TELAAHAN PARADGIMA & PRAKTEK LEADERSHIP TERBARU DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

Perubahan pemimpin dan era kepemimpinan khususnya berlaku bagi aparatur  sipil negara saat ini, juga diikuti dengan berbagai langkah reformasi, baik dari sisi mental, cara kerja, dan spiritual.  Secara spiritual akan amat erat dengan substansi mental, dimana harus dikenali ranah  atau wilayah kerja yang harus diperani oleh aparatur pemerintah saat ini. Dalam hal ini harus mampu mengenal ranah politik dan ranah perencanaan.

Politik amat penting karena hanya politik ilmu yang hakekatnya  tak terbatas sangat sosial diperani banyak pikiran majemuk banyak orang. Perencanaan tidak sosial karena diperankan kelompok atau satu pemikiran terbatas. Politik amat krusial alat mewujudkan wadah interaksi sosial masyarakat luas. Kekurangan politik yaitu karena sifatnya yang amat variatif aspiratif berkelok-kelok melilit banyak kemajemukan, butuh amat banyak sumberdaya seperti waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Maka cara politik saja tak akan dapat atau menjadi sangat lama untuk mencapai tujuan (pembangunan).

Mengapa demikian?.

Bawaan politik (legislatif) yang amat sosial membawa peran tawar menawar koordinasi pendekatan akomodasi unjuk aspirasi polemik pergumulan konsep ideologi dan lain-lain tanpa hentinya karena bawaan sifat interaksi luas politik. Untuk menjalankan negara cuma pakai politik murni maka amat jauh jalan mencapai target pembangunan.

Perencanaan (eksekutif) harus dilakukan untuk mencapai target. Namun kekurangan perencanaan itu minim sosialnya. Tapi  bila cuma pakai politik saja maka kegiatan interaksi majemuk banyak orang ini akan sulit diarahkan untuk mencapai target. Bayangkan saja setiap orang menyampaikan targetnya masing masing yang harus dilayani satu persatu.

Between Planning & Politics.

Maka jurang antara keduanya dijembatani dengan alat Analisa Kebijakan. DPR legislatif terdiri dari ragam perwakilan umat rakyat menjadi wadah interaksi mewakili umat suatu negara. Semua warna kepentingan umat diserap digodok diolah dibentuk dan seterusnya menjadi kategori prioritas yang akan diajukan kepada eksekutif atau aparatur sipil pelaksana. Persiapan analisa kebijakan itu mencakup proses DPR bersama Pemerintah mengagendakan banyak tahap rapat sidang dan lain-lain. Semuanya itu untuk mengawinkan politik dan perencanaan.

Apakah yang dikawinkan itu?

Melalui analisis kebijakan maka Pemerintah (eksekutif) Menyusun Rencana dari Jangka Panjang, Menengah dan Jangka Pendek. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah melakukan kalkulasi target-target yang dapat di capai oleh suatu negara melalui perencanaan tersebut di atas.

Rancangan perencanaan itu wajib disampaikan kepada DPR yang menganalisisnya untuk di olah lagi agar isinya juga sinkron dengan apa yang diinginkan rakyat atau tujuan politik yang sosial itu. Karena itu amat diperlukan adanya DPR atau Parlemen itu agar perencanaan yang di buat pemerintah tadi tidak menjadi otoriter seperti sifat perencanaan yang kaku cetak biru non sosial seperti diuraikan tersebut di aras tadi.

Nantinya pada saat rencana sudah disepakati, maka fungsi kontrol pengendalian senator / legislator amat penting agar rencana tidak keluar dari pakem yang telah disepakati dalam bentuk beragam Unang-Undang, Paraturan / legislasi, prosedur sampai petunjuk pelaksanaan teknis dan lain-lain operasionalnya secara nyata dilapangan.

Semua pelaksanaan rencana itu memang secara kodrat atau takdirnya haruslah dilakukan oleh pemerintah / eksekutif, sesuai dengan pakem dasar dari esensi berdirinya suatu negara.

Daripada semua itu, maka negara yang konstruktif dan harmonis akan menampilkan kedisiplinan tinggi senator dan eksekutornya, dimana terjadi kerjasama yang amat baik antara satu dengan lainnya dalam menegakkan rencana yang telah di buat bersama agar taget tercapai akurat.

Maka dana apresiasi senator atau memasukkan anggaran pos untuk senator bagi kegiatan pembangunan jangan sampai muncul dalam rantai penyelenggaraan pemerintahan, karena pasti akan tumpang tindih mengacaukan jalannya pelaksanaan rencana pembangunan yang merupakan komitmen bernegara.

Pelaksanaan Pembangunan dan Paradigma serta Praktek Terkini Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan oleh Pihak Eksekutif.

Sejalan dengan UU No. 23/2014 dan perubahannya tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan peran kepemimpinan (leadership) dan manajerial dalam mengelola pemerintahan dan sesuai perundangan berlaku lainnya, Gubernur / Bupati / Walikota / Kepala Daerah itu sebagaimana diketahui berperan dipemerintahan dalam Jabatan Politik (political appointee). Sedangkan ASN Aparatur Sipil Negara yang terdiri Sekretaris Daerah dan seluruh  pegawai lingkup karier / jabatan karier (carrier appointee).  Jabatan politik Kepala Daerah pemegang kewenangan leadership dan manajerial.  Jabatan ini yang menjembatani legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan Jabatan karier itu sepenuhnya dalam koridor kewenangan manajerial.

Instrumen baru TEPRA instrumen leadership untuk mengelola level manajerial (klik Keppres TEPRA). Kepala daerah selaku leader yang pegang kewenangan ini. Karena itu dalam TEPRA disebut Rapim. Sedangkan rapat-rapat seperti Rakordal / rapat teknis dan lain-lain itu adalah tugas pejabat karier / pegawai karier dalam peran manajerial.  Selama ini peran leadership dan manajerial sering campur aduk. 

TEPRA sense of emergency force majeure dalam hal leadership mengelola anggaran. Format pengelolaan konvensional seperti rakordal dan lain-lain hasilnya dikelola mengerucut ke pimpinan teratas menggunakan TEPRA.

Bilamana Rapim TEPRA disamakan dengan rakordal dan rapat lain-lain yang konvensional, maka akan terjadi set back peran leadership yang selalu didelegasikan kepada para manajer (Sekretaris daerah dan Kepala Satuan Kerja perangkat Daerah) yang dapat membuat Leader / Kepala Daerah tereduksi  wibawa dan kewenangannya. Karena selama ini seringkali para manejer ini secara sepihak memutuskan sendiri tindakan yang seharusnya diperlukan klarifikasi dari leader / Kepala Daerah sebelum keputusan dieksekusi.

Rapim TEPRA menjadi instrumen Kepala Daerah untuk melaksanakan peran leadership mengelola level manajerial bekerja sesuai dalam koridornya masing-masing. Rapim TEPRA instrumen menilai komitmen kepemimpinan Kepala Daerah dalam disiplin tinggi sesuai agenda yang telah disetujui di  daerah. Sanksi kepada Kepala Daerah yang gagal menyerap anggaran dilakukan dengan Sistem Monitoring sesuai TEPRA. Juga untuk pengelolaan dana desa.

Rapat Pimpinan TEPRA agenda Pimpinan tertinggi di daerah sebagai instrumen pimpinan daerah mengelola level SKPD / level manajerial. Instrumen TEPRA ini mengerucut ke Tingkat Pusat pada Kantor Staf Presiden (KSP).  (klik website KSP) KSP melalui Pejabat Penghubung TEPRA memastikan Sismon TEPRA  (klik Sismon TEPRA) berbasis teknologi informasi berfungsi penuh mensuplai data informasi kepada Presiden. Sismon TEPRA yang dikoordinir oleh KSP selaku lembaga independen menjembatani harmonisasi  fungsi Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Lembaga Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Sekretarian Negara serta Kantor Staf Presiden.

 

Ir. Herson,Dipl.I.S.,M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 196102071986031018

Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.



  Terimakasih by adin @ August, 28 2017 10:54 [balas komentar] [lapor]

cukup bagus infonya mivo tv

  BAGAIMANAKAH RELASI RELEVANSI PARADIGMA DALAM BELAJAR FILSAFAT HUKUM by rafid @ November, 13 2017 10:24 [balas komentar] [lapor]

Dalam meningkatkan ilmu dan pengetahuan yang selalu alami sistem perubahan streaming rcti serta makin berkembang, manusia memiliki satu landasan serta butuh juga akan landasan itu. Landasan itu ialah landasan dalam berfikir. Satu diantaranya adalah filsafat─tidak semuanya kerjaan berfikir disebutkan berfilsafat─yaitu kerjaan ‘berpikir mengenai streaming tv one dasar semua suatu hal yang dikerjakan dengan benar-benar serta ‘mendalam’lah yang disebut yaitu berfilsafat’.

Mari Berpartisipasi


Ikut berpartisipasi dengan mengirimkan artikel maupun berita sangat diharapkan demi kemajuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun sebelumnya Anda harus melakukan login/mendaftar terlebih dahulu sebagai User.

pusbindiklatren