Palangka Raya – Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di wilayah Prov. Kalteng dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Mayjen TNI Suharyanto. Rapat digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu (20/11/2021).

Turut hadir mengikuti Rapat, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Forkopimda Prov. Kalteng, Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Prov. Kalteng. Hadir juga secara langsung dan virtual Kepala Daerah se-Kalteng.

Baca juga : Hadiri Fashion Show Wastra Kalteng, Ketua Dekranasda Ivo Sugianto Sabran : Sebagai Masyarakat Kalteng Saya Bangga

(Baca Juga : Sekda Kalteng Pimpin Apel Pengamanan Natal Tahun 2020)

Gubernur H. Sugianto Sabran kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemprov. Kalteng dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman la nina dan bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2022. Hal ini sebagai kesiapsiagaan menghadapi Fenomena La Nina di wilayah Indonesia sesuai dengan peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG.

Sebagaimana diketahui, bahwa pada Tanggal 17 November 2021 lalu, Gubernur memimpin langsung Rapat Koordinasi bersama Forkopimda Prov. Kalteng dengan Bupati, Wali Kota, Forkopimda Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Dalam arahannya, Gubernur menginstruksikan kepada Bupati/Wali Kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, dengan melakukan langkah-langkah diantranya memberikan peringatan kepada seluruh Bupati/ Wali Kota khususnya yang telah menetapkan status Siaga dan Tanggap Darurat Bencana Banjir untuk tidak keluar daerah selama bencana kecuali ada hal yang sangat penting dan atas seijin Gubernur Kalteng. Kedua, terus menerus menginformasikan kepada seluruh masyarakat dan memastikan perkembangan informasi peringatan dini mengenai cuaca dari BMKG diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Ketiga, memastikan infrastruktur/sarana prasarana pengendali dan peringatan dini banjir dan longsor beroperasi dengan baik termasuk melakukan pengelolaan tata air di wilayah masing-masing. Keempat, menyiapkan dan mengelola seluruh Sumber Daya Manusia, logistik dan peralatan, penyiapan sarana dan prasarana untuk penanganan keadaan darurat bencana (jalur dan tempat evakuasi, lokasi pengungsian) serta penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19.

Kelima, mengaktifkan tim siaga bencana untuk memantau sekitar akan gejala awal terjadinya banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang; serta Mengaktifkan Pusdalops Daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi, dan komunikasi kelembagaan terkait di Pusat dan Provinsi, Kabupaten/Kota sekitar. Keenam, menyiapkan dukungan anggaran untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022, khusus untuk TA.2022 untuk menganggarkan 5-10% APBD untuk alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) keperluan penanganan bencana yang tidak terduga. Terakhir, apabila diperlukan, dapat menetapkan status darurat bencana dan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.

Berdasarkan data dari BPBPK Prov. Kalteng per tanggal 20/11/2021, terdapat 6 Kabupaten/Kota yang terdampak banjir yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Barito Selatan. Dengan jumlah 40 Kecamatan, 177 Desa/Kelurahan, 33.530 KK, 96.015 Jiwa terdampak banjir dan hingga saat ini terdata 2.038 KK, 6.449 Jiwa mengungsi pada posko banjir yang telah disediakan Pemerintah.(wdy/Foto:Asef)

 

 

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng