Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menerima Hasil Pengawasan BPKP Semester II Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Eka Hapakat (AEH) LT. III Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (15/2/2024).

Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo menyampaikan bahwa atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi BPKP RI Perwakilan Kalimantan Tengah, yang melaksanakan dan menyampaikan hasil pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Baca juga : Plh Sahli Pemkumpol Suharno Pimpin Rakor Pelaksanaan Pengawasan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Prov. Kalteng Tahun 2025

(Baca Juga : Peserta Diklatpimpemdagri Prov Kalteng Tingkat Pengawas dan Administrator Laksanakan Comparative Study ke Pemprov Kalsel)

Pembinaan dan pengawasan menjadi salah satu kunci penyempurnaan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, agar dapat berjalan secara efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Laporan hasil pengawasan ini tentunya memberikan salah satu gambaran terhadap kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, sehingga akan bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan ke depan” kata Wagub.

Menurutnya, rekomendasi maupun saran dalam laporan tersebut merupakan bahan masukan penting untuk upaya perbaikan, agar dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi, dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Lebih lanjut ia menyebut, bahwa penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) merupakan bagian dari Manajemen Penugasan Pengawasan (MPP) di lingkungan BPKP, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2023.

“Sehingga dengan penyelesaian TLHP yang tepat waktu dan sesuai rekomendasi/saran, menunjukkan komitmen dan keseriusan kita, untuk terus mendorong upaya perbaikan, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih” sebutnya.

Terkait hal tersebut, Wagub berpesan kepada para Kepala Perangkat Daerah terkait agar berperan aktif untuk segera menindaklanjuti rekomendasi/saran, mengidentifikasi seluruh rekomendasi/saran  baik yg bersifat material maupun yg bersifat administratif  dan jangan sampai berlarut-larut.

“Jadikan rekomendasi/saran sebagai masukan untuk perbaikan organisasi, dan berkoordinasi dengan BPKP apabila terdapat rekomendasi yang belum dipahami” pesannya.

“Selain itu, Inspektorat selaku APIP agar mengoordinir perangkat daerah terkait dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan” imbuhnya.

Selanjutnya, kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu menjadi perhatian kita bersama, untuk selalu melakukan pembenahan secara internal, salah satunya melalui penguatan sistem pengawasan dengan meningkatkan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) internal maupun pengawasan eksternal.

Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah terus berusaha mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Internal dan melakukan konsultasi intensif dengan Aparat Pengawasan Eksternal untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi.

“Harapannya tidak lain adalah agar dapat memberi nilai tambah bagi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan di daerah” tutup Wagub.

Sementara itu Inspektur Prov. Kalteng Saring dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda dari BPKP Perwakilan Prov. Kalteng dalam rangka menyampaikan hasil pengawasan semester II untuk tingkat Prov. Kalteng tahun 2023, yang dihadiri oleh 18 perangkat daerah. Dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan koordinasi, serta audiensi hasil pengawasan BPKP terhadap kinerja program/kegiatan atau sub kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, sehingga bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan ke depan.

Pada kesempatan yang sama Plt. Kalan BPKP Prov. Kalteng  Hanggara Atmana secara singkat memaparkan beberapa topik yang disampaikan dalam temuan laporan pengawasan tersebut, antara lain terkait pengembangan daerah, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas hidup, industri dan investasi, peningkatan kualitas SDM, persiapan menghadapi bencana (Karhutla), infrastruktur, kualitas tata kelola pemerintahan.

“Sekilas rencana pengawasan BPKP tahun 2024 terdiri dari beberapa aspek yang berfokus pada isu kewilayahan bidang pendidikan, isu kewilayahan bidang kesehatan. Selain itu aspek kesejahteraan sosial, pembangunan SDM sesuai dengan mandat pengawasan yang diberikan pimpinan kepada kami” paparnya.

“Besar harapan kami hasil pengawasan tahun 2023, dapat ditindaklanjuti” ujar Hanggara.

Selanjutnya, ia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Prov. Kalteng yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang luar biasa bersama bersinegi, sehingga BPKP dapat menjalankan tugas-tugas pengawasan dengan lancar.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Sekda Prov. Kalteng Nuryakin, Sahli Gubernur Bidang Ekobang Yuas Elko, serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. (levri/Foto:Iksan)

 

 Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng