You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya Hadiri Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 DPRD Kalteng

  • 14 September 2020 16:26
  • Dibagikan oleh Layanan E-Government
  • Dibaca 35 kali.

Palangka Raya - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menghadiri Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi (Prov) Kalteng. Kegiatan dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Prov. Kalteng, Senin (14/09/2020), pukul 14.00 WIB.


Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Prov. Kalteng Wiyatno.  Turut hadir mengikuti Rapat Paripurna diantaranya Wakil Ketua II DPRD Prov. Kalteng Jimmy Carter, 7 Fraksi Pendukung Dewan, Kabinda Kalteng Slamet Urip Widodo, Dirut Bank Kalteng Yayah Diasmono, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri, Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kalteng Lies Fahimah dan sejumlah perangkat daerah terkait serta awak media.

(Baca Juga : Gubernur Kalteng Lakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sukamara)

Rapat membahas tentang Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD Prov. Kalteng terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prov. Kalteng, tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Prov. Kalteng pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalteng. Berbagai Fraksi-Fraksi Pendukung Dewan telah menyampaikan pandanganya baik masukan, saran serta pertanyaan terhadap Raperda Prov. Kalteng tersebut.

Berkenaan dengan saran dan pertanyaan yang telah diutarakan oleh Fraksi-Fraksi Pendukung Dewan, pihak Fraksi mengharapkan tanggapan dan jawaban dari pihak PProv. Kalteng pada Rapat Paripurna selanjutnya. Seperti diketahui bersama dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 tanggal 7 September 2020 yang lalu telah dibahas Raperda Prov. Kalteng tentang penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Kalteng.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan setiap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah wajib dituangkan dalam Peraturan Daerah. (TMY/Foto:Asep).

 

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng

gallery

Poster