tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan, maka tugas tersebut dilaksanakan oleh Wakil Ketua I.

 

4.    Wakil Ketua II Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan mempunyai tugas :

a.    Membantu tugas Ketua dalam kegiatan penertiban/pengamanan hutan.

b.    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas tugas yang diberikan oleh Ketua.

c.     Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan apabila Wakil Ketua I berhalangan, maka tugas tersebut dilaksanakan oleh Wakil Ketua II.

 

5.    Wakil Ketua III Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan mempunyai tugas :

a.    Membantu tugas Ketua dalam kegiatan penertiban/pengamanan hutan.

b.    Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas tugas yang diberikan oleh Ketua.

c.     Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan apabila Wakil Ketua I dan II berhalangan, maka tugas tersebut dilaksanakan oleh Wakil Ketua III.

6.    Sekretaris Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan, mempunyai tugas ;

a.    Membantu Ketua dalam tugas-tugas administrasi, jadwal kegiatan dan dukungan logistik/dana Tim Penertiban/Pengamanan Hutan.

b.    Melaksanakan tugas berdasarkan perintah dan atau petunjuk/arahan Ketua Tim Penertiban/Pengamanan Hutan.

c.     Mengkoordinasikan semua tugas-tugas kepada satgas-satgas yang berkaitan dengan kegiatan penertiban/pengamanan hutan di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

 

7.    Wakil Sekretaris Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan, mempunyai tugas :

a.    Membantu Ketua dalam tugas-tugas administrasi, jadwal kegiatan dan dukungan logistik/dana Tim Penertiban/Pengamanan Hutan.

b.    Melaksanakan tugas berdasarkan perintah dan atau petunjuk/arahan Sekretaris Tim Penertiban/Pengamanan Hutan.

c.     Mengkoordinasikan semua tugas-tugas kepada satgas-satgas yang berkaitan dengan kegiatan penertiban/pengamanan hutan di tingkat Provinsi maupaun tingkat Kabupaten/Kota dan apabila Sekretaris Tim Penertiban/Pengamanan Hutan berhalangan, maka tugas tersebut dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris.

 

8.    Anggota  Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan, mempunyai tugas :

a.    Membantu Ketua dalam tugas-tugas administrasi, jadwal kegiatan dan dukungan logistik/dana Tim Penertiban/Pengamanan Hutan.

b.    Melaksanakan tugas berdasarkan perintah dan atau petunjuk/arahan Sekretaris Tim Penertiban/Pengamanan Hutan.

c.     Melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris berkaitan dengan kegiatan penertiban/pengamanan hutan di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

 

 

 

 

AGUSTIN TERAS NARANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 


LAMPIRAN  III  KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

                              NOMOR  188.44 / 256 / 2008

                              TANGGAL 8 AGUSTUS 2008

 
 
 


PETUNJUK PELAKSANAAN OPERASI TIM GABUNGAN

PENERTIBAN/PENGAMANAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

 

I.        KEADAAN

1.    Terjadinya krisis ekonomi dan krisis politik memicu timbulnya ancaman dan gangguan terhadap hutan yang dilakukan oleh masyarakat secara misal, sporadis, brutal dan sifatnya sudah mengancam kelestarian hutan.

2.    Perkembangan situasi yang menunjukkan peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok/masyarakat terhadap hutan dan hasil hutan illegal baik berbentuk kayu bulat maupun berbentuk kayu olahan, merupakan kasus yang nyata dan hal ini akan mengakibatkan pelestarian hutan terancam.

3.    Penanggulangan ancaman dan gangguan terhadap hutan, harus dilaksanakan dengan cara dan system yang bersifat strategis, kegiatan yang harus simultan dalam bentuk operasi rutin, operasi gabungan dan operasi khusus.

4.    Tenaga pengamanan hutan yang terdiri dari Polisi Kehutanan (Polhut) yang statusnya sebagai pegawai negeri yang oleh dan kuasa undang-undang memiliki wewenang kepolisian terbatas dibidangnya dan PPNS lingkup Dinas Kehutanan, dan oleh kuasa undang-undang yang memiliki wewenang penyidikan di bidangnya sedangkan Satpam Pengusahaan Hutan (HPH) adalah pegawai perusahaan yang melaksanakan pengamanan fisik dilingkungan wilayah kerjanya tidak memiliki wewenang hukum tertentu.

5.    Mendasari pada Undang-undang dan ketentuan lainnya maka perlu adanya pelaksanaan Operasi Satuan Tugas Tim Gabungan dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum terhadap masalah pemberantasan penebangan kayu illegal (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal yang penanganannya dilaksanakan secara cepat, tuntas dan konsisten.

6.    Operasi penertiban dan pengamanan hutan dilaksanakan secara gabungan dengan tujuan dalam rangka penanggulangan atas gangguan terhadap hutan dimana tenaga pengamanan hutan fungsional tidak mampu untuk menanggulangi ancaman tersebut.

7.    Penyelesaian yustisi atas hasil pengamanan hutan memerlukan koordinasi dengan instansi terkait dengan prinsip keterbukaan, kebersamaan dan demi kepentingan nasional maupun daerah.

 

II.      TUGAS POKOK

 

A.   TUGAS UMUM

Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Operasi pengamanan hutan secara rutin fungsional dalam rangka penanggulangan sasaran tertentu melaksanakan operasi gabungan atau operasi khusus bersama instansi terkait dengan tujuan untuk :

1.    Mencegah membatasi kerusakan hutan serta menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan.

2.    Menindak dengan tegas pelaku pelanggaran/kejahatan terhadap hutan dan hasil hutan sesuai hokum yang berlaku.

 

B.   TUGAS KHUSUS

Secara khusus tugas dan peranan Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

1.    Melaksanakan Operasi pengamanan hutan dengan Surat Perintah Tugas Gubernur selaku Penanggung Jawab Tim Terpadu yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Ketua/ Wakil Ketua bersama Sekretaris Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.    Menangani kasus-kasus pengamanan hutan di daerah Kabupaten/ Kota yang dinilai cukup besar sehingga perlu ditangani langsung oleh Tim Penertiban/ Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.

3.    Tugas dan peranan masing-masing unsur dalam Tim Penertiban/ Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

3.1.  Unsur Politik, Hukum dan Keamanan terdiri dari Polda Kalimantan Tengah, Korem 102/ Panju Panjung, Badan Linmas Kesbang dan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan Biro Hukum dan HAM, Biro Pemberdayaan Perekonomian  Setda Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

a.  Mengkoordinasikan kepada seluruh instansi terkait sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 dalam rangka Pemberantasan penebangan kayu secara illegal di Kawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya, dan khusus wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

b.  Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di Kawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya, dan khusus wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

c.  Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia atas pelaksanaan pemberantasan penebangan kayu secara illegal dan peredarannya secara priodik setiap 3 (tiga) bulan, kecuali pada kasus-kasus yang mendesak melalui Gubernur Kalimantan Tengah selaku Penanggung Jawab Tim Operasi Gabungan Penertiban/ Pengamanan Hutan.

              Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, juga melakukan :

1. Melaksanakan koordinasi dengan Pemda Kabupaten/ Kota setempat.

2.  Melakukan pendekatan pada masyarakat disekitar sasaran operasi dengan maksud agar tidak timbul keresahan dan isu-isu negative yang tidak bertanggung jawab.

3.  Secara periodik(setiap minggu) menerima laporan perkembangan operasi dan proses penyidikan.

4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua atas permasalahan sebagai akibat penertiban/ pengamanan hutan.

3.2.  Unsur Kehutanan yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah :

a.    Meningkatkan penegakan hukum bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta aparat terkait terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui kegiatan operasi intelijen, preventif, represif, dan yustisi.

b.    Menetapkan dan memberi insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya.

c.    Mengusulkan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap oknum yang diduga terlibat kegiatan penebangan kayu secara illegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, juga melakukan :

1.  Mempersiapkan blanko-blanko Berita Acara Pengukuran Kayu eks tebangan liar (ilegal logging)

2.  Dilapangan memeriksa keabsahan dokumen kayu dan fisik kayunya.

3.  Membuat Berita Acara Pengukuran Kayu eks IUPHHK (HPH)/HPHH/IKP/ISL yang diduga terdapat pelanggaran, dengan prosedur pengamanan hasil pemeriksaan.

4.  Membuat   Berita   Acara Pengukuran Kayu eks tebangan liar (illegal logging) dengan prosedur penanganan hasil pemeriksaan kayu eks tebangan liar.

5.  Membuat sketsa TKP.

3.3. Unsur Kepolisian yang terdiri dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah  :

a.  Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu secara illegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.

b.  Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredaran diseluruh wilayah Republik Indonesia.

c.  Menempatkan petugas Kepolisan Republik Indonesia di lokasi rawan penebangan kayu secara illegal dan peredarannya sesuai kebutuhan.

Selain tugas sebagimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c,  juga melakukan :

1.  Mempersiapkan berkas-berkas/blanko-blanko surat penyitaan

2.  Melakukan proses penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi dan tersangka

3.  Membuat laporan kejadian

4.  Membuat Berita Acara penyitaan Barang bukti, alat bukti

5.  Membuat Berita Acara Penitipan (Pro-Justitia)

3.4.  Unsur  Jaksa  yang  terdiri  dari  Kejaksaan Tinggi  Kalimantan  Tengah  dan Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah   :

a.  Melakukan tuntutan yang tegas dan berat terhadap pelaku tindak pidana kehutanan berdasarkan semua peraturan yang berlaku dan terkait dengan tindak pidana dibidang kehutanan.

b.  Mempercepat proses   penyelesaian   perkara tindak pidana yang berhubungan dengan penebangan kayu secara illegal dan peredarannya pada stiap tahap penanganan baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun tahap eksekusi.

       Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, juga melakukan :

1.  Mengupayakan  penajaman   pemeriksaan  bersama penyidik/ kepolisian dalam penerapan pasal-pasal sesuai UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun KUHP, sehingga dapat diterapkan sanksi yang benar-benar memiliki daya tangkal dan dampak kurang.

2.  Melaksanakan penyuluhan   hukum  dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan dalam pembangunan nasional.

3.  Menentukan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan sidang dan sarana lain yang diperlukan dalam pelaksanaan peradilan ditempat.

3.5.  Unsur Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari  Korem 102 Panju Panjung  :

a. Menangkap setiap pelaku yang tertangkap tangan melakukan penebangan dan peredaran kayu illegal serta penyeludupan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Republik Indonesia melalui darat atau perairan berdasarkan bukti awal yang cukup dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Meningkatkan pengamanan terhadap batas wilayah Negara yang rawan kegiatan penebangan kayu secara illegal didalam kawasan hutan dan peredarannya.

       Selain tugas sebagimana dimaksud dalam huruf a dan b,  juga melakukan :

1.  Mempersiapkan berkas-berkas/ blanko-blanko Berita Acara Serah Terima tersangka dan atau barang bukti.

2.  Melakukan proses penangkapan baik terhadap tersangka maupun barang bukti.

3.  Membuat   Berita   Acara   Serah Terima  tersangka dan atau barang bukti, alat bukti

4.  Melaksanakan pengamanan personil tim dari gangguan pihak luar dan pengamanan peralatan (senjata api).

3.6.    Unsur Perhubungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan  dan Telekomunikasi Provinsi  Kalimantan Tengah  :

a.    Meningkatkan pengawasan perizinan di bidang angkutan yang mengangkut kayu.

b.    Menginstruksikan kepada seluruh Administrator Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan agar tidak memberikan izin pelayaran yang mengangkut kayu illegal dengan mencabut izin usaha pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c.     Membina Organisasi angkutan dalam rangka mendukung pemberantasan penebangan kayu secara illegal didalam kawasan hutan dan peredarannya.

Selain tugas sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a, b, dan c,  juga melakukan :

1.    Memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor logging truck, yang meliputi pemeriksaan tanda bukti lulus uji dan pemeriksaan fisik.

2.  Memeriksa pemenuhan persyaratan angkutan jalan dengan jembatan timbang portable, khususnya untuk mengetahui pelanggaran MST dan JBB sesuai dengan kelas jalan.

3.  Memeriksa surat-surat kapal dan Surat Ijin Berlayar (SIB) kapal pengangkut kayu, dalam pelaksanaannya tim berkoordinasi dengan petugas pelabuhan.

4.    Koordinasi dengan penyidik untuk melakukan penyitaan alat angkut dan menahan Nakhoda/ Pengemudi apabila pemilik kayu benar-benar tidak diketahui, dan membawa/ mengangkut kayu tanpa disertai dokumen yang sah.

5.    Khusus dalam kaitan penyeludupan dan angkutan kayu/ hasil hutan di sungai dan dilaut, tim berkoordinasi dengan unsur TNI AL, POLAIR dan Petugas Pelabuhan.

3.7.    Unsur Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah :

a.    Memeriksa ijin-ijin industri kayu (IUI/ TDI/ STPIK)

b.    Mencabut ijin IPKH yang tidak aktif secara berturut-turut selama 12 bulan dan yang memanfaatkan kayu illegal.

c.    Pemeriksaan terhadap IPKH, bersama penyidik/ Kepolisian memproses secara hukum dan ketentuan yang berlaku bagi IPKH yang terbukti menampung kayu hasil tebangan liar.

3.8.    Unsur Keuangan yaitu Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah :

Mengalokasikan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005  melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing instansi untuk kegiatan operasional maupun insentif  bagi pihak yang berjasa.

 

C.   TUGAS PEMERIKSAAN

1.    Pemeriksaa kayu dari dalam areal IUPHHK (HPH)/HPHH/IPK/ Ijin Sah lainnya.

Terhadap kayu yang berasal dari kegiatan dalam areal IUPHHK (HPH)/HPHH/IKP/Ijin lainnya yang dilengkapi dokumen dan ternyata fisik kayunya tidak sesuai dengan dokumen yang menyertainya, apabila pengangkutan tersebut belum sampai ke Logpond antara maka dilaksanakan cros cek pemeriksaan fisik kayu dan dokumen LHP oleh Tim unsur dari Kehutanan terhadap IUPHHK (HPH)/HPHH/IPK/ Ijin  Sah lainnya dan RPH/ SDK) asal kayu.

2.    Pemeriksaan kayu dari luar  IUPHHK (HPH)/HPHH/IPK/Ijin Sah lainnya.

a.    Terhadap kayu yang berasal dari Risalah lelang dilengkapi dengan dokumen yang menyertainya maka terhadap partai kayu tersebut diperiksa seluruhnya dan terhadaop selisih/ kelebihan kayunya diproses, disidangkan dibuat BAP Tim, diukur dan berkasnya segera diserahkan kepada Penyidik sebagai kasus pidana.

b.    Terhadap kayu dari luar IUPHHK (HPH)/HPHH/IPK/Ijin Sah lainnya dan tidak dilengkapi dokumen maka terhadap kayu-kayu tersebut disita, dibuat BAP Tim, diukur dan berkasnya segera diberikan kepada penyidik apabila pemilik/ tersangkanya diketahui, dan apabila pemilik tersangkanya tidak diketahui nama maupun alamatnya maka kayu-kayu tersebut sebagai kasus temuan dan berkasnya diserahkan kepada Dinas Kehutanan setempat.

Sebagaimana pada diagram Prosedur Penanganan Hasil Pemeriksaan Kayu terlampir.

 

III.    PELAKSANAAN

 

A.   OPERASI

1.    Operasi Penertiban/Pengamanan Hutan dilaksanakan secara terus menerus, berencana dan simultan oleh Tim Gabungan yang dibentuk berdasar Surat Keputusan Gubernur dan atau Surat Perintah Tugas.

     Susunan Tim gabungan sebagai berikut : Pemda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, Korem 102/Panju Panjung, Kejaksaaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Instansi  Dinas Kehutanan Provinsi Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi di Kawasan Hutan dan Daerah Aliran Sungai, Satpam Pengusahaan Hutan di Kawasan IUPHH (HPH) yang dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Polhut dan PPNS.

2.    Operasi Penertiban/ Pengamanan Hutan Tim Gabungan dalam rangka penanggulangan atas gangguan terhadap hutan dimana tenaga pengamanan hutan fungsional tidak mampu untuk menanggulangi ancaman tersebut, Operasi gabungan sebagai Penanggung Jawab Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Penanggung Jawab adalah Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab Pengendalian Operasi yang telah ditentukan target operasi, waktu, personil dan dukungan dana.

3.    Operasi Penertiban/Pengamanan Hutan dilaksanakan dalam rangka penanggulangan atas gangguan dan ancaman terhadap hutan yang sifatnya mendadak, kompleks dan mengancam kelestarian hutan, sehingga instansi lintas sektoral didaerah perlu diikutsertakan dalam kegiatan operasi sesuai wewenang dan peran masing-masing instansi.

 

B.   BENTUK KEGIATAN OPERASI

1.    Operasi intelijen dilaksanakan untuk pengumpulan bahan-bahan keterangan tentang tokoh-tokoh penggerak, pemodal atau aktor intelektual dari gangguan dan ancaman terhadap kelestarian hutan serta bentuk lain penyimpangan pemakaian dokumen-dokumen seperti SKSHH.

2.    Pembinaan masyarakat atau penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi hutan dalam pembangunan nasional dan kehidupan manusia dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak ikut serta terlibat dalam pelanggaran/kejahatan dibidang kehutanan.

3.    Kegiatan patroli dalam rangka preventif atau mencegah masyarakat melakukan pelanggaran/ kejahatan dibidang kehutanan.

4.    Kegiatan pemeriksaan atau pengawasan dalam rangka memeriksa dokumen hasil hutan termasuk flora dan fauna.

5.    Operasi refresif dalam rangka tindakan hukum atau yustisial terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan dibidang kehutanan dan tindakan hukum dalam rangka penyelesaian barang bukti.

6.    Operasi rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk pembinaan masyarakat atau penyuluhan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal disekitar sasaran operasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak timbul keresahan dan isu-isu yang negative dan tidak bertanggung jawab.

7.    Operasi kesejahteraan dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyaraktat yang meliputi kehidupan ekonomi, pendidikan dan spiritual dengan maksud agar masyarakat tidak mengganggu hutan, hasil hutan dan masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pengamanan hutan.

 

C.   PENGORGANISASIAN DAN LINGKUP TUGAS

1.    Gubernur Kalimantan Tengah selaku Penanggungjawab Tim Gabungan Penertiban/ Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.    Kapolda, Komandan Korem 102/Panju Panjung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Pengarah Tim Gabungan Penertiban/ Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.

3.    Wakil Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Tim Gabungan  Penertiban/ Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah

4.    Wakil-wakil Ketua I dan II membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang dan fungsi tugasnya.

5.    Sekretaris, Wakil Sekretaris bertugas membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas .

6.    Anggota-anggota membantu tugas Sekretaris dan Wakil Sekretaris dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

7.    Satgas Penyelidikan Illegal Logging/Angkutan kayu/Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) Bandsaw dan sirkel yang akan dibentuk kemudian sesuai keperluan, menyusun dan membuat rencana kegiatan dan biaya  untuk operasi.

8.    Satgas Penertiban Illegal logging , Angkutan kayu/Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) Bandsaw dan sirkel yang akan dibentuk kemudian sesuai keperluan, menyusun dan membuat rencana kegiatan dan biaya untuk operasi serta proses tindakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9.    Satgas Pengamanan Dampak Penertiban, yang akan dibentuk kemudian sesuai keperluan, menyusun dan membuat rencana kegiatan dan biaya serta melakukan koordinasi dengan Satgas terkait tentang dampak-dampak yang timbul.

 

D.   TARGET SASARAN OPERASI

Setiap melaksanakan operasi pengamanan hutan dengan melakukan penyelidikan yang cermat terhadap orang-orang dimaksud sebagai target operasi (TO) yang dapat ditahan untuk dilakukan penyidikan dalam rangka pro yustisa. Target operasi sebagai pelaku pelanggaran/kejahatan digolongan sebagai berikut :

1.    Pelaku kejahatan yang digolongkan sebagai otak, pemodal, penggerak atau actor intelektual dari ancaman dan gangguan terhadap hutan/ hasil hutan.

2.    Barang bukti peralatan yang digunakan pelaku/ tersangka dalam kegiatan gangguan terhadap hutan.

3.    Barang bukti hasil perambahan dan pencurian atas hutan dan hasil hutan.

4.    Barang bukti berupa harta benda tersangka yang diduga berasal dari hasil perambahan dan pencurian dari hutan.

 

E.    BENTUK KEJAHATAN DAN DAERAH SASARAN OPERASI

1.    Penebangan liar (tanpa ijin) yang terjadi diseluruh Kalimantan Tengah

2.    Perambahan hutan, pencurian dan penjarahan hasil hutan terjadi seluruh Wilayah Kalimantan Tengah.

3.    Penyelundupan hasil hutan terjadi dari seluruh Wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah pantai, terutama melalui pelabuhan-pelabuhan laut di Kalimantan Tengah.

4.    Pemalsuan dokumen SKSHH terjadi dalam suatu daerah di Kalimantan Tengah.

5.    Industri penggergajian pengolahan kayu (Sawmill/Sirkel dan Band Saw tanpa ijin) di seluruh Wilayah Kalimantan Tengah.

6.    Pembukaan lahan (Perkebunan/HTI) dengan membakar, di seluruh Wilayah Kalimantan Tengah

7.    Penyalahgunaan SKSHH, menggunakan SKSHH palsu, dan jumlah kayu tidak sesuai dengan antara tertulis dalam SKSHH dengan fisik kayu.

 

F.    TAHAP PELAKSANAAN OPERASI

1.    Kayu Sitaan

1.1.    Hasil operasi kayu sitaan oleh Tim Satgas/Fungsional dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Tim Satgas dan Pemilik Kayu/Pembawa alat angkut dan disaksikan petugas/ aparat setempat.

1.2.    Sketsa TKP dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Operasi.

1.3.    Hasil pengukuran kayu dituangkan dalam Bentuk Daftar Hasil Hutan (DHH) dan didalam pengukuran disaksikan oleh unsur keamanan.

1.4.    Berita Acara Penitipan dibuat antara Tim tersebut dengan penjaga rakit/pemilik kayu atau petugas keamanan setempat.

1.5.    BAP, DUK, Sketsa TKP, BA Penitipan Barang dibuat rangkap 4 (empat) lembar 1 untuk Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota setempat, lembar 2 untuk proses/hukum selanjutnya, lembar 3 untuk Ketua/Sekretaris Tim Gabungan (Asisten Ekonomi dan Kesra Sekda Prov. Kalteng) dan lembar ke 4 untuk arsip.

1.6.    Berkas butir 5 tersebut penyerahannya dibuat Berita Acara Penyerahan Berkas dalam rangkap 4.

1.7.    Berkas lembar ke 2 diteruskan kepada Penyidik/Kepolisian (POLRES) setempat untuk prose lebih lanjut.

1.8.    Penanganan dan penyelesaian Barang bukti kayu sitaan selanjutnya agar berpedoman pada Peraturan  Menteri Kehutanan No. SK. 48Menhut-II/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Ketua dan Sekretaris Tim Gabungan.

2.    Kayu Temuan

2.1.    Hasil Operasi kayu temuan oleh Tim Satgas/Fungsional dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Satgas disaksikan aparat keamanan setempat.

2.2.    Sketsa TKP dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Operasi.

2.3.    Hasil pengukuran kayu dituangkan dalam bentuk Daftar Hasil Hutan (DHH) dan di dalam pengukuran disaksikan oleh unsur keamanan.

2.4.    Berita Acara Penitipan dibuat antara Tim tersebut kepada perusahaan, Pos Keamanan/POLSEK/KORAMIL terdekat yang dianggap aman.

2.5.    BAP, DUK, Sketsa TKP, BA Penitipan Barang dibuat rangkap 4 (empat), lembar 1 untuk Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota setempat, lembar 2 untuk proses/hukum selanjutnya, lembar ke 3 untuk Ketua/Sekretaris Tim Gabungan (Asisten Ekonomi dan Kesra Sekda Prov. Kalteng) dan lembar ke 4 untuk arsip.

2.6.    Berkas butir 5 tersebut penyerahannya dibuat Berita Acara Penyerahan Berkas dalam rangkap 4.

2.7.    Selanjutnya  penanganan dan penyelesaian terhadap dugaan hasil hutan temuan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.48/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juni 2006.      

3.    Gelar Operasi, dilaksanakan setiap selesai operasi gabungan dan gelar operasi  rutin fungsional  melaksanakan secara periodik minimal setiap bulan.

4.    Tindak lanjut, meliputi penyelesaian hasil operasi yang terdiri dari tersangka dan barang bukti sesuai klarifikasi atas kasus.

5.    Kegiatan monitoring atas penyelesaian setiap kasus, sejak mulai penyidik mengirim berkas perkara kepada Kejaksaan atau tahap P 21, sampai nantinya selesai disidangkan.

6.    Kegiatan pendataan dilaksanakan sejak dimulainya pelaksanaan operasi.

 

G.   TINDAKAN KEPADA PELAKU PELANGGARAN DAN KEJAHATAN SERTA PENERAPAN SANKSI

1.    Pelaku penebangan liar/pencurian hasil hutan :

1.1.    Ditindak sesuai UU No. 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) e, pasal 14 ayat (1) a  PP No. 45  Tahun  2004.

1.2.    Penyidikan dilakukan POLDA Kalteng dan PPNS instansi Kehutanan.

1.3.    Tersangka ditahan dengan bantuan POLRI.

1.4.    UU No. 41 tahun 1999 pasal 50 ayat (3) e.

1.5.    Barang bukti kayu atau hasil hutan lainnya segera dipersiapkan untuk lelang.

1.6.    Barang bukti peralatan yang digunakan untuk penebangan liar disita dan dimusnahkan setelah ada keputusan Pengadilan yang telah memilki kekuatan hukum tetap.

2.    Pelaku Perambahan Hutan

2.1.    Ditindak sesuai UU No. 41 tahun 1999 pasal 50 ayat (3) b.

2.2.    Penyidikan dilakukan oleh PPNS instansi Kehutanan.

2.3.    Tersangka ditahan dengan bantuan POLRI.

3.    Pelaku Pembakaran hutan/pembukaan hutan lahan perkebunaan dan HTI dengan membakar.

3.1.    Ditindak sesuai UU No. 41 tahun 1999 pasal 50 ayat (3) d dan pasal 19 ayat (1)  PP No. 45 tahun 2004.

3.2.    Penyidikan dilakukan dengan bantuan POLRI.

3.3.    Tersangka ditahan dengan bantuan POLRI.

4.    Pelaku Pencurian hasil hutan kayu di areal HPH.

4.1.    Ditindak sesuai UU No. 41 tahun 1999 pasal 50 ayat (1) dan (2).      

4.2.    Penyidikan Penyidikan dilakukan dengan bantuan POLRI.

4.3.    Tersangka ditahan dengan bantuan POLRI.

4.4.    Barang bukti kayu disita dan segera dilelang.

5.    Pelaku Pemalsu dan penyalahgunaan SKSHH.

5.1.    Ditindak sesuai pasal 263 KUHP.

5.2.    Penyidikan diserahkan kepada Penyidik POLRI mengingat pemalsuan merupakan tindak pidana umum.

5.3.    Tersangka ditahan POLRI.

5.4.    Barang bukti kayu hasil hutan yang terkait dengan SKSHH dikoordinasikan kepada Penyidik POLRI agar dapat segera dilelang.

6.    Pelaku yang menampung hasil hutan.

6.1.    Ditindak sebagai penadah sesuaipasal 430 KUHP.

6.2.    Penyidikan diserahkan kepada Penyidik POLRI, mengingat sifatnya adalah tindak pidana umum.

6.3.    Tersangka ditahan.

6.4.    Penyelesaian barang bukti ahsil hutan disita dan segera dilelang.

7.    Pelaku penyelundupan hasil hutan.

7.1.    Ditindak sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang   Kepabeanan.

7.2.    Penyidikan oleh PPNS instansi Bea Cukai atau Kejaksaan.

7.3.    Tersangka ditahan.

7.4.    Barang bukti hasil hutan disita dan segera dilelang.

7.5.    Barang bukti alat angkut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8.    Pelaku yang dapat digolongkan korupsi khususnya dalam kaitan hasil hutan.

8.1.    Ditindak sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8.2.    Tesangka ditahan dengan bantuan Polri.

8.3.    Penyelesain barang bukti perbuatan korupsi, dikoordinasi dengan penyidik yang berwenang untuk dapat segera dilelang.

 

9.    Pemilik industri kayu tanpa ijin.

9.1.    Penyidikan dilakukan oleh PPNS instansi Kehutanan atau Penyidik POLRI.

9.2.    Tersangka ditahan dengan bantuan POLRI.

9.3.    Industri dibongkar dan disita untuk barang bukti perkara.

9.4.    Barang bukti kayu disita, termasuk kayu yang memiliki dokumen  yang sah dan segera diproses untuk dilelang.

 

H.   KETENTUAN PENYELESAIAN HASIL OPERASI

Penyelesaian hasil operasi berpedoman pada Peraturan  Menteri Kehutanan RI Nomor P.48/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Terhadap Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan  yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan situasi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah .

1.    Semua kayu temuan, sitaan dan rampasan segera ditindaklanjuti dengan car melelang kayu tersebut berdasarkan Vendu Reglement stbld 1908 Nomor 189, Vendu Instruksi stbld 1098 Nomor 190 dan Vendu selaris stbld 1949 Nomor 390.

2.    Yang dimaksud dengan “segera menindaklanjuti dengan cara melelang kayu” sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas adalah :

a.    Kayu temuan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilengkapi administrasi mengenai kayu temuan antara lain Berita Acara Kayu Temuan diumumkan tentang telah ditemukannya kayu, Harga Dasar Lelang, Pemohon Lelang sudah mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang setempat dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setealah menerima permohonan lelang, pelelangan kayu telah dilaksanakan.

b.    Barang bukti kayu sitaaan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilengkapi administrasi mengenai kayu sitaaan yaitu Berita Acara Penyitaan, Surat Keterangan dari penyidik kalau kayu tersebut tidak dijadikan barang bukti untuk perkara lain, ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat, Harga Dasar Lelang, Pemohon Lelang sudah mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang Negara setempat dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan lelang, Kantor Lelang setempat sudah melaksanakan lelang kayu sitaan tersebut.

3.    Dalam hal lelang kayu sitaan, sesuai dengan Surat Menteri Kehakiman Nomor : M.UM.01.06-87 Perihal penyelesaian kayu hutan yang disita dan temuan, Pemohon lelang wajib meminta segera tertulis persetujuan dari tersangka, namun bukan syarat mutlak dan apabila tersangka tidak memberikan persetujuan dimaksud, proses lelang tetap dilaksanakan.

4.    Kayu Rampasan yang belum dilelang harus segera dilelang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan uang hasil lelang  hasil hutan rampasan segera disetor ke Kas Negara oleh Kantor lelang yang menyelenggarakan pelelangan dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah pelelangan.

5.    Pemohon lelang terdiri dari :

a.    Untuk kayu temuan adalah instansi Kehutanan setempat yaitu Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan atau Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

b.    Untuk kayu sitaan adalah Penyidik/ Kepolisian yang memiliki wewenang  sesuai Peraturan Perundang-undangan yang pada saat itu mengangani kayu sitaan tersebut.

c.    Untuk kayu rampasan adalah Kejaksaan Tinggi/Negeri setempat.

6.    Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu  ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

7.    Semua kewajiban lelang dijelaskan pada waktu penjelasan fisik dan administrasi (anwizjing), terutama tentang kewajiban membayar Harga lelang, Bea lelang, Biaya Pengganti dan Keuntungan Pemenang Lelang.

8.    Besarnya biaya persiapan lelang hasil hutan kayu temuan, sitaan dan rampasan  adalah  sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK. 346/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juni 2006.

9.    Biaya pengganti dalam pengurusan kayu temuan dan rampasan yang ternyata setelah dilakukan lelang tidak mencapai harga dasar lelang dan tidak ada penawaran/permintaan, maka biaya pengganti menjadi tanggungan Negara dalam hal ini Gubernur  Kalimantan Tengah dan atau Bupati/ Walikota setempat dimana kayu tersebut berada untuk dilelang.

10. Biaya pengganti atas kayu sitaan dan ternyata dilelang tidak mencapai harga dasar lelang dan tidak ada penawaran peminat, maka biaya pengganti menjadi tanggungan Negara adalah  Gubernur Kalimantan Tengah dan atau Bupati/ Walikota setempat dimana kayu tersebut berada untuk dilelang.

11. Dalam rangka pelaksanaan lelang dan penarikan biaya pengganti dalam setiap proses lelang kayu sitaan dan rampasan, pemohon lelang wajib melakukan koordinasi dengan instansi Kehutanan setempat.

12. Penyidik atau Kejaksaan yang bersangkutan selaku pemohon lelang untuk kayu sitaan dan kayu rampasan dalam rangka melaksanakan lelang, dikoordinasikan dengan Instansi Kehutanan setempat untuk mempercepat / memperlancar proses lelang, dan dalam rangka pelaksanaan pungutan biaya pengganti dan pengurusan dokumen SKSHH.

13. Penyetoran uang hasil lelang atas nama pemohon lelang agar mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.48/Menhut-II/2006 tanggal 132 Juni 2006.

14. Bukti penitipan/setoran uang hasil lelang kayu sitaan yang dikeluarkan Bank Pemerintah menjadi pengganti barang bukti dan perkara di dalam penuntutan / persidangan.

15. Lelang Ulang :

Terhadap lelang ulang Kayu sitaan, temuan dan rampasan yang dilelang apabila ternyata tidak sesuai dengan harga dasar yang sudah ditentukan, maka pelelangan harus diulang dan mengacu/ berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.48/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juni 2006, terutama pasal 13.

16. Apabila penanganan kasus pidana yang tidak mungkin lagi terselesaikan disebabkan unsur pembuktian secara hukum tidak cukup dan tersangka tidak dapat dihadirkan, maka disarankan kepada penyidik yang berwenang untuk menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP-3). Barang bukti sebagai berikut :

a.    Barang bukti yang belum dilelang agar penyidik yang bersangkutan segera melelang dan bekerja sama dengan Instansi Kehutanan setempat.

b.    Apabila barang bukti telah dilelang, uang hasil yang dititipkan di Bank Pemerintah segera disetorkan oleh Penyidik ke Kas Negara beserta biaya penggantinya.

17. Administrasi hasil operasi dan penyelesaian hasil operasi yang meliputi tersangka dan barang bukti, dibuat disusun benar-benar sesuai dengan KUHP dan petunjuk teknis yang sudah ada agar setiap kasus dapat diselesaikan dan menghindari pra pengadilan dan Peradilan Tata Usaha Negara.

18. Setiap kasus yang dinilai cukup bukti dan memenuhi syarat untuk dilanjutkan penyidikan, harus segera diserahkan kepada PPNS dan atau penyidik POLRI.

19. Barang bukti perkara berupa hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan yang telah selesai proses lelang agar pada waktu pengambilan barang bukti oleh pemenang lelang, dokumen risalah lelang diberikan tanda tertentu sebagai tanda tidak berlaku lagi dengan tujuan agar tidak dapat disalahgunakan untuk permintaan SKSHH berulang.

 

IV.    DUKUNGAN DANA KOMUNIKASI ELEKTRONIK (KOMLEK)

1.    Dalam rangka kegiatan operasi gabungan, operasi khusus dan kegiatan penyelesaian yustisi serta kegiatan supervisi disediakan oleh Departemen Kehutanan, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pengusaha dan dukungan dana lain yang sah.

2.    Dukungan dana dalam rangka bantuan operasional pengamanan hutan untuk kepentingan HPH milik BUMN dan milik Swasta didukung oleh Perusahaan bersangkutan.

 

V.     KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA (KOMLEK)

1.    Untuk menjaga kerahasiaan dan keberhasilan pelaksanaan operasi pengamanan hutan, hubungan informasi dilaksanakan melalui Komlek yang ada di Pusdalops.

2.    Operator Komlek bekerja selama jam kantor dan waktu tertentu, yang akan ditentukan kemudian.

3.    Pusat Komlek berada di POLDA Kalteng dan Pusdalops.

 

VI.     PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A.    Pengawasan dan pengendalian secara umum dan terpusat dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan sehari-hari oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

B.    Pengawasan dan pengendalian di lapangan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Wakil Ketua I dan Wakapolda Kalimantan Tengah selaku Wakil Ketua II.

C.    Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan :

1.    Supervisi ke lapangan atau ke daerah operasi yang sedang melaksanakan pengamanan hutan.

2.    Gelar operasi gabungan dan khusus tentang hasil operasi dilaksanakan di hadapan Gubernur Kalimantan Tengah.

3.    Rapat Konsultasi dengan instansi terkait dalam pembahasan masalah tertentu yang timbul atau yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi.

4.    Penelitian atas laporan pelaksanaan operasi.

5.    Pengarahan tertulis secara terus menerus.

D.   Pendayagunaan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).

1.    Dalam rangka melancarkan informasi dan mekanisme operasi, Pusdalops yang berada di pelaksana lapangan (Tim Pelaksana) sampai tingkat propinsi benar-benar difungsikan optimal.

2.    Pusdalops melaksanakan tugas untuk :

a.    Menerima, mengolah, menyusun, mendatakan dan melaporkan hasil operasi fungsional dan operasi gabungan.

b.    Meneruskan perintah/pengarahan dari pusat ke daerah, menampung masalah yang dilaporkan daerah ke pusat dan melaporkan kepada pejabat yang bersangkutan.

E.    Sistem Laporan :

Sistem laporan dilaksanakan oleh Tim setelah selesai melaksanakan kegiatan/operasi

1.    Setiap pelaksanaan operasi Tim Satgas ke lapangan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua (WAGUB) dan Sekretaris (Asisten Ekonomi dan Kesra Sekda Prov. Kalimantan Tengah)

2.    Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota membuat laporan bulanan rutin kepada Dinas Kehutanan Provinsi (Wakil Ketua I) untuk bahan Laporan Ketua (WAGUB) Tim Gabungan.

F.    Instruksi dan Koordinasi.

1.    Setiap penyelesaian kasus agar dilakukan secara tegas, cepat,tepat, aman, tuntas dan kebijaksana.

2.    Kerja sama antara aparat terkait dilaksanakan secara fungsional terpadu.

3.    Setiap kejadian yang mendorong terjadinya kerawanan social dan meresahkan masyarakat segera melakukan hal-hal sebagai berikut :

a.    Koordinasi dengan aparat keamanan.

b.    Melaporkan segera kepada Gubernur Kalimantan Tengah sesuai hirarki yang berlaku.

c.    Dalam masalah tertentu, Pimpinan/Kepala Operasi gabungan Penertiban/ Pengamanan Hutan (Pengendali lapangan) dapat melaporkan langsung kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

 

VII.   DAERAH-DAERAH/SASARAN OPERASIONAL

A.   Daerah Operasi :

1.    Kota Palangka Raya( Das Rungan dan Manuhing)

2.    Kabupaten Barito Utara (DAS Barito)

3.    Kabupaten Barito Selatan (DAS Barito)

4.    Kabupaten Kapuas (DAS Kapuas, Kahayan dan Sebangau)

5.    Kabupaten Kotawaringin Timur (DAS Mentaya)

6.    Kabupaten Kotawaringin Barat (DAS  Arut, Lamandau, Teluk Kumai)

7.    Kabupaten Pulang Pisau (DAS Kahayan dan Sebangau)

8.    Kabupaten Seruyan (DAS Seruyan)

9.    Kabupaten Katingan (DAS Katingan)

10. Kabupaten Lamandau (DAS Lamandau)

11. Kabupaten Sakamara (DAS Jelai )

12. Kabupaten Gunung Mas (DAS Kahayan dan Rungan)

13. Kabupaten Murung Raya (DAS Barito )

14. Kabupaten Barito Timur ( Jalan Darat Trans Kalimantan)

 

B.   Sasaran Operasi :

a.    Kayu/hasil hutan.

b.    Dokumen kayu/hasil hutan

c.    Pelaku/pengangkut, pemilik, penerima/penadah kayu/hasil hutan yang tidak memiliki dokumen yang sah.

d.    Sasaran lokasi operasi yaitu pelabuhan resmi dan tidak resmi, industri-industri, logpond-logpond penambatan dan rakit-rakit kayu, dan para pemilik Bandsaw/sirkel.

e.    Jalur angkutan kayu baik melalui sungai, darat dan laut serta Jalan Negara.

f.     Gudang-gudang/ galangan-galangan tempat penumpukan kayu bulat/olahan yang dianggap tidak sah (illegal).

g.    Alat-alat berat dan gergaji mesin/chainsaw yang tidak memiliki izin.

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

 

 

 

 

AGUSTIN TERAS NARANG

 

 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari Sunarti
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
 
 
 Komentar Pembaca
 

Komentar menunjukkan dedikasi kita...
 
 
 
 
Kembali ke Biro Bina Pemberdayaan Perekonomian & SDA
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2073 ]
Total Pengunjung: [ 19788038 ] /  Pemakai online:  0  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,097656] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::