Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

 

 I. Latar Belakang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelengaaran Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik dan dicanangkan sejak Tahun 2006. Sebagaiman diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 Tanggal 15 Februari Pasal 21 bahwa Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hokum serta mewujudkan hak-hak mesyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan di bidang perizinan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, transparan dan memberikan kepastian hukum.

III. Dasar Hukum

  • Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembanguan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  • Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu

IV. Motto

  • “ Melayani Setulus Hati Untuk Mendorong Investasi “

V. Jenis Pelayanan

  1. Pelayanan Informasi Penanaman Modal
    Tersedianya loket pelayanan informasi bagi yang ingin mendapatkan informasi penanaman modal, baik mengenai kebijakan penanaman modal, produk unggulan an potensi investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan dan data investasi penanaman modal. Selain itu pula menyediakan leaflet, booklet, windows display dan peta potensi.
  2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

    a) Jenis-jenis Perizinan dan Non Perizinan




    b) Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
  3. Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal

    a) Tabel Penanganan Pengaduan Layanan PTSP


b) Alur Mekanisme Penanganan Pengaduan Layanan PTSP

VI. Aparatur Penyelenggara

  • Petugas Front Office (Verifikator) dan Back Office (Administrator), dari BPMDP dan SKPD Teknis Provinsi;
  • Petugas FO dan BO dari Instansi Teknis berdasarkan Surat Penugasan dari Kepala SKPD teknis masing-masing;
  • Petugas FO dan BO yang telah ditugaskan dituangkan dalam Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.54/0230/BPMDP tanggal 27 Februari 2014 dan Instruksi Kepala BPMDP Provinsi Kalimantan Tengah No. 188.44/04.a/B.II/BPMDP-2014 tanggal 28 Februari 2014.
  • Petugas Penyelenggara PTSP diberikan tunjangan khusus sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/134/2014 tentang Pemberian Tunjangan Khusus bagi pegawai Penyelenggara PTSP pada BPMDP Prov. Kalimantan Tengah;
  • Dalam  pemberian izin dan non izin, PTSP dibantu oleh Tim Teknis dari SKPD Teknis terkait dalam hal memberikan pertimbangan/rekomendasi teknis atas diterima atau ditolaknya permohonan izin dan non izin yang diajukan (berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam BAP);              Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/133/2014 tentang Tim Teknis dalam rangka PTSP;
  • Petugas Informasi Penanaman Modal, memberikan informasi mengenai kebijakan penanaman modal, potensi daerah, promosi dan kerjasama, SOP perizinan (persyaratan, waktu dan biaya), hak dan kewajiban pelaku usaha/investor dan IKM;
  • Petugas Pengaduan Penanaman Modal, menangani administrasi berkas pengaduan dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat, pelaku usaha/investor dan aparatur negara untuk ditindaklanjuti/diproses lebih lanjut.

VII.  Bagan Proses Permohonan Perizinan

 

VIII. Bagan Alur Pengaduan Layanan

 



  Indonesian provinces in Kalimantan by susani @ February, 20 2017 18:50 [balas komentar] [lapor]

The province was borne as the results of reorganization of Indonesian provinces in Kalimantan. It was once part of South Kalimantan Province. A lot of the land from the province remains nonton tv online mysterious, Southern aspect in general is cover by peat land and tidal areas. Across towards the North, the landscapes arrived at the mountainous area from the Muller Schwanner mountain belt. This also remains to become a mysterious place for individuals.

Mari Berpartisipasi


Ikut berpartisipasi dengan mengirimkan artikel maupun berita sangat diharapkan demi kemajuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun sebelumnya Anda harus melakukan login/mendaftar terlebih dahulu sebagai User.

pusbindiklatren