Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Tengah saat memberikan sambutan
MMCKalteng – Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Tengah, membuka Pertemuan Bidang TPPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (12/9/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa stunting merupakan tantangan serius bagi pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, TPPS berperan penting sebagai wadah pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor.
(Baca Juga : Tutup Forum Ketenagalistrikan 2023, Ini Harapan Wagub Edy Pratowo...)
“TPPS adalah kekuatan besar. Sinergi, koordinasi, dan kolaborasi lintas perangkat daerah sangat diperlukan agar upaya penurunan stunting berjalan lebih efektif, konvergen, dan terintegrasi,” tegas Wakil Gubernur.
Wakil Gubernur menambahkan, setiap bidang dalam struktur TPPS perlu merumuskan strategi inovatif, mengevaluasi kendala, dan memberi rekomendasi perbaikan.
“Dengan langkah terarah, kita optimis dapat mencapai target penurunan stunting nasional 18,8 persen dan target daerah 20,6 persen pada tahun 2025,” ujar Wakil Gubernur.
Lebih lanjut, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa keberhasilan penurunan stunting merupakan bagian penting dalam menyiapkan generasi emas 2045.
Foto bersama
“Anak yang bebas stunting akan tumbuh menjadi generasi unggul, sehat, dan berdaya saing. Dengan kerja keras, komitmen, dan kolaborasi, saya yakin kita dapat mewujudkan Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Bermartabat,” pungkas Wakil Gubernur.
Sementara itu, Sekretaris TPPS Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyatukan strategi percepatan penurunan stunting di Kalimantan Tengah.
“Pertemuan ini merupakan wadah bagi bidang TPPS untuk memperbaiki strategi, merumuskan rekomendasi, serta memperkuat komitmen bersama dalam mencapai target penurunan stunting nasional 18,8 persen dan target daerah 20,6 persen pada 2025,” jelas Linae.
Selanjutnya, pertemuan membahas aspek teknis lintas sektor TPPS, seperti pemantauan data stunting, perumusan intervensi spesifik dan sensitif, serta optimalisasi program inovasi seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).
Dengan terselenggaranya pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergi lintas sektor semakin terbangun sehingga upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan konvergen, guna mewujudkan generasi emas Kalimantan Tengah yang sehat, cerdas, dan sejahtera. (ARK/Foto:Tra)
Wagub Kalteng, Edy Pratowo, menyampaikan sambutan
MMCKalteng – Palangka Raya – Dalam upaya memperkuat komitmen menurunkan angka stunting di Kalteng sekaligus mewujudkan keluarga berkualitas, sehat, dan sejahtera, Pemerintah Provinsi Kalteng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting dan Bangga Kencana. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (12/8/2025).
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo menyampaikan bahwa penanggulangan stunting menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Kalteng. Stunting, menurutnya, merupakan ancaman serius bagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan.
(Baca Juga : Asisten Adum Sri Suwanto Resmi Tutup Latsar CPNS Gelombang I Tahun 2022)
“Stunting bukan sekadar permasalahan fisik, tetapi berdampak pada seluruh aspek kehidupan anak, mulai dari kesehatan, kecerdasan, hingga produktivitas,” ujarnya saat membuka rapat.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub mengapresiasi para Bupati/Wali Kota, Ketua TP PKK, unsur TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras sehingga angka stunting di Kalteng terus mengalami penurunan setiap tahunnya.
“Berdasarkan hasil SSGI, angka stunting Kalimantan Tengah pada tahun 2024 sebesar 22,1 persen, turun dari 23,5 persen pada tahun 2023. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus bekerja lebih keras dan kompak agar target penurunan angka stunting tahun 2025 menjadi 20,6 persen dapat tercapai,” imbuhnya.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU)
Wagub juga berpesan agar seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam struktur TPPS dapat bersinergi dan proaktif melaksanakan program maupun kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting. “Pemerintah Kabupaten/Kota dan TPPS se-Kalimantan Tengah agar memanfaatkan secara optimal Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB),” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Wagub menekankan bahwa Rakor ini bukan sekadar bentuk komitmen formal, tetapi harus diikuti dengan langkah nyata di lapangan. “Kita tidak boleh setengah-setengah dalam menangani stunting, karena ini menyangkut masa depan anak-anak dan bangsa kita,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng Sunarto menyampaikan bahwa evaluasi program di Kalteng menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan keluarga yang terencana dan sejahtera.
“Sejumlah indikator nasional seperti Total Fertility Rate (TFR), prevalensi kontrasepsi modern, angka kelahiran remaja, Indeks Pembangunan Keluarga, serta Median Usia Kawin Pertama perempuan, seluruhnya telah melampaui target,” ungkapnya.
Penyerahan ATTG bagi Kelompok UPPKA se-Kalteng
Ia menambahkan, penggunaan kontrasepsi modern oleh Pasangan Usia Subur (PUS) terus meningkat berkat peran aktif Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan kader KB di desa. Namun, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih berada pada angka 11,1%, lebih tinggi dari target 7,4%.
“Saat ini tengah berlangsung Pemutakhiran Pendataan Keluarga yang dilaksanakan pada 22 Juli–21 Agustus 2025 dengan capaian sementara 13,80%. Tujuh daerah, termasuk Kota Palangka Raya, juga terpilih menjadi lokus survei Modul Kesulitan Fungsional pada Anak (CFM) yang akan dilaksanakan pada September 2025,” pungkasnya.
Rakor tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), penyerahan Surat Keputusan (SK) Genting secara simbolis, serta penyerahan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) se-Kalteng.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung, para Bupati/Wali Kota se-Kalteng, serta Kepala Perangkat Daerah terkait. (Rkh/Foto:Asp)
Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Exit Meeting Penyampaian Hasil Evaluasi Akselerasi Penurunan Stunting Dari Dinas/Lembaga dalam Struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan secara hybrid, Jumat (7/6/2024) bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah selaku Wakil Ketua I Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, mewakili Wakil Gubernur selaku Ketua TPPS Prov. Kalteng membacakan sambutan sekaligus membuka Exit Meeting Evaluasi Akselerasi Penurunan Stunting Prov. Kalteng tahun 2024 secara hybrid dari Ruang Rapat Kepala Bappedalitbang melalui zoom meeting.
(Baca Juga : Mantapkan Shrimp Estate di Kalteng, Dislutkan Kunjungi BUBK Kebumen)
Dalam sambutannya, Leonard menyampaikan bahwa atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih pada tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah melaksanakan kegiatan evaluasi Akselerasi Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Hasil Evaluasi yang disampaikan selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan pemerintah provinsi untuk merumuskan kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting dengan melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lintas sektor yang tergabung dalam TPPS Prov. Kalteng,” ungkapnya.
Ditambahkannya, reviu dan evaluasi kegiatan percepatan penurunan stunting yang telah dilaksanakan menjadi keniscayaan, guna mengetahui sejauh mana hasil dan capaian yang telah dilakukan dalam Percepatan Penurunan Stunting.
“Kami mempersilakan tim BPKP untuk menyampaikan hasil evaluasi kinerja TPPS dalam percepatan penurunan stunting, hal ini akan sangat bermanfaat untuk memacu kinerja pemerintah daerah sekaligus menjadi acuan bagi TPPS Prov. Kalteng dalam merancang strategi yang diperlukan untuk aksi percepatan penurunan stunting selanjutnya,” imbuhnya..
Pada kesempatan yang sama, Leonard mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua Instansi dan OPD yang tergabung dalam TPPS yang telah berperan secara penuh dalam penyediaan data dan informasi untuk kegiatan evaluasi Akselerasi Penurunan Stunting,
“Semoga hasil evaluasi ini nantinya dapat menggambarkan secara utuh pencapaian Provinsi Kalimantan Tengah dalam aksi PPS, dan dapat mendapatkan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan,” harap Leonard.
Di akhir sambutannya, diinstruksikan kepada seluruh OPD/Lintas Sektor yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk segera menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi BPKP dan merumuskan rencana kerja masing-masing berdasarkan indikator evaluasi dan poin-poin rekomendasi, selanjutnya melaporkan hasil tindak lanjutnya pada TPPS melalui sekretariat TPPS Prov. Kalteng.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Plt. Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalteng Hanggara Atmana, Kepala DP3APPKB Prov. Kalteng Linae Victoria Aden, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Jeanny Yola Winokan, serta OPD Tim Percepatan Penurunan Stunting Prov. Kalteng. (10_D)/Edt:WP
