PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya mengucapkan selamat atas dilantiknya Presiden Joko Widodo dan K.H. Maruf Amin yang resmi mengemban jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Keduanya dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.

Baca juga : Sekda Kalteng Hadiri Acara Puncak HAORNAS ke-37 Tahun 2020

Tepat pukul 15.30 WIB, prosesi acara pelantikan presiden dan wakil presiden dimulai dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sidang paripurna kemudian dibuka oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih K.H. Maruf Amin kemudian mengucap sumpah jabatan.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Presiden Jokowi mengucapkan sumpahnya.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Wakil Presiden Maruf Amin.

Usai pengucapan sumpah, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin kemudian menandatangani berita acara. Setelah seluruh pimpinan MPR menandatangani, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyerahkan berita acara tersebut masing-masing kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Presiden menyampaikan, dirinya optimistis bahwa Indonesia dapat menggapai cita-citanya untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang, bertepatan dengan satu abad kemerdekaan Indonesia.

"Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai USD7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana," ujarnya.

Target tersebut bukan tidak mungkin tercapai karena telah melalui beragam kalkulasi. Meski demikian, Kepala Negara mengatakan, tujuan tersebut tidak dicapai dengan cara yang mudah. Butuh kerja keras dan kerja cepat seluruh pihak untuk menjadi lebih produktif.

"Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton," tuturnya.

Menurutnya, berani mendobrak rutinitas yang monoton adalah satu hal tersendiri yang menjadi perhatian selain meningkatkan produktivitas. Pekerjaan yang dilakukan jajaran pemerintah dimintanya untuk tidak lagi hanya bersifat rutinitas dan hanya berorientasi proses, tapi juga harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata.

"Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan," kata Presiden.

Presiden melanjutkan, seringkali birokrasi menganggap bahwa apabila program kerja sudah dijalankan dan laporan akuntabilitas telah diselesaikan, maka program tersebut dikatakan telah terlaksana. Namun, menurutnya, proses kerja pemerintah tidak hanya sampai di sana.

"Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent," ujar Presiden.

Maka, Presiden menegaskan, tugas birokrasi kini tak lagi hanya menjalankan program semata, melainkan memastikan bahwa program tersebut berjalan tanpa hambatan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat," tandasnya.

 

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng