Palangka Raya – Plt. Sekda Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung bersama Kepala BKAD Prov. Kalteng Syahfiri mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual, Jumat (26/9/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Keuangan terkait adanya dana daerah yang masih mengendap di bank sehingga perlu percepatan agar anggaran dapat terserap optimal.

Dalam arahannya, Wamendagri RI Bima Arya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 5,2%, dengan Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 32,9%.

Baca juga : Wagub Edy Pratowo Sampaikan 4 Rancangan Perda Provinsi Kalteng Pada Rapur Ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023

(Baca Juga : Sahli Gubernur Yuas Elko Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Minggu Pertama Maret 2025)

“Pertumbuhan yang tinggi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya melalui percepatan realisasi belanja daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wamendagri menekankan empat langkah utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu percepatan belanja daerah, inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak membebani masyarakat, sinkronisasi program strategis nasional dengan program daerah, serta peningkatan kemudahan perizinan usaha.

“Pada triwulan III tahun ini seharusnya realisasi belanja sudah mencapai 70% untuk belanja modal dan barang/jasa serta 75% untuk belanja pegawai, sementara pada akhir tahun ditargetkan mencapai 90–95%,” ujarnya.

Ia menambahkan meski pendapatan daerah melebihi target, realisasi belanja justru menurun dibanding tahun lalu akibat sejumlah kendala, seperti keterlambatan penetapan APBD, lambatnya proses lelang, koordinasi dan SDM yang belum optimal. Pemerintah daerah diminta segera melakukan percepatan melalui penetapan APBD tepat waktu, percepatan pengadaan, penertiban administrasi dan LPJ, serta penguatan peran inspektorat.

Sementara itu, Kepala BKAD Prov. Kalteng Syahfiri saat diwawancarai menjelaskan bahwa agenda ini sangat penting bagi daerah untuk mengevaluasi APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Ia menyebutkan, APBD Perubahan 2025 sudah mendapat persetujuan DPR dan akan dihitung kembali realisasinya berdasarkan kondisi terbaru.

“Dari perhitungan itu, diperkirakan akan ada kenaikan signifikan. Kami berharap dalam sisa waktu tiga bulan ke depan, realisasi pendapatan dan belanja dapat mencapai sekitar 90% sehingga memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya. (IAQ/ Foto: Rdw)

 

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng  :