Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya mempercepat pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Rapat Temu Mitra Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2026 yang digelar di Aula Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (19/01/2026).

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Herson B. Aden, dan dihadiri perwakilan Kodam XII/Tanjungpura, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Rahmawati, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se-Kalteng, pimpinan BUMN PT Agrinas, serta perwakilan perbankan nasional dan daerah seperti BRI, BNI, dan Bank Kalteng.

Baca juga : Lepas PESPARANI Nasional, Staf Ahli Herson B. Aden : Suatu Kehormatan dan Kebanggaan Mewakili Prov. Kalteng dalam Momen Pertemuan Terbesar Umat Katolik se-Indonesia

(Baca Juga : Sekda Kalteng Hadiri Rapat Persiapan Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022)

Dalam arahannya, Herson B. Aden menegaskan rapat ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden RI terkait percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan.

“Secara umum koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah sudah terbentuk dan memiliki legalitas hukum, namun banyak yang belum bisa beroperasi karena keterbatasan gerai, gudang, dan sarana pendukung. Ini yang harus kita kejar bersama,” tegas Herson.

Ia menyampaikan, Gubernur Kalteng menaruh harapan besar agar koperasi benar-benar menjadi pengungkit ekonomi desa. Melalui program Huma Betang Sejahtera, Pemprov Kalteng menargetkan minimal 50 koperasi aktif pada tahun 2026 untuk menerima bantuan stimulus Rp200–300 juta per koperasi yang bersifat bergulir.

Lebih jauh, Herson menjelaskan, koperasi ke depan akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyaluran berbagai bantuan sosial dan ekonomi masyarakat. “Masyarakat cukup datang ke koperasi, melakukan transaksi dengan kartu Huma Betang Sejahtera, dan bantuan bisa langsung diterima. Ini akan memangkas rantai distribusi dan menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui tantangan masih besar. Selain keterbatasan bangunan gerai, sejumlah desa juga masih menghadapi persoalan aset lahan, permodalan, listrik, air bersih, hingga akses internet.

Untuk itu, Pemprov Kalteng pada 2026 akan mengalokasikan dukungan internet satelit di sejumlah titik prioritas guna mendukung operasional koperasi.

Dalam kesempatan tersebut, Herson juga mendorong pemerintah kabupaten/kota agar memberikan kelonggaran pemanfaatan aset daerah baik melalui pinjam pakai maupun skema hibah sebagai solusi sementara bagi koperasi yang belum memiliki gedung sendiri.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng Rahmawati dalam laporannya menyampaikan, hingga saat ini baru 13 Koperasi Desa Merah Putih yang terdata aktif dan siap dibantu, terutama di wilayah sekitar kawasan hutan. Jumlah tersebut masih jauh dari target 50 koperasi yang diharapkan pimpinan daerah.

Ia juga mengungkapkan progres pembangunan gerai koperasi berdasarkan data Kodam masih tergolong lambat. Dari target 205 unit, baru sekitar 40 persen yang menunjukkan perkembangan fisik di lapangan.

“Kendala utama yang kami temukan adalah persoalan lahan, legalitas kepemilikan, dan sinkronisasi data antara dinas koperasi kabupaten/kota dengan jajaran Kodim. Ini harus diselesaikan bersama agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” jelas Rahmawati.

Melalui rapat ini, Pemprov Kalteng menargetkan adanya kesepahaman lintas sektor, pemerintah daerah, TNI, BUMN, dan perbankan untuk mempercepat pembangunan gerai dan pergudangan Koperasi Merah Putih secara terukur dan berkelanjutan.

Rapat Temu Mitra ini diharapkan menjadi titik balik percepatan koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah, sehingga koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi benar-benar hadir sebagai motor penggerak ekonomi desa dan kelurahan.(WDY/Foto:Fr)

 

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng