PALANGKA RAYA – UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjamin setiap orang dalam mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sekretariat Negara (Setneg) terus berupaya menjalankan amanat Undang-Undang dimaksud, agar sesuai dengan prinsip good government serta semakin memantapkan proses reformasi birokrasi yang telah berjalan.  Dalam rangka hal tersebut, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Workshop Tata Kelola Informasi Publik Tahun 2017 di Aula Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (15/5).

Acara yang dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Hengky Mangkin mewakili Pj. Sekda Kalteng Syahrin Daulay dan Kabag Pelayanan Informasi, Biro Humas Kemkominfo RI, Soekartono, S.IP, M.Si ini disambut langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Ir. Herson B. Aden, M.Si sekaligus memberikan laporan tim tim pelaksana kegiatan.

Beliau menekankan, Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama maupun PPID Pembantu.

Dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekobang, Pj. Sekda mengingatkan seluruh badan publik akan kewajiban mereka untuk membuka akses atas informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan-peraturan turunannya.

 

Mengingat keberadaan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik se-Kalteng merupakan SOPD yang baru, maka menurut Pj. Sekda, sudah sewajarnya untuk mulai berbenah diri dengan mengembangkan kapasitas selaku PPID Utama, melalui berbagai pelatihan, seperti yang dilaksanakan kali ini.

Sementara itu, narasumber dalam workshop kali ini, Soekartono, S.IP, M.Si, dari Kementerian Kominfo RI menekankan bahwa tujuan dari UU KIP adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang selama ini telah ada di badan publik. “Peningkatan pengelolaan ini diharapkan bisa menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, cepat, tepat, murah, dan sederhana,” jelasnya.

Pada sesi kedua kegiatan, Kabag Pelayanan Informasi pada Biro Humas Kemkominfo RI ini membimbing para peserta untuk menyusun simulasi daftar informasi yang dikecualikan sebagai bagian dari uji konsekuensi untuk informasi-informasi yang tidak dapat dipublikasikan.

 

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Layanan E-Government Diskominfosantik Prov. Kalteng, dan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Kalteng

 



Komentar menunjukkan dedikasi kita...

Mari Berpartisipasi


Ikut berpartisipasi dengan mengirimkan artikel maupun berita sangat diharapkan demi kemajuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun sebelumnya Anda harus melakukan login/mendaftar terlebih dahulu sebagai User.

pusbindiklatren