Palangka Raya – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (5/5/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, yang menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan distribusi, pelaksanaan operasi pasar, dan pengawasan harga di lapangan.

Baca juga : Wagub Kalteng Dampingi Kunker Menteri LHK dan Kepala BRGM ke Desa Tuwung, Desa Kereng Bangkirai dan Taman Nasional Sebangau

(Baca Juga : Gubernur Kalteng Tinjau Bakti Sosial dan Vaksinasi Massal di Polda Kalteng)

“Ketersediaan stok pangan saat ini lebih dari cukup. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi kenaikan harga di pasar,” tegas Tomsi.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menyampaikan bahwa inflasi nasional secara tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen, dengan sejumlah komoditas pangan yang masih perlu mendapat perhatian dalam upaya pengendalian inflasi.

“Inflasi nasional secara tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen. Meskipun relatif terkendali, sejumlah komoditas pangan masih perlu mendapat perhatian dalam rangka pengendalian inflasi,” ujar Ateng.

Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah serta perangkat daerah terkait.

“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan karena stabilitas harga berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Yuas.

Yuas menyampaikan bahwa berdasarkan data terbaru, inflasi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 3,66 persen dan menempati urutan ketujuh tertinggi secara nasional.

“Inflasi Kalimantan Tengah yang masih berada di atas rata-rata nasional menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus melakukan langkah pengendalian secara terukur dan berkelanjutan,” jelas Yuas.

Lebih lanjut, Yuas menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus mengoptimalkan upaya strategis melalui pasar murah, pemantauan harga bahan pokok, serta penguatan distribusi logistik antardaerah.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Badan Urusan Logistik, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga kebutuhan pokok,” pungkasYuas.

Tampak hadir FORKOPIMDA, Kepala Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah Erwin Budiana serta Kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (ARK/Foto:Rzl)

 

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominf o Prov. Kalteng