Press Release

Jakarta, 8 Agustus 2016 

  

KOTAKU merupakan platform kolaborasi pelaku, mulai dari pemerintah pusat-daerah-masyarakat-pemangku kepentingan-swasta, perencanaan, pendanaan, program, pelaksanaan dan pemeliharaan, dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Sasaran KOTAKU adalah meningkatkan kualitas kawasan permukiman, pencegahan kumuh dan peningkatan penghidupan di 269 kabupaten/kota dengan luasan kawasan kumuh 23.473 hektar, dimana 18 kota-nya akan berkolaborasi dengan Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP2), yang jumlah lokasi sasarannya sebanyak 20 kabupaten/kota. Selain itu, pada 30 kabupaten/kotanya yang menjadi prioritas keterpaduan peningkatan kualitas kawasan kumuh, KOTAKU akan menjadi bagian kegiatan berkolaborasi dengan program-program dan sumber dana lainnya.

Sumber pembiayaan KOTAKU berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu World Bank, Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu, kontribusi Pemda melalui APBD maupun swadaya masyarakat akan menjadi satu kesatuan pembiayan untuk mencapai target peningkatan kualitas kumuh yang diharapkan.

Kotaku sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh dilakukan dengan peningkatan peran pemerintah daerah serta merevitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) dari penanggulangan kemiskinan ke penanganan kumuh. Hal ini sejalan dengan arahan kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun sistem, melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dan fasilitasi komunitas dengan pembangunan berbasis masyarakat.

Sebagaimana arahan kebijakan direktorat jenderal cipta karya, yakni; membangun sistem, fasilitasi pemerintah daerah dan fasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Hal ini searah dengan amant UUD’45 pasal 28H ayat 1; setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. UU No.1 tahun 2011 menyatakan bahwa penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Ppemertintah daerah, dan atau setiap orang. Sementara itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 memiliki target tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Untuk Press Release selengkapnya silahkan klik link untuk melakukan download lebih lanjut.

Untuk mengunjungi website resmi kotaku, silahkan klik www.kotatanpakumuh.id





  Nama Bayi Laki Laki Islami by Ananta @ November, 24 2016 15:46 [balas komentar] [lapor]
  huft by rima @ November, 29 2016 15:32 [balas komentar] [lapor]
  upvc jakarta by miftah09 @ January, 04 2017 17:06 [balas komentar] [lapor]

 Sangat Inspiratif dan bermanfaat sekali, khususnya untuk saya yang sedang mencari referensi untuk tugas kuliah S2 saya.

Oia, selain mahasiswa s2, saya berprofesi sebagai Branch Manager diperusahaan penjualan atap upvc jakarta. yaitu jenis atap yang kualitasnya bagus.

  Program Bagus by Guest House Murah @ February, 13 2017 11:04 [balas komentar] [lapor]

Program yang bagus, dan patut di contoh oleh provinsi lainnya.  selalu maju kalteng. www.guesthouse.co.id

Mari Berpartisipasi


Ikut berpartisipasi dengan mengirimkan artikel maupun berita sangat diharapkan demi kemajuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun sebelumnya Anda harus melakukan login/mendaftar terlebih dahulu sebagai User.

pusbindiklatren