You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sekda Fahrizal Fitri Hadiri Rapat Konsultasi Publik Tahap Pertama KLHS untuk Proses Penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan di Provinsi Kalteng

  • 11 Februari 2021 11:22
  • Dibagikan oleh Layanan E-Government
  • Dibaca 44 kali.

Palangka Raya – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menghadiri Rapat Konsultasi Publik Tahap Pertama Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Proses Penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan di Prov. Kalteng. Kegiatan ini diikuti Sekretaris Daerah Prov. Kalteng secara virtual melalui video conference dari Ruang Rapat Bajakah, Kamis (11/02/2021).

Rapat dibuka oleh Sekretaris Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (RI) Marrahmat. Sekretaris Baranahan Kementerian Pertahanan RI Marrahmat dalam Sambutannya menyampaikan terkait cadangan Pangan Strategis Nasional Kebun dan Pabrik Singkong di Kalteng. Marrahmat mengatakan pembangunan kebun dan pabrik singkong di Kalteng adalah Perintah Presiden RI kepada Menteri Pertahanan untuk amankan cadangan pangan Nasional.

(Baca Juga : Gubernur Kalteng Gelar Silahturahmi Bersama Generasi Milennial)

(Baca Juga : Yohana: Kalteng Provinsi Pertama Yang Merayakan Hari Ibu)

Target Program Singkong sebagai Cadangan Pangan yakni tersedianya cadangan pangan strategis nasional untuk 120 hari sebesar 10,2 juta ton karbohidrat yang berupa tapioka dan MOCAF, peningkatan devisa Negara senilai Rp. 26 trilyun per tahun, Tersedianya bahan baku bioindustri senilai 62 trilyun per tahun dan tersedianya lapangan kerja baru sebanyak 67,4 ribu dan penguasaan ilmu dan teknologi bioindustri hulu-hilir 4yang berbasis karbohidrat.

Penyusunan KLHS untuk PCLS Kemhan di Kalteng meliputi 7 hal. Pertama, berdasarkan prosedur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.24 Tahun 2020 2. Kedua, bersama – sama dengan Gubernur dan Bupati mengembangkan budidaya singkong untuk ketahanan pangan.

Ketiga, memiliki kajian pengembangan budidaya lahan untuk Pertahanan Negara yang berwawasan lingkungan. Keempat, memiliki kajian menyeluruh mengenai isu – isu strategis di wilayah Kalteng.

Kelima, memiliki masterplan teknis dalam budidaya singkong dan prosedur teknis sebagai efektifitas operasional. Keenam, memiliki alur bisnis proses hulu sampai hilir yang jelas mulai kegiatan perencanaan, teknis budidaya sampai industri lanjutan.  Terakhir, memiliki kajian sosial dan aspek kearifan lokal wilayah Kalteng.

Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri saat membacakan Sambutan tertulis Gubernur Kalteng menyampaikan menyambut baik program ketahanan pangan di Kalteng yang diamanatkan oleh Presiden RI melalui Kementerian Pertahanan.

"Kita semua mengetahui bersama bahwa Presiden RI telah memberikan mandat kepada Kementerian Pertahanan RI untuk mengembangkan cadangan pangan Nasional di Indonesia",ucap Fahrizal Fitri.

Fahrizal Fitri mengatakan, ketahanan pangan memang memiliki arti penting dalam menjaga dan menjamin pertahanan dan keamanan Negara karena cadangan makanan menjadi factor effect deterrent bagi pertahanan, karena kekuatan cadangan makanan menentukan survival Negara dalam menghadapi ancaman peperangan, wabah penyakit, dan bencana alam yang berkepanjangan serta ancaman embargo Negara lain.

“Jangan pernah berpikir kalau pangan itu hanya beras saja, karena masih banyak subtitusi lain misalnya jagung dan singkong”, imbuhnya.

Kementerian Pertahanan RI dalam upaya ketahanan pangan memiliki misi yaitu mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berdaulat, Mandiri dan Ramah Lingkungan sebagai visi pembangunan budidaya singkong untuk program Nasional ketahanan pangan Kementerian Pertahanan. Dengan mengoptimalkan lahan-lahan yang masih bisa diusahakan, Lahan dalam Kawasan hutan yaitu hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi atau hutan produksi terbatas yang aturannya dalam Peaturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 24 tahun 2020.

Di dalam Peraturan Menteri ini dijelaskan mengenai proses perizinan dan permohonan pemanfaatan lahan di dalam Kawasan hutan. Salah satunya proses perizinan yaitu menyusun KLHS sebagai salah satu syaratnya.

“Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen KLHS kegiatan konsultasi publik pertama ini menjadi penting untuk mengetahui isu-isu strategis dalam perwujudan program ketahanan pangan di bawah Kementerian Pertahanan RI”, pungkasnya.

Fahrizal Fitri meminta kepada seluruh peserta yang hadir di dalam forum Rapat Konsultasi Publik Tahap Pertama KLHS  untuk bersama-sama memberikan masukan sebagai salah satu upaya mendukung ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia.

Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah Prov. Kalteng yakni Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng H. Nurul Edy dan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalteng Vent Christway.(WDY/Foto:Doni)

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng

gallery

Poster