Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara menyeluruh. Tidak hanya memadamkan api, pemerintah juga memastikan keselamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran melalui sambutan tertulis yang dibacakan Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Farid Wajdi, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Peristiwa Karhutla bersama Komnas HAM di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (11/11/2026).

Baca juga : Kendalikan Inflasi dan Dampak Banjir, Pemprov Kalteng Gelar Pasar Penyeimbang di Kabupaten Murung Raya, Hingga Salurkan Bantuan Jalur Sungai

(Baca Juga : Plt. Sekda Kalteng Dorong Percepatan Pembangunan Sanitasi Lewat Coaching Clinic 6 PPSP)

Gubernur menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Karena itu, Pemprov Kalteng memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, relawan, dunia usaha, serta masyarakat melalui edukasi, mitigasi, pencegahan, hingga pemadaman.

Perlindungan masyarakat juga menjadi prioritas. Pemerintah menyiapkan rumah oksigen, masker, vitamin, bantuan air bersih dan pangan bagi warga terdampak, serta kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk melindungi pelajar dari paparan asap.

"Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari banyaknya titik api yang dipadamkan atau luasnya lahan yang terbakar, tetapi juga dari upaya maksimal memastikan perlindungan seluruh masyarakat dan kelestarian lingkungan," demikian pesan Gubernur.

Sementara itu, Komisioner Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi, menyampaikan bahwa kunjungan Komnas HAM bertujuan mendalami langkah pemerintah dalam pencegahan, penanganan, serta pemulihan dampak karhutla.

Perhatian khusus diberikan terhadap pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan dan pendidikan, perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat yang kehilangan kesempatan bekerja akibat karhutla. Komnas HAM juga ingin memperoleh informasi mengenai langkah penegakan hukum, penanganan korban, dan perlindungan masyarakat yang menyampaikan kritik terkait karhutla.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kalteng menyambut terbuka masukan, evaluasi, dan rekomendasi Komnas HAM sebagai bahan memperkuat kebijakan dan pelaksanaan penanganan karhutla ke depan. Pesan utamanya jelas yakni penanganan karhutla bukan semata memadamkan api, tetapi memastikan masyarakat tetap terlindungi, hak-haknya terpenuhi, dan lingkungan Kalimantan Tengah tetap terjaga.

Turut hadir unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah, serta pimpinan instansi vertikal.(WDY/AS)

 

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng