PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PNPM MANDIRI PERDESAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013

Dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri secara proporsional yang tetap berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor) serta sebagai upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2013, maka perlu untuk melakukan Koordinasi dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih konkrit dan akurat. Untuk itulah diperlukan adanya suatu mekanisme yang berkelanjutan dan dinamis melalui Rapat Rapat Koordinasi / Kerja / Dinas / Pimpinan Kelompok Kerja / Konsultan di Tingkat Provinsi  khususnya bagi pelaku program di tingkat Kabupaten yang diselenggarakan secara rutin setiap 2 bulan sekali di Provinsi, sedangkan untuk level Kabupaten dan Kecamatan dilaksanakan di Kabupaten masing-masing.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi PNPM MP-d Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 sudah 3 (tiga) kali terlaksana selama tahun ini, yaitu bulan Februari, April dan Juli 2013. Untuk materi selalu berubah pada setiap Rapat Koordinasi dilaksanakan karena disesuaikan dengan keadaan pada saat pelaksanaan tugas dilapangan selama 2 (dua) bulan sebelumnya.

         Hasil yang dicapai selama rapat berlangsung untuk bulan Februari 2013 adalah :

          

1.   Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2013 mencakup 1.447 desa/kelurahan, yang tersebar di 125 Kecamatan,

2. Jumlah dana alokasi BLM tahun anggaran 2013 termasuk PNPM Integrasi yakni sebesar Rp.112.625.000.000,-

3.   Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi ada 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.5.900.000.000, Kabupaten Barito Timur sebesar Rp.9.000.000.000 dan Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp.8.650.000.000, dengan total alokasi BLM di 3 Kabupaten ini sebesar Rp. 23.550.000.000,-

4.    Kemungkinan Gaji masing-masing Fasilitator untuk bulan januari dapat dicairkan dan diterima paling lambat tanggal 15 Pebruari 2013, keterlambatan ini disebabkan adanya perubahan Aplikasi dan Administrasi oleh KPPN yaitu harus satu SPM per Bank, oleh karenanya diminta kepada semua fasilitator untuk membuka Rekening pada 1 (satu) Bank yang sama (BRI) untuk memudahkan proses pembuatan SPM serta menghindari kekeliruan.

5.   Permasalahan temuan Inspektorat Provinsi bahwa koran tabengan tahun 2011 yang telah didistribusikan lewat fasilitator kabupaten untuk desa lokasi PNPM-MPd  dipermasalahkan karena tidak ada tanda terima dari desa-desa, untuk itu agar dimintakan tanda terima dari desa-desa dimaksud.

6.  Berdasarkan temuan dari Irjen Depdagri bahwa bagi Fasilitator Kabupaten tidak boleh menandatangani Daftar Hadir dan Tanda Terima bantuan Transportasi selain dari yang bersangkutan, dengan kata lain tidak boleh diwakilkan.

7.  Naskah Perjanjian Kerjasama Urusan Bersama (NPUB) paling lambat diterima oleh pusat tanggal 30 Januari 2013 dan bagi yang belum menyampaikan sebaiknya diserahkan ke Provinsi supaya dikirimkan secara kolektif ke Jakarta.

Hasil yang dicapai selama rapat berlangsung untuk bulan April 2013 adalah :

1.  Pengendalian PNPM-MP dan Integrasi harus ditingkatkan baik oleh pelaku Birokrasi maupun fihak Konsultan/Fasilitator agar pelaksanaannya dapat Optimal.

2.    Untuk daerah-daerah yang kecamatannya telah mengalami pemekaran pada tahun 2012 atau 2013 paling lambat bulan April 2013 sudah disampaikan ke Pusat untuk bahan penentuan alokasi dan lokasi PNPM-MP tahun 2014.

3.   BLM tahun 2012 yang belum dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Maret 2013 agar segera disetor ke Kas Negara dan dilaporkan kepada Satker PNPM-MP Pusat.

4.    Masalah kekurangan Pagu Dana untuk pembayaran Gaji/Honorarium Fasilitator direncanakan secepatnya blokir dana DIPA dibuka.

5.   Bersamaan dengan pembukaan Blokir dana DIPA, akan diadakan Revisi DIPA untuk tambahan kegiatan yaitu Paket Pelatihan Penyegaran untuk Fasilitator tingkat kabupaten dan Kecamatan.

6.  Berdasarkan penetapan NMC terdapat 20 Kecamatan yang tidak dapat mengusulkan dana BLM untuk kegiatan SPP.

Hasil yang dicapai selama rapat berlangsung untuk bulan Juli 2013 adalah:

1.  Pembahasan cara pengisian  tabel  format   SKA kecamatan  dengan rumus yang disepakati bersama adalah sebagai berikut :

a.  No. 1. 1DDUB BLM PNPM-MPd Reguler, capaian langsung habis jadi di isi  0 atau 100 %

b.  No. 1.2 DDUB BLM PNPM-MPd pilot integrasi, capaian langsung habis jadi di isi 0 atau 100%

c.  No. 2.2  BLM -PNPM MPd Reguler  di isi jumlah yang cair dibagi total pagu BLM APBN

d.  No. 3.1 BLM –DOK PNPM –MPd Reguler isian jumlah yang dicairkan dibagi total pagu BLM DOK

e.  No. 3. 2 BLM DOK PNPM-Mpd Pilot integrasi isian jumlah yang dicairkan total Pagu BLM Dok Integrasi

f.  No. 3.3 BLM Dok ruang belajar Masyarakat (RBM) isian Jumlah yang dicairkan dibagi total pagu BLM DOK RBM hasil ini langsung di link ke laporan pagu Kabupaten

g.  Total kecamatan skema reguler maupun integrasi pembagian total adalah 3

2.  Pembahasan cara pengisian  tabel  format   SKA kabupaten  dengan rumus yang disepakati bersama adalah Jumlah point setiap kecamatan total banyaknya kecamatan ( cukup jelas)

3.  Pembahasan cara pengisian  tabel  format   SKP  kecamatan  dengan rumus yang disepakati bersama adalah sebagai berikut :

a.  No. 1 . BP UPK yang melakukan audit minimal 1 tahun sekali, ada laporan audit, isian 0 jika belum sama sekali atau 100 % jika sudah walaupun lebih dari sekali

b.  No. 2. Iternal audit Fsakab Tahun Anggaran 2012 diisi oleh Faskab, isian jumlah realisasi dibagi rencana audit

c.  No. 3 – 4 Cukup Jelas

d.  No. Supervisi dan monitoring dibagi total point tupoksi BKAD dan melakukan supervisi

e.  No. 12 – 14 Cukup Jelas

f.   No. 15 NDL untuk UEP + SPP marks (tingkat kolektibilitas 2-5) isian ini jelas tetapi rumus keterangan = IF (C22>=D22,” tercapi “, tidak tercapai”)

g.  No. 16 – 20 Cukup Jelas

h.  No. 21 Supervisi lokasi ekstrem isian julah kunjungan Faskab ke lokasi ekstrem

4.  Pembahasan cara pengisian  tabel  format   SKT cukup jelas

5.  Standart capaian kinerja pelaksanan Program PNPM-Mpd Tahun Anggaran 2013 pencapaian target kumulatif pertriwulan , Faskab mengkoreksi SKA, SKP, dan SKT yang telah dikirim untuk diperbaiki dan di kirim kembali pada pelaporan bulan juli dan pada rakor bulan depan.

6.  Tindak lanjut temuan audit BPKP samapai dengan Tahun Anggaran 2012 Provinsi Kalimantan Tengah, status sampai dengan bulan juli 2013 adalah sebagai berikut:

a.  Kabupaten Kotawaringi  timur  Thn 2006 : Temuan (6 ), Selesai (2), Proses (2) , Belum (2); Kabupaten Kotawaringi  timur  Thn 2007 : Temuan (7 ), Selesai (2), Proses (5) , Belum (0); Kabupaten Kotawaringi  timur Thn 2012  : Temuan (5 ), Selesai (0), Proses (0) , Belum (5)

b.  Kabupaten Kapuas Thn 2010  : Temuan (6), Selesai (4), Proses (2) , Belum (0); Kabupaten  Kapuas Thn 2012 : Temuan (5 ), Selesai (0), Proses (0) , Belum (5)

c.  Kabupaten Barito Selatan  Thn 2008  : Temuan (4 ), Selesai (4), Proses (0) , Belum (0)

d.  Kabupaten  Barito Selatan Thn 2011 : Temuan (1 ), Selesai (0), Proses (0) , Belum (1)

e.  Kabupaten  Katingan Thn 2004  : Temuan (3 ), Selesai (1), Proses (2) , Belum (0)

f.   Kabupaten  Katingan Thn 2010  : Temuan (7 ), Selesai (0), Proses (0) , Belum ( 7)

g.  Kabupaten  Gunung  Mas Thn 2011   : Temuan (7 ), Selesai (0), Proses (0) , Belum (7)

h.  Kabupaten  Barito   timur Thn 2012  : Temuan (9 ), Selesai (9), Proses (0) , Belum (0)

i.   Provinsi  Thn 2008  : Temuan (3 ), Selesai (1), Proses (2) , Belum (0); Provinsi  Thn 2010  : Temuan (2 ), Selesai (0), Proses (0) , Belum (2); Provinsi  Thn 2011 : Temuan (2 ), Selesai (0), Proses (0) , Belum (2)

7.    Memastikan konsolidasi data dan informasi  mengenai keuangan

8.    Memastikan internal Audit terlaksanan dengan baik

9.    Melakukan survisi atasa kualitas fasilitasi, peningkatan, pengawasan dan audit

10.  Memastikan dukungan pemerintah daerah terlaksana

11.  Perlu segera melakukan revitalisasi papan informasi dalam kegiatan PNPM –MPd

12. Harus mampu mengerjakan target standart capaian KPI, yaitu 90% desa harus mempunyai papan informasi

13.  Apabila ditemukan wartawan “NAKAL”  segera laporkan kepada yang berwajib

14.  Perlu diadakan pelatihan jurnallistik bagi pelaku program PNPM-Mpd

15. Perlu Fasilitator melakukan pendampingan berkualiatas terhadap kegiatan PNPM-MPd agar masyarakat sejahtera dan Mandiri

16.  Pendampingan yang berkualiatas di lihat dari fisik, fungsi, manfaat, dampak positif

17.  Pola pendampingan yang berkualitas yang harus dilakukan oleh pelaku PNPM adalah :

-   Fasilitator tingkat kabupaten  memberikan dukungan teknis & manajerial kepada FK &Tim  Kec amatan, Membangun jejaring dan sistem pelembagaan antar kecamatan

- Fasilitator tingkat kecamatan  memfasilitasi Pelaku dan Masyarakat  Membangun jejaring,sistem Pelembagaan antar desa dan keberlanujut-anya

-   Kader  desa memfasilitasi Masyarakat  Melestarikan Sistem  Mengembang-kan Sistem

18. Merangkai kegiatan  agar  produktif  yang perlu diperhatikan adalah prasarana utama, pendampingan dan pembinaan, sarana , kapasitas pelaku.

19.  Pengembangan Paket Infrastruktur yang  berdampak Signifikan Terhadap Aktivitas Perekonomian ditinjau dari  potensi, prasarana, sarana, keterampilan

20.  langkah-langkah penyusunan modul  : pertama hari :  memahami teori, hari ke 2:  memilih  rumus yang dipakai, Hari Ke 3 menghitung ,  hari Ke 3 :  melasanakan praktek melakukan Analisa kerusakan dan SAP, VAP, MAP, Hari Ke 4 : melakukan evaluasi, hari Ke 5:  membuat laopran TPK/ Administrsai desa.

21.  Cara pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara gotong royang

 



Komentar menunjukkan dedikasi kita...

Mari Berpartisipasi


Ikut berpartisipasi dengan mengirimkan artikel maupun berita sangat diharapkan demi kemajuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun sebelumnya Anda harus melakukan login/mendaftar terlebih dahulu sebagai User.

pusbindiklatren