Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat budaya integritas melalui pendidikan antikorupsi. Komitmen tersebut ditunjukkan saat mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (11/05/2026).

(Baca Juga : Wagub Kalteng Apresiasi Panitia Takbir Idul Fitri 1440 H / 2019 M)

Baca juga : Gubernur Kalteng Harapkan Kabupaten/Kota Dapat Selenggarakan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Setiap Tahunnya

Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko. Kegiatan tersebut diikuti jajaran kementerian/lembaga, kepala daerah se-Indonesia, serta unsur Forkopimda dan instansi vertikal.

Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir yang menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya terhadap komoditas pangan strategis yang mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah.

Dalam arahannya, Tomsi meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lebih aktif turun ke lapangan untuk mengidentifikasi persoalan distribusi dan menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi disparitas antarwilayah.

“Pemerintah daerah harus mampu melihat titik kesulitan di lapangan dan segera mengambil langkah penyelesaian. Jangan biarkan masyarakat menanggung sendiri dampak kenaikan harga kebutuhan pokok,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga di berbagai kabupaten/kota, antara lain cabai merah di 242 daerah, minyak goreng di 214 daerah, bawang merah di 169 daerah, gula pasir di 125 daerah, serta beras di 105 daerah.

Menanggapi hal tersebut, Yuas Elko menegaskan Pemprov Kalteng terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok di daerah.

Ia menyampaikan langkah antisipatif terus dilakukan, termasuk pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi, optimalisasi pasar murah, serta penguatan koordinasi bersama Bulog, Bank Indonesia, aparat keamanan, dan perangkat daerah terkait menjelang peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah.

“Seluruh perangkat daerah yang membidangi pengendalian inflasi wajib melakukan langkah cepat dan responsif terhadap kondisi di masyarakat, agar kebutuhan pokok tetap tersedia dan mudah dijangkau masyarakat,” ucapnya.

Yuas juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi LPG subsidi 3 kilogram agar tepat sasaran dan tidak memicu lonjakan harga di masyarakat.

Selain pembahasan pengendalian inflasi, rakor juga dirangkaikan dengan peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam paparannya menegaskan pendidikan antikorupsi merupakan bagian penting dalam membangun karakter bangsa dan memperkuat integritas generasi muda sejak dini.

Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pembentukan karakter, kejujuran, serta budaya integritas yang harus diterapkan melalui pembelajaran maupun lingkungan sekolah.

“Sekolah harus menjadi teladan budaya jujur, budaya bersih, dan budaya bebas korupsi yang dimulai sejak usia dini,” ungkap Abdul Muti.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari implementasi visi Asta Cita Presiden RI, khususnya dalam memperkuat reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi secara sistemik.

Ia mengungkapkan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 berada pada skor 34 dari 100 dan menempati peringkat 109 dari 182 negara. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah untuk memperkuat langkah preventif melalui pendidikan karakter dan integritas sejak dini.

“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus menyentuh pembentukan karakter melalui pendidikan antikorupsi,” tegasnya.

Wamendagri juga meminta seluruh pemerintah daerah segera menyusun regulasi turunan dan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala Bulog Kanwil Kalteng Erwin Budiana, perwakilan Kodam XXII/Tambun Bungai, instansi vertikal, serta perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng.(WDY/Foto:RZD)

 

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominf o Prov. Kalteng