Kalteng Raih WTP dalam LKP BPK RI 2017

PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat paripurna istimewa, Senin (14/5), dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kalteng tahun anggaran 2017. 

Dalam Rapur yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng Reinhard Atu Narang ini tampak hadir Wakil Ketua DPRD Kalteng Heriansyah, Kepala BPK Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana, Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tantoma VI) BPK RI Dori Santosa, dan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran.

(Baca Juga : Video Conference dan Rapat Kerja Digelar, Bahas Lebaran hingga Pilkada Serentak)

Sementara itu, dalam LHP yang diserahkan Tortama VI BPK-RI tersebut Pemprov dan DPRD Kalteng mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski demikian, BPK RI menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti. Beberapa rekomendasi itu, antara lain terkait pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang belum memadai sehingga pada tahun 2017 terjadi potensi kehilangan pendapatan senilai Rp 4,6 miliar. Kemudian, terkait penetapan besaran bagi hasil pajak daerah yang belum sesuai realisasi pendapatan sehingga terjadi kekurangan penerapan transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota senilai Rp 75,5 miliar; terkait pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kehutanan, kelautan, energi dan sumber daya mineral; serta terkait pengelolaan aset tetap yang masih belum sepenuhnya memadai seperti belum lengkapnya informasi data aset tetap dan kartu inventaris barang.

Selain itu, BPK RI juga menyoroti kekurangan volume fisik pada beberapa kontrak pekerjaan di beberapa SOPD, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng.

Kepala Daerah