Palangka Raya – Sahli Yuas Elko mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (19/10/2026).

Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir tersebut membahas perkembangan inflasi, upaya pengendalian harga pangan, serta rencana penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian terkait penyuluh pertanian. Rakor ini juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Baca juga : Safari Ramadan di Masjid Dzuljalali Wal Ikram Kab. Murung Raya, Pj. Sekda Kalteng Sosialisasikan Prokes dan Vaksinasi Covid-19

(Baca Juga : Mewakili Wagub, Kadis P3APPKB Kalteng Buka Serasehan Wanita Komisi Daerah Pelayanan Wanita Pantekosta)

Dalam rapat tersebut, Tomsi Tohir menyoroti kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit di sejumlah kabupaten/kota berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, Kemendagri menyiapkan lima tim yang akan turun langsung ke daerah guna memantau perkembangan harga sekaligus mengevaluasi upaya penanganan yang telah dilakukan.

Pemantauan akan difokuskan pada daerah yang mengalami kenaikan harga cabai dan telah menerima bantuan dari Kementerian Pertanian, seperti bibit, pupuk, sarana produksi pertanian (saprodi), serta dukungan lainnya. Setiap tim akan berkoordinasi dengan perwakilan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah setempat untuk melihat perkembangan hasil bantuan, mengidentifikasi kendala, serta mengevaluasi langkah pengendalian harga.

Tomsi menegaskan bahwa pemantauan langsung terhadap harga di pasar penting dilakukan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengetahui kondisi aktual di lapangan dan dapat menentukan langkah penanganan yang tepat.

“Ini untuk masyarakat. Nomor satu adalah bahwa harga-harga dapat terjangkau. Ini kewajiban kita,” tegasnya.

Sementara itu, Sahli Yuas Elko menyampaikan bahwa rakor pengendalian inflasi merupakan agenda rutin yang diikuti pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai tindak lanjut arahan Kemendagri. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana penyampaian informasi dan arahan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan upaya pengendalian inflasi agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau masyarakat.

“Rapat inflasi ini menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan mengarahkan setiap daerah agar melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi secara maksimal, sehingga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat,” ujar Yuas.

Ia menjelaskan, upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gangguan asap, musim kemarau, serta fenomena El Niño yang turut menjadi perhatian dalam perkembangan perekonomian daerah.

Yuas juga menyoroti sejumlah komoditas yang perlu dicermati perkembangan harganya, yakni cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Menurutnya, pemantauan terhadap komoditas tersebut penting untuk mendukung langkah pengendalian inflasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam memantau perkembangan harga serta mengambil langkah-langkah pengendalian inflasi sesuai kondisi masing-masing wilayah. Dengan demikian, stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat dapat terus dijaga. (IAQ/Foto: Rzd)

 

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng