Palangka Raya – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menghadiri Penandatanganan Kerjasama Kemitraan antara perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara virtual melalui video conference dari Ruang bajakah 2, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (18/01/2021). Penandatanganan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dari Istana Negara.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini merupakan implementasi dan acuan investasi yang berkualitas dan inklusif.

Baca juga : Upaya Tuntaskan Vaksinasi dan Pemulihan Ekonomi Harus Berjalan Seiring, Car Free Day Bunbes Dibuka Kembali

(Baca Juga : PPTTG-LIPI Subang Membuka Stan di Pameran Gelar Karya Kalteng 2018)

“Investasi yang berkualitas dan inklusif meliputi antara keseimbangan investasi yang ada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa termasuk Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua dan seluruhnya”, ucap Kepala BKPM Bahlil Lahadali.

Bahlil Lahadalia mengutarakan, bagaimana investasi dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi-ekonomi yang ada di Daerah untuk bisa diwujudkan maka tidak ada cara lain yakni harus ada kolaborasi, kerjasama antara Pengusaha besar dalam Negeri dan Luar Negeri dengan UMKM dan Pengusaha Nasional yang ada di Daerah. Adapun jumlah Pengusaha Besar yang melakukan Penandatanganan pada kesempatan tersebut yakni 56 Perusahaan Besar meliputi Perusahaan Asing dan Dalam Negeri dengan 196 UMKM.

“Kerjasama ini diawali dari pertama arahan dan petunjuk Bapak Presiden agar bagaimana caranya kita membutuhkan terciptanya pengusaha-pengusaha baru dan UMKM yang kuat. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga harus diiringi dengan pertumbuhan pemerataan ekonomi”, pungkas Bahlil Lahadalia.

Kepala BKPM juga menyampaikan, kegiatan ini merupakan Perintah dari Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta lapangan kerja pada pasal 90 yang menyatakan bahwa setiap Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat dengan kewenangannnya wajib memfasilitasi UMKM dalam rantai pasok  yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan label usaha.

Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan Undang-Undang Cipta Kerja telah di Undangkan. Dan Peraturan turunannnya juga akan diterbitkan.

“Sudah ada yang selesai, dan yang lain segera menyusul. Untuk terus meningkatkan kemudahan berusaha. Dan Kemitraan strategis antara Perusahaan Besar dengan UMKM akan terus kita kembangkan dengan prinsip saling menguntungkan dan meningkatkan Daya saing di pasar global”, tutur Presiden Joko Widodo.

Joko Widodo mengutarakan Kemitraan UMKM dengan Pengusaha besar sangat penting agar UMKM bisa masuk dalam rantai pasok produksi global/ global value chain.

“Peluang UMKM kita bisa naik kelas, yang kecil naik kelas ke menengah dan yang menengah kita harapkan bisa naik kelas ke yang lebih besar”, ucap Presiden.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengusaha UMKM lebih kompetiti yakni kualitas produknya menjadi lebih baik, desainnya dan manajemennya menjadi lebih baik menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, pemerataan ekonomi. Pada kesempatan tersebut, Joko Widodo juga mengajak untuk menjamin kontrak kerja ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Kontrak kerja antara UMKM dan Pengusaha besar ini harus berlangsung secara berkelanjutan, tidak hanya sekali tapi terus-menerus. Kemudian terus meningkat nilainya serta meningkat pula luas cakupannya”, imbuh Presiden.

Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah diantaranya Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng H. Nurul Edy dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng Suhaemi. (WDY/Foto:Rinto)

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng