Jakarta - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham), Freddy Harris, menjelaskan bahwa Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas). “Artinya secara administrasi tata negara, perkumpulan/ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum,” ujarnya Rabu, 19 Juli 2017. Adapun sebaliknya, perkumpulan/ormas bila tidak memenuhi syarat administrasi maka pihak Kemenkumham tidak akan memberikan SK pengesahan Badan Hukum perkumpulan/ormas tersebut.

Sedangkan mengenai SK pencabutan Badan Hukum perkumpulan/ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hal ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Menurut Freddy, pencabutan SK telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh pemerintah. Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017. Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI. Pemerintah juga meyakinkan pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak. Melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah. “Yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan,” ujarnya.

 

Untuk lebih lengkapnya bisa di baca SIARAN PERS Kewenangan Legal Administratif Kemenkumham Sebagai Tindak Lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017  

 

Sumber : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA - SIARAN PERS  Kewenangan Legal Administratif Kemenkumham Sebagai Tindak Lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017  

 



  Semoga lebih baik by Inspiring @ August, 01 2017 13:27 [balas komentar] [lapor]

HTI memang orgas yang tidak menjadikan pancasila sebagai Ideologi bernegaranya, terkadang mereka juga meng-kefirkan demokrasi.., semoga di beri yang terbaik... 

  Jaga NKRI by panda9 @ December, 08 2017 18:19 [balas komentar] [lapor]

Ini adalah langkah yang baik untuk menjaga keutuhan NKRI. Sebab dibeberapa negara lainnya seperti mesir, malaysia, dll juga melarang adanya HTI. Hal yang wajar jika di Indonesia HTI patut dibubarkan. Silahkan jika anda membutuhkan contoh surat untuk berbagai keperluan, semuanya ada disitus saya.

Mari Berpartisipasi


Ikut berpartisipasi dengan mengirimkan artikel maupun berita sangat diharapkan demi kemajuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun sebelumnya Anda harus melakukan login/mendaftar terlebih dahulu sebagai User.

pusbindiklatren