PALANGKA RAYA - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Sekda Prov. Kalteng) Fahrizal Fitri, S.Hut., M.P, didampingi Kepala Bappeda Prov. Kalteng Yuren S. Bahat, Sekda Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu, dan Rektor UPR Andrie Elia, hadiri dialog Nasional ke-2, Pemindahan Ibu Kota Negara.

Dialog yang digelar oleh Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia (RI) ini membahas tentang dampak ekonomi, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup, terkait Pemindahan Ibu Kota Negara, bertempat di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Baca juga : Gubernur Kalteng Dampingi Menkopolhukam, Menteri LHK, Panglima TNI, Kapolri Lakukan Peninjauan Karhutla di Jalan Ir. Soekarno

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam paparannya menyampaikan kriteria penentuan lokasi Ibu Kota Negara diantaranya meliputi lokasi strategis secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah KTI (Indonesia Centris).

"Tersedianya lahan luas milik Pemerintah/BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi. Lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut," paparnya.

Lebih lanjut Bambang memaparkan bahwa harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, kemudian dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur.

"Akses mobilitas/logistik bandara, pelabuhan dan jalan. Ketersediaan pelabuhan laut dalam sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau," jelasnya.

Tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan. Kemudian potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, serta memiliki dampak negatif minimal terhadap komunitas lokal.

"Serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan, terutama to minimize vulnerability of state, safeguard its territorial, help to gain regional and international affair, serta tidak dekat wilayah perbatasan negara," ucapnya. (ARP)

 

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng