Pemprov Serahkan Tiga Raperda kepada DPRD Kalteng

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan tiga naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Kalteng dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng, R. Atu Narang, Kamis (23/8). Ketiga Raperda tersebut masing-masing mengenai Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2018, Pencabutan Perda Provinsi Kalteng Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah, serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tahun 2017-2037.

Wakil Gubernur Kalteng, Habib Said Ismail, mengatakan, selain memperhatikan isu strategis daerah dan masalah aktual pembangunan daerah, perubahan APBD 2018 juga harus memperhatikan kebijakan anggaran daerah yang mengarah pada upaya menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas, serta upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

(Baca Juga : Anjangsana dalam Rangkaian HUT Ke-73 Kemerdekaan RI)

Sementara itu, terkait pencabutan Perda 4 tahun 2014, Wagub mengatakan, hal tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan pengelolaan asrama mahasiswa Kalteng. “Perlu adanya sistem yang mantap, sehingga pengelolaan asrama betul-betul bisa terlihat secara transparan dan akuntabel, atau bahkan bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, terkait rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Wagub mengatakan, hal itu memuat kebijakan lintas sektor yang fokus pada aspek fisik spasial serta mencakup perencanaan struktur ruang dan arahan pemanfaatan ruang. “Peraturan Daerah ini nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi pemanfaatan sumber daya pesisir di Kalimantan Tengah,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada Selasa (21/8), DPRD Kalteng juga menggelar Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan II Tahun 2018. Rapat paripurna tersebut membahas tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah Akhir Tahun Anggaran 2017. Rapat juga digelar di Ruang Rapat Paripurna dan dipimpin WakilKetua DPRD Kalteng, Abdul Razak.

Pada kesempatan tersebut, Wagub mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan yang telah dicapai harus dipertahankan, di samping terus menjaga komitmen untuk melakukan percepatan pembangunan sebagaimana visi, misi, dan RPJMD 2016-2021.

Kepala Daerah